Gugatan di Pengadilan Negeri Kepanjen Sudah Masuk Sidang Keenam

Warga Desa Pandesari Gugat Panitia Pilkades

  • 12-02-2020 / 20:54 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Warga Desa Pandesari Gugat Panitia Pilkades PENGGUGAT : Faris Aldiano Phoa, SH, kuasa hukum warga yang menggugat panitia Pilkades serentak Desa Pandesari, Pujon. (Dwiyan Setya Nugraha/Malang Post)

Malangpostonline.com – Perselisihan hasil Pilkades serentak di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, pada 30 Juni 2019 lalu, ternyata masih berlanjut. Warga menggugat Panitia Pilkades ke Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen. Bahkan gugatan yang diajukan warga ini, sudah masuk meja hijau persidangan dan Rabu (12/2) agenda sidang keenam.

“Warga yang mengajukan gugatan adalah mereka yang seharusnya mendapatkan hak suara, namun tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sidang gugatan ini, sudah berlangsung sejak 9 Oktober 2019 dan hari ini (kemarin, red) merupakan sidang keenam,” terang Faris Aldiano Phoa, SH, kuasa hukum warga.

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ini, diajukan warga ke PN Kepanjen pada tanggal 1 Oktober 2019. Tergugatnya adalah Ketua Panitia Pilkades Pandesari, Kecamatan Pujon. Selain itu, dalam surat gugatannya jug ada empat turut tergugat.

Turut tergugat pertama adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandesari. Turut tergugat dua, Camat Pujon. Kemudian, turut tergugat tiga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, serta turut tergugat empat adalah Bupati Malang.

Dalam gugatan yang dilayangkan itu, warga menilai bahwa Panitia Pilkades tidak menerapkan aturan perundang-urdangan yang berlaku dan tata tertib sebagaimana mestinya. Sebelum pemilikan, panitia sengaja tidak memberikan hak pilih kepada beberapa masyarakat.

Selain itu, tidak memverifikasi data warga dengan cermat, sehingga banyak warga yang tidak terdaftar dan tidak memperoleh surat undangan. Melakukan pembiaran pendataan kepada pemilih yang tidak termasuk pemegang hak pilih pada Desa Pandesari, sebab bukan bagian dari warga Desa Pandesari.

Lalu, pada saat pemilihan juga ada beberapa poin yang masuk dalam gugatan. Salah satunya tidak menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan Pilkades secara keseluruhan. Sehingga patut menimbulkan kecurigaan serta menciderai dan melecehkan proses demokrasi dalam pelaksanaan Pilkades.

Kemudian pada saat perhitungan, juga ada beberapa poin gugatan. Diantaranya, sengaja membiarkan tidak menghitung berapa jumlah surat suara tersisa yang tidak dicoblos setelah pelaksanaan pemungutan surat suara berakhir. Dan, dengan sengaja melakukan tindakan penghitungan surat suara setelah dikeluarkan dari kotak surat secara cepat tanpa diperlihatkan kepada saksi.

“Dari semua gugatan tersebut, kami ada bukti dan saksi. Salah satunya adalah bukti perhitungan yang dilakukan dengan cepat. Sekalipun saat perhitungan, warga tidak diperbolehkan masuk,” jelas Aldiano.

“Tuntutan warga hanya meminta Pilkades ulang. Sekaligus panitia membatalkan penetapan dan pelantikan kades terpilih,” sambungnya.

Sementara itu, sidang lanjutan Rabu kemarin, menghadirkan tiga orang saksi. Mereka adalah Marjiono, Eko Pujiono serta Nanang. Ketiganya adalah warga Desa Pandesari, Kecamatan Pujon. Satu per-satu saksi diminta keterangannya di hadapan Ketua Majelis Hakim, Judi Prasetya. “Karena tergugat satu tidak hadir, kami lanjutkan pada pemeriksaan keterangan saksi,” ucap Judi, mengawali sidang.

Dalam keterangan, saksi Nanang, mengaku tidak menerima surat undangan Pilkades. “Istri saya terdaftar di DPT, sedangkan saya tidak padahal saat di DPS masih terdaftar. Saya nyoblos pakai KTP. Itupun sempat cek-cok dengan panitia, karena saya tidak terdaftar DPT,” tutur Nanang.

Saksi Marjiono, bernasib sama dengan Nanang. Ia juga tidak terdaftar dalam DPT. Ketika menyalurkan hak suara dengan menggunakan KTP, juga dilarang panitia. “Saya sudah protes, namun tidak direspon,” katanya.

Terpisah, kuasa hukum Bupati Malang, yang menjadi turut tergugat empat, Willy Deni Permana menyatakan keberatan dengan keterangan saksi. “Keterangan saksi yang disampaikan tidak representative,” ungkapnya Willy usai persidangan.

Kendati keberatan, tetapi Willy tidak gusar dengan keterangan saksi. Alasannya karena keterangan saksi, belum menemukan poin-poin yang terlalu menonjol. “Kami belum melihat poin penting dalam persidangan ini. Namun masih ada agenda keterangan saksi lagi sidang berikutnya,” jelasnya, sembari menyayangkan keterangan saksi Marjiono yang mengaku tidak tahu tentang bimbingan dan teknis (Bimtek) untuk para saksi.(mg1/agp)

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

Editor : agp
Uploader : slatem
Penulis : MG
Fotografer : MG

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU