Laporkan Biaya Kampanye BPN, Tersisa Rp 1,7 M dari Rp 213 M

  • 03-05-2019 / 18:57 WIB
  • Kategori:Politik
Laporkan Biaya Kampanye BPN, Tersisa Rp 1,7 M dari Rp 213 M

MALANGPOSTONLINE.COM - Kemarin (2/5) merupakan hari terakhir penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) ke KPU. Kedua paslon capres-cawapres seakan kompak untuk melapor pada hari terakhir. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan penerimaan dana kampanye dengan total Rp 213,2 miliar. Sedangkan dana kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar Rp 601,3 miliar.

BPN menjadi kubu pertama yang menyerahkan LPPDK. Cawapres paslon 02 Sandiaga Uno datang dengan ditemani Bendahara Umum BPN Thomas Djiwandono. Dia menyerahkan langsung LPPDK kepada KPU.

Thomas menjelaskan, dari total dana Rp 213,2 miliar, BPN menggunakan dana untuk kampanye Rp 211,5 miliar. Artinya, masih ada sisa Rp 1,7 miliar. Dia mengungkapkan, sumbangan terbanyak berasal dari kantong pribadi Prabowo dan Sandi, sapaan Sandiaga Uno. Nilainya Rp 192,5 miliar. “Tapi, untuk perbandingannya, Pak Sandi lebih banyak (menyumbang), mungkin sekitar 55 sampai 58 persen,” ucapnya.

Pada laporan dana awal kampanye (LDAK), lanjut Thomas, persentase sumbangan Sandi justru lebih banyak, yakni 80 berbanding 20 persen untuk sumbangan Sandi. “Jadi, sumbangan Pak Prabowo yang ditambah, bukan sumbangan Pak Sandi yang dikurangi,” jelas dia.

Menurut Thomas, selain dari paslon, sumbangan didapat dari perseorangan dan kelompok. Jumlahnya sekitar Rp 9 miliar. Sumbangan dari kelompok atau komunitas Rp 1,1 miliar. Sedangkan sumbangan dari parpol sekitar Rp 4,8 miliar.

Dari sumbangan tersebut, anggaran paling banyak digunakan untuk mencetak bahan kampanye. BPN menghabiskan dana Rp 60,8 miliar. Sedangkan dana yang dihabiskan untuk pertemuan tatap muka Rp 21 miliar. Rapat umum Rp 30,7 miliar dan yang terakhir pencetakan alat peraga kampanye (APK) di kisaran Rp 8,8 miliar.

Di tempat yang sama, Sandi mengaku kecewa dengan sistem aplikasi dana kampanye (sidakam) milik KPU yang tidak bisa digunakan alias rusak. BPN sebenarnya sudah memanfaatkan sistem pelaporan dana kampanye sejak Agustus lalu. Sekalipun tidak diminta, BPN selalu aktif melaporkan dana kampanye di seluruh Indonesia.

Namun, sistem pelaporan tersebut belakangan mengalami kerusakan. Aplikasi sidakam tidak dapat digunakan. Tentu saja, kondisi itu merugikan BPN karena mereka harus mengumpulkan laporan secara manual. Itu dilakukan sejak tiga hari terakhir. Alasan itulah yang digunakan Sandiaga mengapa pihaknya baru kemarin menyetorkan LPPDK.

“Kami kerjakan itu di Excel, melalui spreadsheet, yang saya gunakan 25 tahun lalu ketika kuliah. Ini kan zaman now, tapi sistem ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan laporan dana kampanye,” tegasnya.

Sementara itu, TKN kemarin mengirim Bendahara Umum TKN Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Bendahara III Rerie Lestari Moerdijat untuk menyerahkan LPPDK. Berbeda dengan Sandi, TKN me­ngaku tidak mengalami permasalahan saat mengakses sidakam. Semua laporan TKN dilakukan melalui aplikasi. “Awal-awal mungkin memang ada masalah, tapi setelah itu tidak ada masalah,” ucap Rerie.

Dari total penerimaan tersebut, TKN mengeluarkan dana kampanye Rp 601,3 miliar. Saat ini saldo yang tersisa Rp 1,64 miliar di rekening TKN. Juga total barang yang bernilai Rp 3,78 miliar. “Pengeluaran terbanyak adalah dari operasional, sekitar Rp 597,9 miliar,” kata Trenggono.

Ditanya soal kegiatan operasional yang menyedot banyak dana kampanye, Trenggono enggan memerinci. Dia dan Rerie hanya menjelaskan, ada tiga kegiatan yang mengeluarkan dana terbanyak. Di antaranya pembuatan APK dan kampanye rapat umum.

Hampir sama seperti BPN, pemasukan yang diterima TKN juga berasal dari berbagai macam pihak. Dengan perincian sumbangan parpol Rp 79,7 miliar, 17 kelompok masyarakat dengan total sumbangan Rp 251,38 miliar, dan 252 sumbangan perorangan senilai total Rp 21,8 miliar. “Sumbangan terbanyak berasal dari 40 perusahaan. Pengusaha-pengusaha ini menyumbang Rp 253,9 miliar,” tambah Trenggono.

Meski demikian, Trenggono enggan menjelaskan siapa saja pengusaha yang menyumbang ke TKN. Dia beralasan sudah menyerahkan semua laporan, termasuk nama-nama penyumbang, ke penyelenggara pemilu. KPU-lah yang berhak memerinci siapa-siapa saja yang memberikan sumbangan tersebut ke TKN. Termasuk jumlah setiap pengusaha. “Paslon tidak ada, mayoritas dari pengusaha,” tegasnya.

Trenggono mengakui telat dalam melakukan pelaporan. Hal itu terjadi karena pihaknya harus mengejar approval dari beberapa pihak. Mulai dirinya sendiri sebagai bendahara umum, cawapres, hingga capres Joko Widodo. “Beliau baru saja ada acara di Solo, jadi memang agak terlambat,” ungkapnya. (JPC/bua)

Editor : bua
Uploader : irawan
Penulis : JPC
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU