Tiga Desa Lunas PBB, Bapenda Yakin Capai Target

  • 04-04-2019 / 20:31 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Tiga Desa Lunas PBB, Bapenda Yakin Capai Target Staf Badan Pendapatan Daerah menunjukkan salah satu SPT PBB.

MALANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang memberikan apresiasi terhadap tiga desa yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tiga desa ini masing-masing, Desa Panggungrejo, Kecamatan Gondanglegi, Desa Sukorejo, Kecamatan Tirtoyudo, dan Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang. Tiga desa ini, lunas PBB pada bulan Febuari lalu.

"Kami memberikan apresiasi kepada perangkat  tiga desa yang sudah lunas PBB. Dan ini juga bisa menjadi semangat desa lainnya untuk melunasi PBB sebelum jatuh tempo," kata Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Purnadi.

Perlu diketahui, Bapenda meyerahkan SPT PBB, Jumat (22/2) lalu, bersamaan dengan launching tujuh aplikasi perpajakan di Pendopo Agung, Kabupaten Malang. Saat diberikan, Bapenda memberikan kesempatan desa untuk melakujan revisi. 

"Nach, tiga desa yang saya sebut tari melunasi justru sebelum SPT PBB diserahkan," tambahnya. 
Dengan semangat desa melunasi pajak lebih cepat, Purnadi pun yakin,target PBB tahun ini dapat tercapai, bahkan melebihi target.

"Tahun lalu realisasi PBB kami hanya 98.8 persen. Tahun ini kami yakin bisa tercapai lebih dari 100 persen," tambah mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini.

Purnadi juga menjelaskan, jika tahun ini target PBB Kabupaten Malang yaitu Rp 64 M. Di triwulan ke tiga ini, pihaknya sudah membukukan Rp 3,057 M, ataU 4.78 persen. Dia pun tak patah semangat. Apalagi jatuh tempo pembayaran PBB juga masih cukup lama, yaitu 30 Juli 2019.

"Umumnya pembayaran PBB dilakukan di bulan Mei-Juli. Di bulan-bulan awal ada pembayaran PBB tapi jumlahnya tidak banyak, atau masih minim," ungkapnya.

Sementara itu untuk status tanah dan bangunan yang mengalami perubahan status pihaknya juga masih terus melakukan pendataan. Sebagian menurut Purnadi sudah terdata, dan tahun ini sebagian juga sudah kembali dikenakan pajak.

"Ada yang belum dikenakan pajak memang, karena statusnys masih proses perubahan. Seperti bidang yang terkena pembangunan tol, belum bisa dikenakan pajak, karena pengerjaan tol belum selesai, dan pengelolanya juga belum ada. Tapi itu tidak akan hilang kok, saat tol sudah operasional, PBB pasti terbayarkan semua," ungkap  mantan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.

Dia jugs mengatakan, pihaknys terus melakukan sosialisasi terkait PBB ini kepada warga. Sosialisasi digelar bersamaan dengan kegiatan Gerakan Membangun Desa (Gema Desa). 

"Prinsipnya pajak yang dibayarkan masyarakat masuk ke negara. Dan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan wujud pembangunan," tandasnya.(ira)

  • Editor : bua
  • Uploader : slatem
  • Penulis : ira
  • Fotografer : ira

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI