Kepala Daerah Jadi Ketua Satgas Atasi Corona, Bisa Menetapkan Status Keadaan Darurat

  • 30-03-2020 / 06:53 WIB
  • Kategori:Nasional
Kepala Daerah Jadi Ketua Satgas Atasi Corona, Bisa Menetapkan Status Keadaan Darurat Dampak Corona, Omset UMKM Kerajinan di Kota Batu Menurun. (ist)

Malangpostonline.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah (pemda) dapat menetapkan status keadaan bencana virus corona (Covid-19) di wilayahnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, semua kepala daerah menjadi kepala daerah menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Poin itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 440/12622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. Surat itu diterbitkan Minggu (29/3) kemarin.

"Pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana COVID-19 dan atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota," kata Tito.

Meski demikian, Tito memberi catatan bahwa pemda harus mempertimbangkan beberapa aspek sebelum memutuskan status bencana Corona. Di antaranya penetapan status tersebut harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid -19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan daerah masing-masing.

"Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, gubernur, bupati/wali kota menetapkan status bencana Covid-19," kata dia.

Selain itu, mantan Kapolri ini turut menginstruksikan agar gubernur maupun wali kota dan bupati langsung mengambil peran sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah. Jabatan itu, kata Tito, tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah. "Gubernur juga menjadi Anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas  Covid-19 di tingkat nasional," kata dia.

Sebagai kepala gugus tugas di daerah, Tito menyatakan para kepala daerah wajib menyusun langkah antisipasi dan penanganan Covid-19 di daerah. Namun memperhatikan arahan Ketua Gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pusat.

Tito juga meminta kepala daerah segera menyusun struktur organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah. "Lalu Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19 Daerah yang dibebankan pada APBD," jelasnya.

Selain itu, Tito turut menginstruksikan kepala daerah untuk melakukan sosialisasi pembatasan sosial dan karantina mandiri (self-quarantine) di daerahnya masing-masing.

Dilansir dari laman Instagram Kemenkes RI, karantina mandiri bisa dilakukan ketika seseorang merasa kurang sehat. Seperti menunjukkan demam atau gejala penyakit pernapasan yang lain, secara sukarela agar tinggal di rumah. (cni/van)

 

PENTING! Baca Ini:

https://m.malangpostonline.com/bisnis/lowongan-kerja

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-baris

https://m.malangpostonline.com/bisnis/iklan-properti

 

 

Editor : bua
Uploader : slatem
Penulis : MP
Fotografer : MP

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU