Perumda Tirta Kanjuruhan, Transformasi PDAM

  • 10-03-2019 / 22:33 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Perumda Tirta Kanjuruhan, Transformasi PDAM Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, H. Syamsul Hadi S.Sos.MM

Langkah Maju Siap Bentuk Anak Perusahaan

MALANG - Langkah maju dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang atas Badan Usaha Umum Daerah (BUMD). Pemkab tak lagi memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sebagai  gantinya, Kabupaten Malang membentuk  badan usaha baru, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan. Perusahaan ini dibentuk pada akhir Desember 2018, lalu keberadaannya dikuatkan dengan Perda Nomor 17 tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan.

Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, H. Syamsul Hadi S.Sos.MM, mengatakan perubahan nama dan badan hukum perusahaan ini, merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Di mana dalam PP itu ditegaskan, seluruh BUMD wajib berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perumda  atau Perseroan Daerah (Perseroda).

Sesuai dengan amanat  PP nomor  54 tahun 2017 tersebut, perubahan bentuk ini, diuraikan Syamsul untuk membentuk tata kelola yang baik. Atau Good Corporate Governance pada BUMD sekaligus untuk meningkatkan profesionalisme. Di mana, dengan mengusung nama Perumda Tirta Kanjuruhan, pihaknya mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan bisnis, menjalin kerjasama dengan BUMN atau BUMD. Bahkan dari perubahan nomenklatur ini juga Perumda Tirta Kanjuruhan ini dapat menjalin kerjasama dengan instansi maupun badan usaha swasta.

”Perubahan badan hukum ini juga memberikan kebebasan kami untuk membentuk anak perusahaan. Sehingga pendapatan perusahaan tidak hanya berasal dari penjualan air minum, tapi juga diperoleh dari unit-unit usaha yang kami bentuk,’’ urai Syamsul.

Meskipun telah berubah bentuk menjadi Perumda, yang fokus pada sisi pendapatan dan keuntungan, namun Perumda Tirta Kanjuruhaan juga memprioritaskan kepentingan umum dalam menjalankan usaha. ”Dengan terbentuknya Perumda Tirta Kanjuruhan ini kami harus mampu menjaga keseimbangan fungsi sosial dan fungsi bisnis. Semuanya harus berjalan beriringan,’’ tambahnya.

Seiring dengan itu Syamsul mengatakan saat ini pihaknya pun mulai  melakukan persiapan transformasi bisnis dalam rangka membentuk sistem yang efektif, efisien, dan produktif dengan membangun infrastruktur, pemberdayaan SDM dan membangun sistem berbasis teknologi informasi.

Melalui transformasi tersebut, diharapkan Perumda Tirta Kanjuruhan mampu mengoptimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan secara profesional. Meningkatkan kontribusi dalam perekonomian daerah. Dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan terjangkau.

”Visi dan misi kami setelah perubahan bentuk badan hukum perusahaan ini adalah mengoptimalkan nilai perusahaan dengan pengelolaan secara profesional untuk meningkatkan kontribusi dalam perekonomian daerah dan selalu memprioritaskan pelayanan,” ungkapnya.

Syamsul mengatakan sejatinya dia memiliki waktu dua tahun sesuai Perda nomor 17 tahun 2018 untuk melakukan perubahan, baik tata kelola maupun tata naskah. Tapi dia mengatakan sayang jika waktu dua tahun itu hanya berkutat untuk menyusun tata kelola atau tata naskah. Sebaliknya, dia ingin cepat melaju, mewujudkan transformasi bisnis yang sudah direncanakan. Terlebih, dalam bekerja Syamsul mengatakan dia juga didukung oleh orang-orang yang  andal.

”Zaman sekarang semuanya bisa dilakukan secara bersamaan. Ya meskipun dengan perubahan nomenklatur ini banyak yang diubah, bukan berarti kemudian kami menunggu. Tapi kami bisa melakukan perubahan sembari  terus menjalankan roda bisnis perusahaan,’’ urainya.

Mantan Direktur Utama PDAM Kabupaten Malang ini menjelaskan Perubahan mendasar antara PDAM dengan Perumda, adalah pertama terletak pada Organ Perusahan. Saat bentuknya PDAM organ perusahaan diisi oleh Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi. Sedangkan setelah menjadi Perumda, organ perusahaannya adalah, Keterwakilan Pemilik Modal (KPM), Dewan Pengawas dan  Direksi.

”Dewan pengawas di Perumda dapat mengangkat sekretaris dan komite audit. Ini yang membedakan antara PDAM dengan Perumda,” tegasnya.

Bukan itu saja, yang membuat berbeda lainnya antara PDAM dan Perumda Tirta Kanjuruhan, adalah dewan pengawas diangkat melalui seleksi. Jumlahnya sama dengan direksi, dengan masa jabatan empat tahun. Yakni dengan unsur pejabat Pemda yang tidak melaksanakan pelayanan publik dan independen.

”Saat berbentuk PDAM, jumlah dewan pengawas menyesuaikan jumlah pelanggan atau sambungan rumah, dengan masa jabatan tiga tahun. Dan unsurnya adalah pejabat Pemda, profesional atau konsumen,’’ tambah Syamsul.

Saat ini untuk dewan pengawas dikatakan Syamsul sudah terbentuk. Komite Audit juga sudah dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan.

”Ya itu tadi, sambil menyusun perubahan-perubahan, kami juga sudah menjalankan roda bisnis perusahaan. Terutama dalam menjalin kerjasama serta mendirikan unit usaha. Yang pasti dengan perubahan bentuk ini, kami bertekat untuk memberikan yang terbaik, baik itu kepada Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Perusahaan maupun kepada masyarakat,’’ tandasnya.(ira/ary)

Editor : Ary
Uploader : irawan
Penulis : ira
Fotografer : M. Firman

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU