Taat Pajak!

  • 28-02-2019 / 09:18 WIB
  • Kategori:Catatan
Taat Pajak!

Akhirnya saya mendapat Status SPT: Nihil

Jenis SPT: 1770S. Tahun Pajak: 2018

SPT bukan STP, Sarjana Teknologi Pertanian. Seperti Buari, STP.

SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sepertinya masih banyak yang tidak paham SPT. Termasuk saya. Awalnya tak begitu paham.

Maklum, pembayaran pajak dilakukan kantor. Lalu melaporkannya.

Sudah bisa online. Pakai handphone.  Bukti penerimaan elektronik pun dikirim lewat email. Senin (25/2) lalu. Urusan pajak 2018 selesai.

Kalau belum, segera urus. Jatuh tempo pelaporan SPT tahunan untuk 2019 ini dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2019 mendatang. Satu bulan lagi. Jangan bilang masih lama.

Buang rasa malas. Meski pajak sudah dibayar kantor, harus melaporkan SPT pajak.

Jika tidak melaporkan, atau terlambat menyampaikan, ada sanksi. Bahkan bisa  berurusan dengan hukum.

Melaporkan SPT adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.

SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan  dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenal dua jenis SPT yakni: SPT Masa dan SPT Tahunan

SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu (bulanan). Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT Masa terdiri dari: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 22.  PPh Pasal 23. PPh Pasal 25. PPh Pasal 26. PPh Pasal 4 ayat 2. PPh Pasal 15. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Meski sembilan jenis pajak di atas memiliki SPT Masa, format tiap formulir pajaknya berbeda. Perbedaan format SPT Masa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak.

Tak hanya format formulirnya yang berbeda, batas waktu pelaporan tiap jenis SPT masa pun berbeda. Untuk SPT Masa PPh, wajib pajak harus melaporkannya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara itu, SPT Masa PPn wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya.

Jika jatuh tempo pelaporan SPT Masa adalah hari libur,  maka wajib pajak harus melaporkan SPT-nya pada keesokan hari, misalnya pada tanggal 21 atau 22, sesuai dengan hari kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berikutnya, SPT Tahunan wajib dilaporkan setiap tahun, atau pada akhir tahun pajak. SPT Tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori: SPT Tahunan Perorangan, dan SPT Tahunan Badan.

SPT Tahunan Perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam tiga jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT Tahunan 1770, SPT 1770 S, dan SPT 1770 SS. Perbedaan antara tiga jenis formulir SPT Tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya.

Formulir 1770 digunakan oleh Wajib Pajak berstatus pegawai yang memiliki sumber penghasilan lain, sedangkan pegawai dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60.000.000 per tahun dapat menggunakan formulir 1770 SS. Mereka yang berstatus pegawai dengan penghasilan lebih dari Rp60.000.000 diwajibkan melaporkan SPT Tahunan-nya dengan formulir 1770 S.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan pun terbagi menjadi dua, yakni tiga bulan setelah masa pajak pagi perorangan, serta empat bulan setelah masa pajak bagi badan usaha. Biasanya, batas pelaporan SPT Tahunan Perorangan jatuh pada 30 Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah sebulan setelahnya, yakni pada 30 April.

Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan SPT baik secara manual maupun elektronik. Bagi yang lebih suka opsi manual, bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Mendapatkan formulir SPT yang berisi beberapa kolom yang wajib diisi seperti identitas, aset, nilai harta, cantuman nominal pajak yang sudah dilaporkan, hingga pajak terutang.

Setelah diisi, berkas diserahkan pada petugas KKP. Selanjutnya petugas akan memberikan bukti penyerahan SPT.

Nah, kini ada opsi pelaporan secara online melalui e-Filling. Dengan bermodal komputer atau smartphone serta koneksi internet yang stabil, dapat melaporkan SPT melalui DJP Online.

Itu yang saya lakukan bersama rekan-rekan kerja di kantor Malang Post. Kebetulan, kami juga dibantu langsung petugas Kantor Pelayanan Pajak.

Satu tim, datang membantu kami melaporkan SPT secara online.  Tidak mudah, awalnya. Tapi bisa dilakukan, dan tidak lama. Bergantung koneksi internet, dan kelengkapan email yang diakses.

Mereka dengan sabar membimbing untuk menyelesikan laporan SPT. Hingga saya akhirnya mendapat bukti penerimaan itu. Mungkin terbayang sulitnya. Namun sebenarnya sudah ada panduan di web DJP online tersebut. 

Kebetulan pajak telah dibayarkan melalui perusahaan. Sebagai karyawan, meski gaji telah dipotong oleh perusahaan untuk pajak, SPT tetap harus dilaporkan, karena ada kemungkinan ada penghasilan dari sumber lain.

Jika tidak ada sumber lain. Terlapor status SPT saya adalah nihil.

Dalam pelaporan SPT akan ditemui status dengan keterangan Nihil, Kurang Bayar (KB), atau Lebih Bayar (LB). Keterangan status ini adalah informasi kondisi PPh terutang yang dilaporkan dalam SPT, bukan pembayaran pajaknya sudah dilunasi atau belum.

Jadi, dalam SPT berisi informasi awal terkait penghasilan, kemudian hitungan pengenaan PPh terhadap penghasilan tersebut, kemudian jika atas jumlah PPh tersebut telah dipenuhi pembayarannya dengan melakukan setoran sendiri maka SPT akan menunjukan status Kurang Bayar (KB).

Status Kurang Bayar akan melakat kepada SPT tersebut. SPT baru dapat dilaporkan jika atas nilai Kurang Bayar tersebut telah dilunasi. 

Status Kurang Bayar bukan berarti kita belum melakukan pembayaran, namun hanya sekedar jumlah PPh yang dibayar sendiri saat akan melaporkan SPT Tahunan.

Dalam kondisi yang yang berbeda sangat mungkin status SPT menjadi Lebih Bayar. Lebih Bayar disebabkan karena jumpah PPh yang dipotong oleh perusahaan lebih besar dari pada hasil hitung ulang yang kita lakukan di SPT Tahunan PPh.

Jika sumber penghasilan berasal dari pekerjaan bebas maka hal tersbeut sangatlah wajar mengingat rumus untuk menghitung potongan PPh yang dilakukan perusahaan memang berbeda dengan rumus hitungan sendiri di SPT Tahunan PPh yang dilakukan.

Dalam hal SPT dilaporkan dengan status Lebih Bayar, bisa diminta pengembalian atas jumlah Lebih Bayar tersebut.

Begitu muncul status ini, pelaporan SPT sudah selesai. Mudah, dengan meluangkan sedikit waktu. Meski saya kira juga tidak mudah bagi yang tidak terbiasa online. Apalagi bagi mereka yang tak punya waktu untuk mengurusnya. Jadi tampak ribet.

Terbukti, dari total 17,6 juta wajib pajak yang harus melaporkan SPT, baru 1,2 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT untuk pajak penghasilan (PPh) melalui e-filing. Data minggu lalu.

Petugas pajak harus kerja keras melakukan sosialisasi seputar pajak ini. Termasuk melayani langsung, seperti saat datang ke kantor Malang Post. Satu petugas, membimbing satu hingga dua karyawan. Bergantian.

Jika tak bisa mendapatkan bantuan langsung dari petugas pajak, saat ini sebenarnya sudah ada beberapa pihak ketiga yang bisa membantu menguruskan pajak. Secara online. Termasuk melalui penyedia jasa aplikasi. Namun tetap hati-hati menggunakan aplikasi. Yang esmi adalaj DJP Online. Https://djponline.pajak.go.id/. Ikuti prosesnya.

Bagaimana jika tak melaporkan SPT? Berdasarkan ketentuan UU No.28/2007 perubahan ketiga atas UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa ada sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan.

Seorang wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan dikenakan denda sebesar Rp100.000.

Bila wajib pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22 akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Sanksi administrasi untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000. Denda untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya sebesar Rp100.000

Berdasar ketentuan yang ada, ternyata pemerintah memberikan kemudahan khusus dengan tidak memberikan sanksi administrasi berupa denda bila wajib pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh, yaitu khusus orang yang sudah meninggal. Termasuk orang/perusahaan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lagi.

Bebas sanksi juga bagi orang yang mengalami musibah bencana, kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, maupun perang antar suku. 

Tanpa perlu menunggu bencana alam atau perang, segera bayar pajak dan melaporkan SPT.

Orang bijak, taat pajak.  

Dan berdoa tahun depan, tidak dalam status nihil. (*)

 

  • Editor : bua
  • Uploader : buari
  • Penulis : buari

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Sepasang Kekasih Kompak Mencuri Motor

Membunuh Korban Karena Kepergok Mencuri Jagung

Terapkan Sapta Pesona Untuk Menyambut Libur Lebaran

Wali Kota Malang Dukung Perbaikan PDAM

VIDEO