Absen Apel Kesaktian Pancasila, Tunjangan Dipotongan 25 Persen

  • 23-05-2019 / 14:28 WIB
  • Kategori:Batu
Absen Apel Kesaktian Pancasila, Tunjangan Dipotongan 25 Persen WAJIB: ASN Pemkot Batu wajib ikuti apel Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Juni 2019. (Kerisdianto/Malangpostonline.com)

BATU - Libur lebaran untuk aparatur sipil negara (ASN) di Kota Batu telah ditentukan. Yakni 30 Mei hingga 9 Juni atau selama 11 hari. Namun dengan pengecualian pada tanggal 1 Juni atau Hari Kesaktian Pancasila ASN Pemkot Batu wajib masuk.

Jika tidak, sanksi berupa pemotongan 25 persen tunjangan kinerja (Tukin) dan surat cinta akan dilayangkan. Hal yang sesuai dengan surat edaran Kemendagri yang meminta ASN wajib melaksanakan upacara mengingat Hari Lahir Pancasila.

Itu juga ditegaskan oleh Kepala BKPSDM Kota Batu, Siswanto saat Hari Kesaktian Pancasila jatuh bertepatan dengan libur lebaran tanggal 1 Juni 2019. ASN wajib masuk kerja untuk upacara pembukaan.

"Wajib ikut semua ASN Pemkot Batu. Kalau tidak, tunggu dulu," ujar Siswanto kepada Malangpostonoine.com, Kamis (24/5) siang. 

Ia menjelaskan lebih lanjut, aturan ini juga telah dipertanyakan dalam Perwali nomor 2 tahun 2019 pasal 12 bahwa ASN yang tidak mengindahkan hari nasional seperti Kesaktian Pancasila dan hari nasional lainnya. Tak hanya itu, surat cinta (ingat.red) akan dilayangkan kepada mereka yang tak masuk. 

Diketahui, untuk jumlah ASN di Pemkot Batu sebanyak 3182 PNS. Sedangkan untuk pegawai honorer 480 orang. Hal itu juga ditegaskan oleh Asisten 2 Sstda Kota Batu, Chairul Syarif Tartila yang memotong Tukin tersebut untuk meningkatkan kualitas kinerja. Tukin yang menerima bantuan cukup besar. Dapat diterima leha-leha dalam bekerja dengan tukin diatas gaji.

Untuk jumlah Tukin yang diperoleh dilihat dari disiplin kerja, prestasi atau hasil kerja, dan disiplin kerja atau etika kerja. "Untuk kegiatan seperti apel, Hari Kesaktian Pancasila, nanti masuk dalam pembahasan kerja," imbuhnya.

Hadiah berupa Tukin, termasuk dalam perubahan birokrasi reformasi agar mensejahterakan pegawai. Dengan Tukin tersebut, diungkapnya harus diimbangi dengan kualitas kerja pegawai.

"Meminta disiplin kerja, prestasi atau hasil kerja, dan kewajiban menurun. Maka pegawai akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan," pungkasnya. (eri/nun)

Editor : Husnun
Uploader : irawan
Penulis : eri
Fotografer : eri

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU