Sidang Gugatan Warga Terhadap Perumda Tugu Tirta

Ini Tiga Tuntutan Warga, Pertama Ditujukan Pada Wali Kota

  • 29-01-2020 / 01:36 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Ini Tiga Tuntutan Warga, Pertama Ditujukan Pada Wali Kota

Malangpostonline.com – Sidang perdana gugatan warga Perumahan Bulan Terang Utama (BTU) Kedungkandang terhadap Perumda Tugu Tirta Kota Malang digelar Selasa (28/1). Sidang yang sempat molor tiga jam itu berlangsung  singkat.

Semua pihak yang terkait dalam proses hukum tersebut  hadir. Selain manajemen Perumda Tugu Tirta Kota Malang sebagai tergugat, warga dan kuasa hukumnya yang menjadi penggugat juga datang. Begitu pun perwakilan DPRD sebagai pihak turut tergugat pun ikut dalam sidang tersebut.

Agenda sidang diawali dengan mediasi, dan perwakilan warga langsung mengajukan tiga tuntutan. Melalui kuasa hukum warga Perumahan BTU, Abdul Wahab Adhinegoro SH, MH, disampaikan tiga poin tuntutan mediasi.

Pertama ditujukan untuk Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji. Wahab menjelaskan bahwa Wali Kota harus mencabut pernyataan yang menyebutkan krisis air akibat jebolnya pipa di Pulungdowo, Tumpang, Kabupaten Malang merupakan force majeure.

"Kalau force majeure kan karena bencana. Ini bukan. Tapi karena pipa yang ada berada di bawah spesifikasi," terang dia.

Menurut Wahab, pipa yang ada saat ini hanya mampu menahan  tekanan air sebesar 1.000 kPa. Namun kenyataannya, tekanan air yang terjadi mencapai 1.600 kPa. Sehingga pipa tak mampu menampung aliran air dan akhirnya jebol.

"Untuk itu tuntutan kedua, kami meminta PDAM (Perumda Tugu Tirta) merevitalisasi pipa tersebut sesuai dengan spesifikasinya," katanya.

Sedangkan tuntutan ketiga sangat berkorelasi dengan poin kedua. “Selama masa perbaikan, seluruh warga terdampak harus diberikan kompensasi berupa pembebasan dari biaya tagihan,” kata pengacara senior ini. Tidak untuk seluruh warga Kota Malang, tapi  hanya yang terdampak saja.

Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BIMA Malang ini menguraikan, gugatan tersebut dilakukan atas dasar dugaan unsur perbuatan melawan hukum, sesuai pasal 1365 KUHP secara perdata. "Ada payung hukumnya. Yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 4 juga," paparnya. (tea/bua)

Editor : bua
Uploader : slatem
Penulis : tea
Fotografer : Ipunk

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU