Sanksi Derek Kendaraan Parkir Liar Disiapkan, Dendanya Hingga Rp 1 Juta

  • 13-02-2020 / 09:12 WIB
  • Kategori:Nasional
Sanksi Derek Kendaraan Parkir Liar Disiapkan, Dendanya Hingga Rp 1 Juta Sejumlah mobil parkir di trotoar Jalan Tamansari Bandung (Foto: Mochamad Solehudin/detikcom)

Malangpostonline.com  -  Pemerintah Kota Bandung tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) derek bagi kendaraan yang parkir sembarangan. Aturan itu disiapkan demi meningkatkan kedisiplinan warga dalam berlalu lintas juga memberi efek jera kepada para pelanggar.

Seperti diketahui, Dishub Kota Bandung sudah melakukan berbagai penindakan untuk menertibkan parkir liar. Dari mulai penempelan stiker, penggembokan kendaraan hingga pencabutan pentil mobil kendaraan. Namun sayangnya semua itu tidak memberi efek jera.

Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kuswara mengatakan, penindakan dengan cara lama yang dilakukan dalam mengatasi parkir liar masih belum efektif. "Penggembokan juga belum membuat jera," katanya di Balai Kota Bandung, Rabu (12/2) kemarin.

Rencananya, Raperda itu akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Februari ini. Perda itu dibutuhkan, karena masih banyak ruas jalan yang dijadikan lokasi parkir liar. "Masih ada, seperti di Jalan Sukajadi, Jalan Dipati Ukur, dan daerah Cikapayang," ucapnya. Dikutip dari Detik.com

Asep menuturkan, pihaknya menyiapkan denda yang cukup tinggi agar memberi efek jera kepada para pelanggar. "Untuk kendaraan roda dua, pelanggar harus membayar denda Rp 245 ribu sekali tindakan dan biaya inap Rp 136 ribu per malamnya," tuturnya.

Sementara untuk kendaraan roda empat denda yang diberikan jauh lebih mahal. Sementara kendaraan seperti truk pelanggar harus membayar denda mencapai Rp 1 juta.

"Roda empat, pelanggar harus membayar denda Rp 525 ribu sekali tindakan dan biaya inap Rp 304 ribu per malam. Sedangkan untuk kendaraan lebih dari roda empat, pelanggar harus membayar Rp 1 juta satu kali tindakan," katanya.

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, Raperda itu masih dalam proses pembahasan. Ia menyebut, masih banyak pelanggar yang tidak jera meski sudah ditertibkan oleh petugas.

"Ketika masyarakat susah dengan pola penanganan tadi, dengan yang ringan, perlu ditingkatkan," ujarnya.

Pihaknya akan melakukan pembahasan kembali. Pengkajian harus dilakukan dari berbagai aspek, karena setiap peraturan yang dibuat pasti akan ada dampak bagi masyarakat.

"Harus kita bahas kembali, saya sudah ngobrol dengan teman-teman Dishub, ini harus dikaji dengan benar. Setiap kita mau menerapkan regulasi, tentunya dampak sosiologis dan lainnya perlu diperhatikan," jelasnya.

Peraturan tersebut, mengundang beragam komentar dari masyarakat, salah satunya Tirza Putri (29), warga Kecamatan Sukasari. Ia mendukung rencana tersebut. Namun, menurutnya aturan ini jangan hanya terbatas di jalur utama kota. Sebab, tak jarang kemacetan akibat parkir liar juga terjadi di jalur-jalur arteri.

"Sok aja didenda, tapi harus rata semua jalan. Jangan hanya jalan utama, seperti mobil yang parkir di pinggir jalan rumah, tapi enggak punya garasi," kata Tirza.

Sementara itu, Dias (27), warga Dago meminta agar Pemkot Bandung tak langsung menderek mobil yang terparkir liar begitu saja. "Misal kalau durasinya hanya 10 menit maksimal ada batas toleransi, atau kalau mobilnya ternyata mogok, sehingga terpaksa harus diparkir di sana, ya sebaiknya bijak saja ya," ucap Dias. (mso/mso/dtk/bua)

 

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

Editor : bua
Uploader : MG
Penulis : DTK
Fotografer : DTK

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU