Pembangunan Kian Pesat, Perda RTRW Wajib Direvisi

  • 10-04-2019 / 18:02 WIB
  • Kategori:Kabupaten
Pembangunan Kian Pesat, Perda RTRW Wajib Direvisi

JAKARTA - Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM mengikuti rapat koordinasi pembahasan persetujuan substansi revisi Perda RTRW Kabupaten Kediri untuk percepatan proses revisi RTRW Kabupaten Malang bersama Dirjen Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR),  di Hotel Ambhara Jakarta, Rabu (10/4). 

Kedatangan Wahyu, sapaan akrabnya untuk mendalami mekanisme tentang usulan revisi Perda. Sehingga saat Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan revisi Perda RTRW, maka sudah mengetahui mekanisme dan aturan, dan apa saja yang  disiapkan. 

Bukan itu saja, Wahyu juga menguraikan, jika Pemerintah Kabupaten Malang diundang, karena  memiliki wilayah berbatasan dengan  Kabupaten Kediri. Dimana saat Pemerintah Kabupaten Kediri Mulai melakukan revisi Perda, maka akan berdampak pada Pemerintah Kabupaten Malang.

Mantan Camat Tajinan ini pun menjelaskan, jika Pemerintah Kabupaten Malang, memiliki Perda RTRW tahun 2010 lalu. Namun demikian, tahun 2017 lalu ada revisi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Usulan revisi itu belum disepakati.

Bersamaan itu muncul aturan baru. Dimana salah satu isinya, bahwa awalnya revisi  Perda diusulkan oleh Bappeda. Tapi sekarang oleh DPKPCK., sesuai dengan aturan yang baru. Sebelumnya Perda cukup ditandatangani oleh Gubernur, tapi sekarang tandatangan Perda RTRW dilakukan oleh pusat.

"Melalui rapat koordinasi inilah, dapat diketahui syarat-syarat usulan Perda dan harapannya saat Pemerintah Kabupaten Malang mengajukan usulan revisi, tidak ribet, dan cepat keluar," ungkapnya. Ia mengatakan, jika perubahan Perda RTRW di Kabupaten Malang memang sangat mendesak karena meningkatnya pembangunan di wilayah ini. Sehingga dibutuhkan revisi Perda lebih cepat. 

"Dalam Perda itu nanti diatur, soal tata letak wilayah. Sehingga saat pembangunan di Kabupaten Malang kian meningkat, sudah ada acuan hukumnya," tambah dosen Planologi ITN Malang tersebut.

Terlebih, menurut dia tak lama lagi, juga ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Badan Otoritas Pariwisata  (BOP) Bromo Tengger Semeru (BTS) yang itu akan berdampak pada peningkatan pembangunan. "Makanya sebelum itu kami lebih dulu melakukan revisi Perda. Sehingga saat dua mega proyek itu terlaksana, maka tidak ada lagi dalam hal tata letak kota," tambahnya.

Lalu kapan revisi Perda tentang RTRW Kabupaten Malang keluar? Mantan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Malang itu mengaku secepatnya. "Sepulang dari rakor ini kami akan langsung membahas dengan rekan-rekan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), untuk kemudian diusulkan kepada kementerian," tandasnya.(ira/mar)

Editor : mar
Uploader : slatem
Penulis : ira
Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU