Suami Laporkan Bacaleg Selingkuh

  • 19-08-2018 / 03:37 WIB
  • Kategori:Politik
Suami Laporkan Bacaleg Selingkuh grafis: Angga, Hargodd/MP

MALANG – Dua pengaduan masuk ke KPU Kota Malang, hingga dua hari menjelang penutupan masa tanggapan masyarakat terhadap bakal calon legislatif (Bacaleg). Satu Bacaleg dilaporkan berselingkuh dan satu lagi diadukan karena masalah utang. 

Meski begitu, dua laporan tanggapan yang masuk dari masyarakat ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kota Malang. Karena dua laporan tersebut berkaitan dengan masalah pribadi. Demikian disampaikan Komisioner KPU Kota Malang Ashari Husen kepada Malang Post.

 “Laporan yang masuk pertama soal perselingkuhan. Ada suami yang melaporkan salah satu politisi perempuan selingkuh. Ada juga yang lapor karena masalah utang piutang. Kami tidak bisa menangani itu,” papar Komisioner yang membidangi Divisi Sosialisasi KPU Kota Malang ini.

Saat ditanya detail soal siapakah bacaleg yang dilaporkan, Ashari enggan memberikan keterangan. Mengingat dasar laporan berkaitan dengan masalah pribadi bakal calon. Ia hanya menegaskan KPU dapat menangani aduan masyarakat yang berkaitan dengan persyaratan administratif para calon legislatif yang telah terdaftar.

“Laporan tanggapan yang masuk harus berkaitan dengan administrasi calon legislatif. Meliputi keabsahan ijazah hingga keterangan sehat. Aduan juga bisa berkaitan dengan masalah pidana berat seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual pada anak-anak,” tambah Ashari.

Lebih jauh Ashari menyampaikan, saat ini tercatat ada 535 nama calon legislatif dari 14 partai politik yang mendaftar. Angka itu berkurang dari jumlah parpol yang selesai mengikuti tahap verifikasi. Karena tercatat ada 19 nama parpol yang tercoret lantaran tidak memenuhi persyaratan.

“Yang mendaftarkan di awal itu sebanyak 581 orang. Setelah tahap verifikasi 29 orang dinyatakan tak memenuhi syarat dan ada yang mengundurkan diri. Kemudian setelah masa perbaikan, ada 19 nama yang dicoret karena tak kunjung memenuhi berkas persyaratan. Jadi mereka tidak ikut Pileg 2019,” jelasnya.

Rata-rata, parpol yang dicoret tersebut dikarenakan tak memenuhi berkas seperti surat keterangan sehat dari rumah sakit yang ditunjuk dan SKCK dari kepolisian. Selain itu, ada tiga perempuan yang turut dicoret dari 19 nama yang tak memenuhi berkas.

“Yang perempuan ada tiga (dicoret). Tapi tidak berpengaruh karena per dapil masih memenuhi kuota 30 persen,” tandasnya.

Dari 19 nama yang dicoret, masing masing adalah dari Golkar, Perindo dan Nasdem masing-masing satu orang, Berkarya dua orang, PPP lima orang, PAN tiga orang, dan PBB enam orang. Sedangkan dari 16 partai yang terdaftar di KPU Kota Malang, hanya 14 partai yang turut serta dalam Pileg 2019. “Yang tidak mengajukan bakal calon adalah Partai Garuda dan PKPI,” pungkasnya.

Berpeluang Masuk DCT

Sebanyak 611 bakal calon legislatif (Bacaleg) Kabupaten Malang yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS), semuanya berpeluang masuk daftar calon tetap (DCT). Sampai Sabtu kemarin, belum ada tanggapan masyarakat yang melapor ke KPU, tentang adanya Bacaleg bermasalah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Santoko mengatakan, jika tidak ada tanggapan dari masyarakat, maka Bacaleg yang masuk dalam DCS, akan lolos ke DCT.

“Sampai sekarang ini (kemarin, red) belum ada tanggapan yang masuk. Sehingga semuanya masih memenuhi syarat. Dan menurut kami, semuanya memang memenuhi syarat, selama tidak ada tanggapan dari masyarakat,” ungkap Santoko.

Dia mengatakan, sejauh ini semua persyaratan administrasi untuk Bacaleg sudah lengkap tidak ada masalah. Karena sebelum penetapan DCS, dilakukan penelitian dan klarifikasi untuk semua administrasi yang diajukan Bacaleg.

Jika dalam masa tanggapan, ada masukan dari masyarakat bahwa ijazah salah satu Bacaleg palsu, maka KPU akan segera melakukan klarifikasi lagi. Petugas KPU akan meneliti dan mengecek ulang ijazahnya. Apakah memang benar palsu atau tidak.

Termasuk ketika ada tanggapan, bahwa Bacaleg mantan terpidana seperti korupsi, narkoba dan pedofil juga akan diklarifikasi. KPU akan mengecek pada lembaga yang berwenang, tentang kebenaran dari tanggapan masyarakat tersebut.

“Jika memang apa yang disampaikan benar, maka Bacaleg bersangkutan kami anggap tidak memenuhi syarat (TMS). Sehingga tidak akan masuk dalam DCT,” ujarnya.

Masa tanggapan dan masukan masyarakat atas Bacaleg ini, dimulai sejak 12-21 Agustus.

“Namun sampai H-3 (kemarin) masa akhir tahapan tanggapan dari masyarakat, belum ada yang melapor kepada kami. Untuk masa tanggapan ini akan kami tutup tanggal 21 Agustus sampai pukul 24.00,” tegas Santoko.

Hal sama terjadi di Kota Batu. Hingga kemarin belum ada tanggapan yang masuk ke KPU Kota Batu. “Hingga hari ini belum ada pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada kami. Baik secara fisik maupun melalui email,” ujar Komisioner KPU Kota Batu, Divisi Perencanaan dan Data, Azhar Chilmi kepada Malang Post.

Azhar mengatakan, tidak adanya laporan dari masyarakat diduga karena aturan dalam pemilu sebelumnya caleg harus berdomisili di wilayah pemilihan. Sedangkan saat ini ketentuan bagi caleg, selama ia berada di kepulauan RI, boleh mendaftar.

“Dari kemungkinan tersebut banyak masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang latar belakang Bacaleg. Sehingga apakah dia belum mundur dari parpol lain, pernah dipidana, pernah tersangkut kasus asusila tidak banyak masyarakat tahu,” bebernya.

Sementara itu, Azhar mengungkapkan, pemeriksaan berkas administrasi telah dilakukan KPU Kota Batu secara rinci. Dan menyatakan, 314 caleg dari 14 partai tersebut memenuhi syarat untuk masuk dalam DCS.

Nantinya, sebanyak 314 DCS ini akan bersaing merebut 30 kursi wakil rakyat yang tersebar  pada empat daerah pemilihan  (Dapil). Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3 masing-masing ada tujuh kursi dan Dapil 4 sembilan kursi.(ica/agp/eri/han)

Editor : Dewi Yuhana
Uploader : angga
Penulis :
Fotografer :

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU