DPRD Surabaya: Pengurus Kampung RW 3 Bangkingan Cabut Pungutan Non Pribumi

  • 22-01-2020 / 09:35 WIB
  • Kategori:Nasional
 DPRD Surabaya: Pengurus Kampung RW 3 Bangkingan Cabut Pungutan Non Pribumi

Malangpostonline.com - Surat edaran RW 03 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri viral di grup WhatsApp. Sejumlah pengurus RT dan RW dipanggil polisi untuk dimintai klarifikasi soal pungutan non pribumi. Pengurus kampung RW 3 telah mencabutnya.

 

Kota Surabaya telah memiliki Perda 4/2017 tentang pedoman pembentukan RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Pasal 30 ayat 2 telah diatur, pelaksanaan pungutan bagi masyarakat oleh RT dan RW dinyatakan berlaku, setelah terlebih dulu mendapat evaluasi dari Lurah.

"Munculnya peraturan pungutan, yang mencantumkan kata 'non pribumi', di RW 3 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, semestinya tidak perlu terjadi. Jika Lurah Bangkingan menyadari secara menyeluruh Perda 4/2017. Dan, Lurah menggunakan kewenangannya untuk melakukan pengawasan atas pungutan bagi masyarakat oleh RT dan RW, sebelum peraturan diberlakukan," kata Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, Rabu (22/1/2020).

Dia berharap seluruh lurah di Kota Surabaya menyadari kewenangannya dalam pengawasan pungutan RT/RW di wilayahnya, sehingga tidak terjadi keterlanjuran seperti Peraturan RW 3 Kelurahan Bangkingan.

"Kita sepakat menjaga Kota Surabaya yang toleran, tidak diskriminatif, tidak rasis. Terlebih Walikota Surabaya Bu Risma, DPRD, dan semua komponen masyarakat sangat aktif mengampanyekan tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai," tambahnya, dilansir dari Detik.com.

Pencantuman kata 'pribumi' dan 'non pribumi' dalam peraturan warga, jelas dia, merupakan pembedaan yang diskriminatif. Itu bertentangan dengan UU 40/2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

"Saya telah mendapat laporan, bahwa pengurus kampung RW 3 Kelurahan Bangkingan segera menyadari kekeliruan tersebut. Dan, mereka telah mencabut peraturan RW tentang pungutan warga, yang mencantumkan kata 'non pribumi'. Pembatalan itu dituangkan dalam resum rapat, yang ditulis tangan dan ditandatangani bersama para pengurus kampung," tegasnya,dilansir dari  Detik.com. (fat/fat/dtk/bua)

 

Editor : bua
Uploader : MG
Penulis : DTK
Fotografer : DTK

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU