Tunggu Jokowi Kirim Utusan, DPR Sebut RUU Pesantren Krusial

  • 28-11-2018 / 10:14 WIB
  • Kategori:Pemerintahan
Tunggu Jokowi Kirim Utusan, DPR Sebut RUU Pesantren Krusial DPR masih menunggu Presiden Joko Widodo terkait pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Agama. (Dok.jpc)

JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan segera dibahas. Pasalnya, RUU Pesantren berstatus masuk prioritas proglam legislasi nasional (prolegnas) pembahasan 2019.

Anggota VIII dari Fraksi PKB Marwan Dasopang mengatakan, DPR masih menunggu surat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni soal siapa dari pihak pemerintah yang menjadi leading sector dan membahasnya bersama Dewan.

“Kita menunggu dari surpres, surat perintah presiden untuk dibahas di DPR. Kalau sudah turun dari presiden, tentu DPR akan membahas ini di Bamus. Nanti presiden akan menunjuk siapa leading sector untuk membahas dari pemerintah. Tentu kalau kalau Kementerian Agama, mitra kerjanya Komisi VIII,” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/11).

Menurutnya, RUU tersebut merupakan usulan yang strategis, mengingat pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang harus diperhatikan.

“Ini masih posisi menunggu. Karena ini usulan yang kita anggap strategis. Pesantren kan sebelum ada Indonesia sudah ada,” tutur dia.

Marwan menyebut, dengan adanya undang-undang tersendiri, pemerintah bisa lebih bertanggung jawab. Terutama dalam memberikan bantuan kepada pesantren lewat anggaran pendidikan yang berjumlah 20 persen dari APBN.

Sebelumnya, Menag Lukman Hakim Saifuddin menyatakan draf ruu tersebut akan diserahkan ke DPR pada 24 Desember mendatang.

“Sekarang prosesnya sedang kita pelajari. Kita sudah dapat masukan dari PGI, KWI, dari forum-forum ulama, kiai yang membawahi pesantren lembaga keagamaan kita," kata Lukman Kamis (22/11).

RUU Pesantren sebelumnya menuai polemik dan ditolak oleh beberapa pihak, yakni Persatuan Gereja Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injil Indonesia.

Mereka memprotes terutama mengenai kegiatan sekolah Minggu dan katekisasi di mana ada pemberlakuan minimal jumlah anak didik. Selain itu, terkait penyelenggara yang juga diwajibkan mengantongi izin dari kantor Kemenag tingkat Kabupaten/Kota.(yes/JPC/bua)

Editor : bua
Uploader : buari
Penulis :
Fotografer :

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU