Sidang Gugatan Warga Terhadap Perumda Tugu Tirta

Dewan Sayangkan Pihak Penggugat Tidak Berkomunikasi dengan DPRD

  • 29-01-2020 / 01:57 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Dewan Sayangkan Pihak Penggugat Tidak Berkomunikasi dengan DPRD

Malangpostonline.com - Sidang perdana gugatan warga Perumahan Bulan Terang Utama (BTU) Kedungkandang terhadap Perumda Tugu Tirta Kota Malang yang digelar Selasa (28/1), juga dihadiri perwakilan DPRD Kota Malang sebagai pihak turut tergugat.

Sejumlah anggota DPRD Kota Malang yang hadir yakni Ketua Komisi B, Trio Agus Purwono, S.TP, Wakil Ketua Komisi B, Drs. H. Rahman Nurmala, MM,  Sekretaris Komisi B, Arief Wahyudi, SH dan anggota Komisi A Harvad Kurniawan R, SH.

Arief Wahyudi menjelaskan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan,  DPRD akan terus mengikuti dengan baik seluruh proses persidangan. Saat ini kata dia, seluruh prinsipal baik penggugat, tergugat maupun turut tergugat menyepakati untuk menempuh jalur mediasi.

Setelah dilakukan mediasi yang dimediatori PN Malang, dewan  akan terus melakukan komunikasi dengan tergugat maupun penggugat. ”Tadi kami juga sudah menjelaskan kepada penggugat bahwa DPRD sudah menjalankan fungsinya dengan maksimal,” katanya.

Menurut politisi PKB ini, seluruh upaya penyediaan air baik melalui tangki maupun terminal air yang saat ini berjalan semuanya atas masukan dan permintaan DPRD. Saran tersebut disampaikan  melalui rapat kerja yang beberapa kali dilakukan dewan dengan pihak Perumda Tugu Tirta.

“Kami beritahukan rekomendasi DPRD kepada Perumda Tugu Tirta atas persoalan pecahnya pipa yang membawa dampak macetnya air pada beberapa wilayah. Sayangnya sebelum melayangkan gugatan pihak penggugat tidak melakukan komunikasi dengan wakil rakyat,” papar wakil rakyat dari Dapil Klojen ini.

Kalau penggugat mau melakukan komunikasi, lanjut dia,  minimal bertanya lebih dulu ke wakil rakyat, Arief yakin penggugat tidak akan mengikutsertakan DPRD dalam gugatannya. “Lha wong selama ini kami membela kepentingan rakyat kok malah diikutsertakan sebagai tergugat,” kata dia.

Apalagi  materi gugatan dari penggugat semuanya termasuk rekomendasi DPRD kepada Perumda Tugu Tirta Kota Malang.  ”Kecuali satu materi yaitu ganti rugi yang DPRD tidak merekomendasikan. Namun ada rekomendasi memberi kompensasi terhadap warga terdampak,” urainya.

Sementara itu, anggota Komisi A Harvad Kurniawan R, SH menambahkan, yang ditugaskan pimpinan dewan untuk mengawal gugatan itu empat anggota dewan. DPRD Kota Malang, kata dia, sebagai turut tergugat otomatis secara hukum hanya dimintakan untuk tunduk atas putusan gugatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, agenda sidang diawali dengan mediasi, dan perwakilan warga langsung mengajukan tiga tuntutan. Melalui kuasa hukum warga Perumahan BTU, Abdul Wahab Adhinegoro SH, MH, disampaikan tiga poin tuntutan mediasi.

Tuntutan pertama untuk Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji harus mencabut pernyataan yang menyebutkan krisis air akibat jebolnya pipa di Pulungdowo, Tumpang, Kabupaten Malang merupakan force majeure.

Tuntutan kedua, meminta Perumda Tugu Tirta merevitalisasi pipa sesuai dengan spesifikasinya. Tuntutan ketiga yaitu selama masa perbaikan pipa, seluruh warga terdampak harus diberikan kompensasi berupa pembebasan dari biaya tagihan. (tea/bua)

Editor : bua
Uploader : slatem
Penulis : tea
Fotografer : Ipunk

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU