Pemilih dengan Gangguan Mental Boleh Nyoblos, Pas Hari H Harus Waras

  • 23-11-2018 / 09:25 WIB
  • Kategori:Pemerintahan
Pemilih dengan Gangguan Mental Boleh Nyoblos, Pas Hari H Harus Waras Illustrasi KPU. KPU memastikan jika penyandang disabilitas diberikan hak pilih sebagaimana yang lainnya. (Dok.jpc)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengakomodir penyandang disabilitas untuk ikut Pemilu 2019 mendatang. ‎Termasuk juga masyarakat yang terkena disabilitas mental atau ganguan jiwa.

Komisioner KPU, Hasyim Asyari mengatakan, untuk disabilitas mental tetap didaftar. Hanya saja penggunaan hak pilih pada hari-H sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawatnya.

"Jadi apabila hari-H yang bersangkutan waras, maka dapat memilih, demikian pula sebaliknya," ujar Hasyim dalam keterangannya, Kamis (22/11).

Pendataan disabilitas mental tentu perlu melihat situasi dan kondisi. Apabila saat pendataan yang bersangkutan kumat, tentu tidak mungkin ditanya sendiri. Yang paling memungkinkan pendataan dengan bertanya kepada keluarga, dokter dan tenaga medis yang merawatnya.

"Dengan demikian, penyandang disabilitas mental yang memungkinkan didaftar adalah hanya yang berada di rumah kumpul keluarga atau sedang dirawat di RS jiwa atau panti," katanya.

Dijelaskan Hasyim, penyandang disabilitas mental pada dasarnya tidak dapat melakukan tindakan hubungan hukum, sehingga tindakannya tidak dapat dimintai tanggung jawab.‎

Dalam hukum, perlakuan terhadap disabilitas mental dianggap sama dengan perlakuan terhadap anak di bawah umur, yaitu dianggap belum dewasa atau tidak cakap melakukan tindakan hukum.

"Itulah alasan kenapa dalam hal penggunaan hak pilih, disabilitas mental harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas (dokter) bahwa yang bersangkitan pada hari-H sedang waras, dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih," katanya

Pada prinsipnya penyandang disabilitas mental didaftar sebagai pemilih. Dalam penggunaan hak pilih penyandang disabilitas mental berdasarkan hasil penilaian dokter.

Karena itu diperlukan surat keterangan (suket) dokter, hanya bagi penyandang disabilitas mental yang pada hari-H tidak mampu menggunakan hak pilihnya.

"Karena itu secara awam muncul pandangan orang gila didaftar sbg pemilih, ini sebenarnya siapa yg gila: KPU-nya atau siapa?," pungkasnya.(gwn/JPC/bua)

Editor : bua
Uploader : buari
Penulis :
Fotografer :

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU