PPDB Online Kabupaten Malang

Jalur Zonasi Disebut Amburadul, Ketua Pelaksana Mengelak

  • 23-05-2019 / 02:25 WIB
  • Kategori:Sekolah
Jalur Zonasi Disebut Amburadul, Ketua Pelaksana Mengelak

MALANG – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wilayah Kabupaten Malang tak berjalan sesuai harapan. Sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah, tak berjalan maksimal.

Banyak peserta PPDB yang jarak rumahnya cukup jauh dari sekolah justru diterima, dan menyingkirkan peserta lain yang jarak rumahnya lebih dekat dengan sekolah.

Seperti di SMPN 1 Karangploso salah satunya. Beberapa peserta PPDB yang mendaftar secara online bukan warga yang rumahnya dekat dari sekolah sedangkan, warga yang rumahnya dekat justru tersingkir alias tidak terima.

”Zonasi ini kan acuannya jarak. Peserta yang memiliki rumah dekat dengan sekolah itu yang diprioritaskan. Nah di SMPN 1 Karangploso, justru ada beberapa siswa yang rumahnya jauh diterima, tapi yang dekat tidak,’’ ungkap sumber informasi Malangpostonline.com.

Pria yang tidak mau disebutkan namanya ini pun sempat mengirimkan beberapa bukti, siswa yang rumahnya jauh dari sekolah dan diterima. ”Apakah sistemnya memang dibuat begini. Ini kan gak fair namanya,’’ ungkap pria tersebut.

Dia pun menilai, dengan adanya temuan tersebut, PPDB Online di SMPN Karangploso 1 dikatakan amburadul. Karena banyak siswa yang tak masuk zonasi dapat masuk.

Sementara itu, Ketua Pelaksana PPDB Online Kabupaten Malang, Puji Herawati mengelak jika PPDB di Kabupaten Malang amburadul.

Menurutnya, sejak dibuka sampai penutupan, semuanya berjalan sesuai aturan. ”PPDB ini ada juklak dan juknisnya. Tidak mungkin sekolah atau panitia lokal membuat aturan sendiri,’’ katanya.

Dikonfirmasi, Puji mengatakan, jika sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah, ada beragam pertimbangan. Salah satunya adalah jarak rumah ke sekolah.

”Jadi jarak ini yang diprioritaskan. Siswa yang memiliki rumah dengan jarak  paling dekat di sekolah dialah yang diterima. Sedangkan jarak rumah siswa yang jauh, yang tidak diterima, akan dilimpahkan ke sekolah lain, sesuai dengan pilihan yang ada pada zonasi,’’ katanya.

Tapi demikian, dia menguraikan, tidak semua siswa yang rumahnya jauh ditolak. ”Ada siswa yang rumahnya jauh dengan sekolah diterima.

”Pertimbangan tempat kerja orang tua juga jadi acuan, dan itu bisa diterima. Hanya saja kuotanya sangat kecil, atau 5 persen saja dari total jumlah seluruh kuota siswa yang diterima,’’ ungkapnya.

Sejauh ini, menurut Puji, PPDB Online berjalan oke. Dan tidak ada kendala yang mengganggu.

”Kalau kendala pasti ada. Apalagi sistem zonasi ini baru kali pertama diterapkan. Tapi sejauh ini semuanya masih teratasi. Ada beberapa warga protes, dan kemudian diberikan penjelasan, mereka menerima,’’ tambahnya.

Dia pun menguraikan, sistem zonasi yang diterapkan ini, banyak warga yang mengincar sekolah-sekolah favorit. Bahkan dari data yang dimilikinya, jumlah siswa yang daftar di sekolah favorit membludak.

”Seperti di SMPN 1 Singosari, SMPN 1 Lawang, SMPN 1 Pakis, SMPN 4 Kepanjen, SMPN 1 Turen, SMPN 1 Wagir.  Disini yang daftar betul-betul membludak, dan melebihi kuota atau pagu yang tersedia. Hasilnya, yang dilimpahkan ke sekolah pilihan lainnya, jika pagu yang disediakan sudah terpenuhi,’’ ungkapnya.

Namun demikian, Puji mengatakan, banyak juga orang tua justru tidak terima dengan sekolah pilihan yang ada di zonasi. Alasannya menurut Puji juga beragam. Mulai dari lebih jauh, dan tidak ada akses angkutan.

”Seperti SMPN 1 Wagir, siswa yang daftar 600, sedangkan pagunya hanya 200. Siswa yang tidak diterima dilimpahkan ke SMPN 2  Bululawang yang masih satu zona, namun nyatannya banyak yang tidak ambil, dengan alasan tidak ada jalur angkutan,’’ ungkap Puji.

Dan yang kedua, orang tua yang memilih sekolah selain sekolah tujuan awal, karena mutu di sekolah tersebut. ”Kalau mutu, itu harusnya tidak perlu dipertimbangkan. Karena kami di Kabupaten Malang ini terus berusaha meningkatkan mutu pendidikan. Lihat saja hasilnya, kualitas sekolah di Kabupaten Malang terus meningkat,’’ tambahnya.

Yang pasti, menurut Puji yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ini menyebutkan, jika sistem zonasi dengan penerimaan menggunakan sistem online untuk menghindari kecurangan dan pungli. ”Karena sistemnya online, maka kami bisa memastikan tidak ada yang menyogok, tidak ada yang curang, karena semuanya tersistem,’’ tandasnya. (ira/udi/bua)

  • Editor : bua
  • Uploader : slatem
  • Penulis : ira
  • Fotografer : ira

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Divonis 5 Bulan, Vanessa Menerima, JPU Pikir-pikir

Ini Lho, Beda Safety dan Defensive Riding

Berkendara di Daerah Macet, Perhatikan Oli

VIDEO