13 Kecamatan Rawan Pelanggaran Money Politic

  • 03-04-2019 / 17:43 WIB
  • Kategori:Kabupaten
13 Kecamatan Rawan Pelanggaran Money Politic Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva, ketika memberikan Bimtek kepada 99 anggota Panwascam.

MALANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, mencatat ada 13 kecamatan yang akan menjadi perhatian saat Pemilu 2019. Hal ini karena diindikasi rawan terjadinya pelanggaran money politic. Baik saat masa kampanye, masa tenang ataupun menjelang pencoblosan.

Demikian disampaikan Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva. Ia mengatakan, bahwa pelanggaran praktik money politic, masih rawan terjadi di beberapa daerah.

"Pelanggaran praktik money politic ini, biasanya terjadi saat serangan fajar dan masa tenang. Karenanya seluruh pengawas mulai dari tingkat TPS dan desa, kami minta untuk mengawasi betul," ungkap George da Silva.

Ke-13 kecamatan yang rawan terjadi pelanggaran money politik, yakni Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Sumbermanjing Wetan, Pagak, Bantur serta Kalipare. Kemudian, Kecamatan Gondanglegi, Singosari, Lawang, Pakis, Kasembon serta Ngantang.

"Terkait dengan daerah yang rawan terjadi pelanggaran money politic ini, nantinya akan kami koordinasikan dengan pihak Kepolisian serta KPU Kabupaten Malang. Sehingga bisa bersama-sama untuk mengawasi, supaya tidak sampai terjadi pelanggaran," jelas George.

Dikatakannya, sesuai pasal 523 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa praktik money politik sangat dilarang. Calon ataupun tim sukses, tidak diperbolehkan membagi-bagikan uang ataupun barang. Sekalipun bentuknya adalah sembako.

Ketika ada temuan pelanggaran money politic, maka orang yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana. Yakni hukuman 2 tahun jika pelanggaran dilakukan saat masa kampanye, 4 tahun saat masa tenang dan 3 tahun saat pemungutan suara.

Sebagai antisipasi supaya pelanggaran money politic ini tidak terjadi, Bawaslu meminta petugas pengawas baik Panwascam, pengawas desa ataupun TPS, harus aktif memonitoring dari satu tempat ke tempat lain. Begitu menemukan adanya pelanggaran money politik, supaya langsung melaporkan untuk diproses.

"Biasanya pelanggaran money politik ini, kebanyakan dilakukan oleh para tim sukses Caleg ataupun Paslon Presiden," tegasnya.

Lantas apakah sejauh ini, Bawaslu sudah menemukan pelanggaran?. George mengatakan, sejak kampanye terbuka mulai 24 Maret lalu, belum ada temuan pelanggaran kampanye. Tetapi tidak menutup kemungkinan, pelanggaran terjadi saat menjelang hari H pelaksanaan pemilu 2019 nanti.

Sementara itu, Rabu (3/4) siang, Bawaslu Kabupaten Malang juga mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) tentang pengawasan Pemilu 2019, kepada 99 anggota Panwascam di Hotel Kapal Sengkaling. Dengan Bimtek ini, harapannya anggota Panwascam bisa lebih memahami tentang teknis pengawasan.

"Ada beberapa poin yang kami sampaikan dalam Bimtek. Yakni pengawasan terkait pemungutan suara, perhitungan surat suara dan penyelesaian perselisihan soal hasil pemilu umum (HPU)," terang George.

Dari Bimtek yang diberikan, anggota Panwascam diharapkan lebih paham tentang prosedur dan mekanisme perhitungan suara. Termasuk juga bisa menyiapkan bahan laporan ketika terjadi sengketa HPU.

Tidak itu saja, George, juga menyampaikan bahwa Panwascam juga harus melakukan pengawasan terhadap jumlah daftar pemilih tetap (DPT) saat pelaksanaan Pemilu nanti. Karena ada empat kategori pemilih yang bisa menyalurkan hak pilihnya saat pencoblosan nanti.

Yakni pemilih yang masuk dalam DPT, pemilih tambahan (DPTb), pemilih dengan menggunakan KTP atau surat keterangan, serta pemilih khusus. Pemilih khusus ini, meliputi pasien atau keluarga pasien di rumah sakit, petugas yang sedang menjalankan tugas, tahanan serta apabila terjadi bencana alam.

"Dari Bimtek ini, Panwascam juga saya minta untuk menyampaikan ke pengawas TPS dan desa. Karena pengawas TPS dan desa, nantinya harus mencatat dan membuat laporan terkait temuan atau adanya keberatan dari hasil pemungutan suara," paparnya.(agp)

  • Editor : bua
  • Uploader : slatem
  • Penulis : agp
  • Fotografer : agp

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Divonis 5 Bulan, Vanessa Menerima, JPU Pikir-pikir

Hakim MK Beda Pendapat

Nyaris Kehilangan Suara

Siapkan Tekno Park untuk Kolaborasi Bidang Ilmu

VIDEO