Anton Dituntut 3 Tahun Penjara

  • 27-07-2018 / 23:28 WIB
  • Kategori:Politik
Anton Dituntut 3 Tahun Penjara Tertawa Lebar Wali Kota Malang nonaktif Moch. Anton tertawa lebar melewati bendel surat tuntutannya di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin. (dicky bisinglasi/malang post, grafis: hargodd, tem/mp)

JPU KPK: Itu Sudah Adil, Pasal 5 Maksimal 5 Tahun

SURABAYA-Terdakwa kasus dugaan suap APBD Kota Malang, H. Moch Anton, Wali Kota Malang (nonaktif) dituntut pidana 3 tahun penjara. Ia tersenyum lebar pasca sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (27/7) kemarin. Selain pidana tiga tahun penjara, Anton  didenda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pencabutan hak dipilih selama empat tahun. (Baca grafis, Red)

Ya, pencabutan hak dipilih Anton selama 4 tahun lamanya usai Anton menjalani hukuman pidananya. Pasal yang didakwakan pada Anton yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana.

Saat jaksa menyampaikan tuntutannya ini, Anton terlihat menunduk kemudian mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya. Ia kemudian menengadahkan kepalanya dan kembali meletakkan dua telapak tangan di wajahnya.

Usai tuntutan dibacakan, jaksa penuntut umum KPK memberikan berkas tuntutan dengan tebal kurang lebih 10 cm tersebut kepada majelis hakim dan penasehat hukum Anton. Majelis Hakim dalam sidang ini diketuai H.R Unggul Warso Murti, kemudian mengakhiri sidang.

Anton yang duduk di kursi pesakitan kemudian beranjak dan langsung melempar senyum lebar dan menyalami satu per satu tangan majelis hakim dan jaksa-jaksa yang menuntutnya. Setelah itu ia keluar dari ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor. Ia terlihat sumringah karena terus tersenyum lebar kepada puluhan pendukungnya yang hadir.

Saat dimintai tanggapan Malang Post dan ditanyai soal tuntutan tersebut, Anton menyampaikan jika tuntutan yang dijatuhkan padanya merupakan pertimbangan yang terbaik baginya. Ekspresi yang diperlihatkan Anton tidak mengungkapkan kesedihan ataupun keberatan akan tuntutan tersebut.

“Itu sudah menjadi pertimbangan jaksa atas apa yang sata lakukan dan perbuat. Saya kira tuntutan ini sudah terbaik bagi saya,” ungkap Anton sambil tersenyum lebar didampingi puluhan simpatisannya.

Saat ditanya mengenai langkah yang akan dilakukan dalam agenda sidang selanjutnya pria yang berkediaman di Kelurahan Tlogomas ini mengatakan, akan menyiapkan materi-materi pembelaan. Di antaranya terkait prestasi dirinya selama menjabat sebagai Wali Kota Malang aktif.

Anton mengungkapkan akan menyampaikan permintaan maafnya kepada warga Kota Malang terkait kejadian yang terjadi akibat kasus ini.

“Saya akan menyampaikan permintaan maaf atas apa yang terjadi di Kota Malang. Sekaligus juga akan menyampaikan apa saja fakta-fakta yang terjadi terkait kasus ini. Lalu saya juga akan menyampaikan apa saja yang sudah saya lakukan selama 4 tahun memimpin Kota Malang,” tutur Anton.

Suami Dewi Farida (Umi Farida ini juga akan menjelaskan dan menyampaikan upaya yang sudah ia lakukan untuk menghindari kejadian suap terjadi. Apa-apa saja kebijakan yang dulu tidak ada namun dilakukan Anton untuk menghindari adanya tindakan korupsi terjadi di Kota Malang. Anton pun juga tetap berharap pengajuan dirinya sebagai Justice Collaborator juga menjadi pertimbangan.

Sementara itu, meski kliennya terlihat pasrah, Penasehat Hukum terdakwa Moch. Anton, Haris Fajar SH MHum menegaskan tuntutan dianggap terlalu berat. Menurutnya, banyak fakta persidangan yang mestinya dipertimbangkan lebih. Khususnya terkait fakta Anton memerintah Sekda Cipto Wiyono untuk menyediakan uang THR.

"Keterangan Abah (Moch. Anton,red) yang disebut memerintah Sekda Cipto itu hanya keterangan dari Cipto saja sendiri. Masih banyak keterangan saksi lain seperti Jarot (mantan Kepala DPUPPB) saat bersaksi juga yang menyebut bahwa Sekda Cipto yang melakukan banyak hal yabg tidak diketahui Abah, " ungkap Haris.

Hal lain yang menjadi keberatan pihaknya adalah pencabutan hak politik kliennya selama 4 tahun terhitung usai menjalani masa pidana. Haris memandang pencabutan hak politik yakni hak untuk dipilih terlalu berlebihan.

Sidang akan kembali dilanjutkan Jumat depan dengan agenda Pledoi (Pembelaan). Haris menegaskan seluruh poin dan fakta persidangan yang dirasa dapat meringankan vonis akan dibeber.

Terpisah, Ketua Tim JPU KPK Arif Suhermanto menegaskan tuntutan tersebut sudah cukup adil bagi Moch. Anton. Atas apa yang sudah diperbuat dan diakuinya dan saksi-saksi yang sudah dihadirkan selama persidangan.

“Sudah cukup adil bagi terdakwa karena dalam pasal tuntutan yakni Pasal 5 minimal hukuman penjara 1 tahun dan maksimalnya 5 tahun. Pertimbangan lainnya adalah terdakwa selama proses sidang sangat kooperatif dan mengakui perbuatan dan bersikap sopan jadi tidak sulit,” papar Arif saat ditemui Malang Post usai sidang yang berjalan kurang lebih satu setengah jam ini.

Meski begitu Arif menjelaskan jika Anton memang termasuk dalam lingkaran aktor utama dalam kasus yang menjeratnya. Faktanya, Anton memang mengakui jika dirinya mengiyakan pemberian uang kepada anggota-anggota DPRD Kota Malang.

Jaksa menilai jika Anton juga masuk dalam pihak yang memang berkepentingan dengan tahapan persetujuan APBD P Tahun 2015 agar dipercepat.

“Ini berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi dari anggota dewan dan rekaman pembicaraan terdakwa dengan Yaqud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS, Red) dan Cipto Wiyono (Sekda Kota Malang tahun 2015, Red) yang menanyakan kenapa tanggal penggedokan tidak dipercepat,” jelas Arif yang membacakan sebanyak 603 halaman lembar tuntutan terhadap Anton.

Ia kembali mengungkapkan jika kasus ini belum selesai terlebih terkait dengan kemungkinan pelaku lain di lingkar eksekutif Kota Malang. Hal ini dijelaskannya saat ditanya mengenai nasib status Sekda Kota Malang Cipto Wiyono setelah ini.

Arif kembali mengutarakan untuk sementara ini proses selanjutnya akan kembali didalami dan Cipto sendiri sampai saat ini masih dianggap sebagai saksi.

“Sekda Cipto saat ini masih saksi ya. Tetapi dalam dakwaan kami memang sudah tersebut Wali Kota Malang, bersama Sekda dan Kepala Dinas PU memberikan permintaan dana kepada anggota dewan. Dilihat saja nanti,” tandasnya jaksa asal Surabaya ini.

 

Awal Agustus, 18 Anggota Dewan Disidang

 

Sementara itu, JPU KPK Arif Suhermanto juga menegaskan, tidak sampai pertengahan bulan Agustus 2018 ini, 18 anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka akan mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Ia menyebutkan pihaknya masih diberikan waktu selama 14 hari kerja sejak kasus dilimpahkan kepada jaksa. Yakni untuk menyelesaikan surat dakwaan kepada 18 anggota dewan tersebut.

“Dilimpahkan sejak 23 Juli lalu. Lebih cepat lebih baik, paling tidak sebelum pertengahan Agustus sudah selesai untuk surat dakwaan-dakwaannya,” papar Arif.

Ia juga menjelaskan ke 18 anggoat dewan yang tidak lama lagi akan berstatus terdakwa ini diberikan tiga dakwaan. Masing-masing dakwaan diberikan kepada 6 orang.

“18 orang ini nanti akan terbagi dalam 3 berkas perkara dari 3 dakwaan yang akan kami susun. Karena masing-masing dakwaan ditujukan pada 6 orang terdakwa. Segera akan kami selesaikan,” pungkas Arif.

Sementara itu sejak Senin 23 Juli lalu ke 18 anggota dewan tersangka sudah dipindahkan dari rutan KPK di Jakarta ke dua Lembaga Permasyarakatan di Surabaya. Yakni Lapas Medaeng dan Rutan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur.(ica/ary)

Editor : Ary
Uploader : hargodd
Penulis :
Fotografer :

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU