Bendahara Desa Wajib Mengetahui Aturan Pajak

  • 04-04-2019 / 17:58 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Bendahara Desa Wajib Mengetahui Aturan Pajak Peserta pembinaan pengelolaan keuangan tampak serius mengikuti kegiatan

MALANG - Pemanggilan tujuh kades oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terkait pembayaran pajak, direspon serius oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Agar hal itu tak terulang, DPMD pun menggelar kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kamis (4/4). Di ruang Anusapati, Pendopo Agung Kabupaten Malang, pembinaan ini diprioritaskan kepada Bendahara Desa, Kasi Ekonomi Pembangunan, dan Kasi Pemerintahan.

"Untuk kepala desa sudah diberikan beberapa waktu lalu. Sekarang pembinaan diberikan kepada bendahara desa yang notabene merupakan orang pertama dalam hal pengaturan keuangan desa, serta Kasi Pemerintahan dan Kasi Ekonomi Pembangunan," kata Kepala DPMD, Suwadji. 

Mantan Camat Kepanjen inipun menjelaskan, jika dalam pembinaan ini ada beberapa materi yang diberikan. Mulai dari perencanaan, pembangunan dan pelaporan, serta pembayaran pajak. Materi-materi tersebut juga diberikan oleh narasumber yang berkompeten. Yaitu , dari Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian dan KPP Pratama.

"Terutama pajak ini, yang harus dipahami betul oleh bendahara desa. Agar kedepannya tak lagi timbul masalah," ungkap Suwadji. Dia mengaku, terkait dengan pajak, sebetulnya sudah beberapa  kali disosialisasikan. 

"Nach ini untuk mengingatkan lagi. Agar kejadian yang beberapa waktu lalu terjadi, tak terjadi lagi di akan datang," ungkapnya.

Menurut Suwaji, perangkat desa terutama bendahara sebetulnya sudah melakukan penghitungan pajak sejak awal perencanaan, atau sebelum penggunaan anggaran untuk pembangunan dilakukan. Tapi demikian, kerap kali perangkat lolos.

"Kalau memang pajaknya belum dipungut tidak masalah, alias setelah ada temuan bisa dipungut. Tapi kalau sudah dipungut itu, yang bermasalah. Nach melalui pembinaan ini, harapannya tidak ada lagi perangkat desa yang mengabaikan masalah pajak," tandasnya.

Sementara itu Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti mengatakan, jika pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dilakukan pihaknya secara rutin. Inspektorat pun kata Tridiyah tak segan meminta pihak desa untuk melakukan revisi saat ada temuan.

"Saat pengawasan kami melakukan semuanya. Termasuk melihat dan meneliti laporan keuangan di desa. Jika ada temuan, kami pun langsung sampaikan, sehingga dilakukan perbaikan," ungkapnya. 

Dari pemeriksaan sebelum-sebelumnya, temuan itu ada beberapa kategori. Jika pembangunan ada temuan kurangnya volume. "Saat ditemukan ada kurang volume, langsung kami panggil perangkatnya. Mereka bisa mengembalikan kekurangan volume itu, atau memperbaiki fisik bangunan," urainya. Termasuk pajak, Tridiyah mengatakan tak kurang-kurang mengingatkan perangkat desa dalam hal pembayaran pajak, sesuai anggaran yang digunakan.

"Kalau pajak itu aturannya sudah jelas. Dan ini harus dipahami oleh seluruh perangkat desa, sehingga tidak ada kesalahan,"tandasnya.(ira)

  • Editor : bua
  • Uploader : slatem
  • Penulis : ira
  • Fotografer : ira

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Divonis 5 Bulan, Vanessa Menerima, JPU Pikir-pikir

Hakim MK Beda Pendapat

Nyaris Kehilangan Suara

Siapkan Tekno Park untuk Kolaborasi Bidang Ilmu

VIDEO