Nyanyian Sang Mantan Rektor UIN Maliki di ILC

  • 21-03-2019 / 04:29 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Nyanyian Sang Mantan Rektor UIN Maliki di ILC JANGGAL: Mantan Rektor UIN Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. Mudjia Raharjo menceritakan pengalaman Pilrek UIN yang penuh kejanggalan.

MALANG-Dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama membuka luka Mantan Rektor UIN Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. Mudjia Raharjo. Kasus yang menyeret nama Ketum PPP M. Romahurmuziy ke KPK itu, membuat Mudjia teringat pengalamannya mengikuti Pemilihan Rektor pada 2017.

Selama kurang lebih satu tahun lebih ia pen­dam keresahan, rasa jengkel hingga akhirnya dapat mengikhlaskan kejadian tersebut, tanpa penjelasan apapun dari pihak manapun. Akhirnya ia merasa sedikit tercerahkan. Mudjia, membeberkan itu di Indonesia Lawyers Club di TV One pada Selasa (19/3) malam. Persoalan itu juga ia beberkan lagi ke hadapan Malang Post, kemarin.

“Memang ada yang janggal. Entah lah apakah ini jual beli jabatan atau tidak biarkan semua diserahkan pada proses hukum. Karena saya yakin dari kasus Rommy ini bisa mengungkapkan apa-apa yang saya pertanyakan selama ini,” ungkap Mudjia saat ditemui di kediamannya di kawasan Jalan Sigura-gura Kota Malang.

Mudjia menjelaskan, ia mengungkapkan apa yang terjadi setelah terpendam satu tahun lebih, adalah memang terkait kasus Rommy. Ia melihat unggahan Mahfud MD di sebuah grup media sosial yang menyinggung ketidakberdayaan Menteri Agama mengatur institusinya sendiri.

Saat itulah ia menanggapi balik unggahan Mahfud tersebut dengan mengatakan apa yang terjadi saat ini seperti apa yang ia alami (Saat Pilrek,red).

“Nah beliau langsung mengontak saya. Saya diajak gabung di diskusi itu. Gak lama setelah itu saya dihubungi pihak acara. Awalnya saya tidak ingin berangkat tapi saya ingat, saya seorang pendidik salah satu tugas utama saya adalah mengatakan kebenaran. Jadi saya berangkat ke Jakarta,” jelasnya.

Di sanalah Mudjia menceritakan kejanggalan-kejanggalan proses Pilrek yang ia alami. Dimulai dari keputusan menteri yang menetapkan calon yang tidak direkomendasi Senat UIN Malik Ibrahim Malang, hingga tidak diresponsnya surat keberatan senat atas keputusan menteri soal Pilrek UIN Malik Ibrahim 2017 lalu.

Memang, lanjut Mudjia, tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses tersebut. Di mana hak prerogratif menteri dalam memutuskan rektor terpilih sudah merupakan hal yang tidak bisa dibantah.

“Tetapi menteri saat itu mengesampingkan satu klausul. Di mana apa yang direkomendasikan senat harus menjadi pertimbangan besar. Ada dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) No 68 Tahun 2015. Dan beberapa elemen penilaian lainnya,” tegas Mudjia.

Elemen penilaian lainnya seperti manajerial, dijelaskan Mudjia merupakan senjata utamanya ia dapat terpilih kembali menjadi rektor. Pasalnya, dalam penilaian tersebut orang yang berpengalaman akan lebih diutamakan daripada orang luar.

Dijelaskannya, sebagian besar anggota senat menunjuk Mudjia agar terpilih kembali menjadi Rektor UIN Malik Ibrahim. Seluruh civitas akademika mengetahui hal ini hingga pada detik pengumumannya berkata lain.

“Bayangkan. Kejam bukan main. Sesaat sebelum pelantikan diberitahu bukan saya yang terpilih. Anak istri saya sudah di Jakarta bersama staf-staf juga sudah datang. Tidak manusiawi,” kenang Mudjia menggelengkan kepalanya.

Saat ditanya apakah yang terjadi pada Pilrek UIN pada saat itu ada kaitannya dengan kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag? Mudjia tidak berpikir sampai itu. Hanya saja dengan fakta tertangkapnya Rommy dalam dugaan tersebut, Ia berpikir pihak berwajib patut menelisik lebih jauh.

Pasalnya juga ia mengetahui tidak hanya di Malang saja yang memiliki pengalaman sama. Mudjia mengetahui jika di dua perguruan tinggi di bawah Kemenag di Aceh yakni IAIN Meulaboh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dan beberapa daerah lainnya sepeti Palu dan Ternate.

Ia mengungkapkan jika memang kasus Rommy mengarah lebih luas lagi, ia pun berharap tidak hanya KPK saja yang turun. Institusi lain seperti KASN dan Ombudsman turun untuk menyingkap kasus dugaan jual beli jabatan ini.

“Saya tidak mengatakan mereka juga harus periksa di sini (UIN Malik Ibrahim,red) tetapi jika memang ada indikasi, kemudian proses dan jika memang terbukti. Sudah kembalikan lagi ke aturannya kembalikan pada yang pantas,” tegasnya saat ditanya Malang Post apakah ia menginginkan pemeriksaan KPK juga harus mengarah pada UIN Malik Ibrahim Malang.

Mudjia menyampaikan jika ia benar-benar kecewa dengan apa yang terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia, khususnya di tubuh Kementerian Agama yang ia akui selalu ia kagumi dan hormati.

Memang tidak ada aturan Pilrek yang dilanggar akan tetapi secara moral proses Pilrek yang ia ikuti 2017 lalu diakuinya cacat. Mengingat fakta dirinya menang di suara senat akan tetapi kalah di keputusan menteri agama saat itu, secara tidak wajar.

“Jelas sekali permainannya. Negara ini benar-benar dibuat permainan. Saya ingin ada perubahan sistem. Mudaratnya (Salahnya,red),” pungkas Mudjia yang saat ini tetap sibuk mengajar sebagai Guru Besar di Fakultas Humaniora setelah lengser dari jabatan Rektor UIN Malik Ibrahim Malang 2017 lalu.(ica/ary)

Editor : Ary
Uploader : angga
Penulis : ica
Fotografer : Firman

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU