Warga Buat Pengaduan Korupsi Kades Druju

  • 31-05-2019 / 14:19 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Warga Buat Pengaduan Korupsi Kades Druju Dr. HA. Rachman Sulaiman, SH, MH, kuasa hukum warga Desa Druju, Sumbermanjing Wetan, bersama-sama dengan warga membuat pengaduan ke Polres Malang, Jumat (30/5).

MALANG - Perwakilan warga Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, mendatangi Polres Malang, Jumat (30/5) siang. Mereka datang dengan didampingi kuasa hukumnya, Dr. HA. Rachman Sulaiman, SH, MH. Kedatangan warga ini, untuk menyusulkan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Druju, Mujiono.

Warga melayangkan dugaan korupsi dana ADD tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, yang dilakukan oleh Mujiono. Laporan yang disampaikan warga tersebut, menyusul setelah Unit Tipidkor Satreskrim Polres Malang telah menahan Kades Druju, Mujiono, pada Jumat (24/5). 

Penahanan Mujiono, pasca Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kepanjen, menyatakan berkas perkara telah lengkap atau P21. Padahal sebelumnya, sejak dilaporkan ke Polres Malang pada pertengahan 2015, kasus dugaan korupsi ADD dan DD 2013 - 2014, berkasnya dikembalikan berulang kali dengan alasan tidak lengkap.

"Surat pengaduan laporan dugaan korupsi ADD tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sudah kami masukkan. Harapan kami, laporannya segera diproses sesuai hukum," jelas Rachman Sulaiman.

Dikatakannya, pada dugaan korupsi ADD 2015, Mujiono telah melakukan mark up anggaran. Pembangunan kantor desa yang diperkirakan habis hanya Rp 100 juta, namun dalam laporan tertulis Rp 350 juta. Selain itu, anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, seperti keagamaan, kepemudaan dan pengadaan seragam hansip tidak diberikan. 

"Kemudian untuk dugaan korupsi 2016, sama sekali tidak ada pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat, namun dalam laporan Mujiono menulis pengeluaran,"  terangnya.

Sedangkan 2017, Mujiono membuat laporan akhir dengan menyebut ada pembangunan Lapen lapangan desa. Tetapi faktanya hanya sistem penyempiran saja. Sehingga ada selisih nominal yang cukup banyak.

Kemudian pada 2018, Mujiono membuat laporan pengeluaran palsu. Karena pada tahun tersebut sama sekali tidak ada kegiatan, tetapi oleh tengka tertulis dalam pengeluaran.

"Selain dugaan korupsi dana ADD, kami juga membuat laporan bahwa tersangka juga makan uang dugaan korupsi sekitar Rp 750 juta," paparnya.

Dana tersebut, menurutnya, berasal dari penggelapan tanah kas desa. Tersangka menyewakan tanah kas desa selama setahun. Satu hektare lahan, disewakan sebesar Rp 20 juta. Sementara lahan yang disewakan seluas 6 hektare.(agp)

Editor : bua
Uploader : irawan
Penulis : agp
Fotografer : agp

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU