Geger Rumah Mewah Dilelang, Adukan PN Malang ke Bawas MA

  • 11-06-2019 / 20:46 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Geger Rumah Mewah Dilelang, Adukan PN Malang ke Bawas MA PERLINDUNGAN: Gunadi Handoko, kuasa hukum FM Valentina menunjukkan surat permohonan perlindungan ke Badan Pengawasan MA.

MALANG- Masih ingat kasus perseteruan bos PT. Hardlent Medika Husada (HMH), DR. FM. Valentina, SH, M.Hum dengan Dr. Hardi Soetanto, MM, mantan suaminya? Kini, permasalahan kembali muncul, gara-gara pemberitaan empat rumah mewah sitaan yang siap dilelang usai lebaran tahun ini.

Isinya: “Anda sedang mencari rumah melalui sistem lelang pasca-Lebaran? Mungkin keempat rumah ini masuk dalam kategori yang diincar. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Malang akan melelang empat tanah beserta rumah mewah miliaran rupiah di atasnya dua pekan pascalebaran”. 

Dikutip dari laman lelang.go.id, Sabtu (8/6), rumah-rumah ini merupakan sitaan bank dan sudah ada putusan PN Malang. Keempat rumah tersebut berlokasi di Perumahan Pahlawan Trip, Malang. Berikut daftarnya:  Rumah dengan SHGB No.414, luas 677 meter persegi dan dilelang dengan harga Rp 9,2 miliar.

Sedang tiga rumah yang dilelang dengan harga masing-masing Rp 7,1 miliar yakni SHM No.1232, luas 634 meter persegi, SHM No.1234, luas 635 meter persegi serta terakhir, SHM No.1233, luas 636 meter persegi. “Kami sangat keberatan dengan informasi lelang itu,” kata Gunadi Handoko, SH, MM, M.Hum, CLA, kuasa hukum Valentina.

Kepada wartawan Selasa (11/6), ia menerangkan, pengumuman kedua lelang eksekusi penetapan Pengadilan Negeri (PN) Malang No. 01/Pdt.Eks/2017/PN. Tbn Jo. No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn tertanggal 22 Oktober 2018 yang akan dilakukan Rabu (19/6) ini, dilakukan tanpa memberitahukan kepada kliennya ataupun dirinya sebagai kuasa hukum Valentina.

“Termasuk saat lelang dan pengumuman pertama dahulu juga sama. Kami keberatan atas pelaksanaan lelang tersebut dan mohon agar pelaksanaannya dihentikan dan atau dibatalkan sebab PN Malang telah membuat dua kali penetapan yang kedua- duanya telah menyimpang dari isi Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor: 598/PK/Pdt/2016,” terangnya.

Sebab itu, mantan Ketua DPC Peradi Malang itu menegaskan, pihaknya mengirimkan surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum atas pelaksanaan lelang tersebut ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, ia juga mengirimkan tembusan surat tersebut ke beberapa instansi lain.

Mulai dari Presiden RI, Ketua MA, Ketua Komisi Yudisial, Ketua KPK, Ketua Ombudsman RI,  Ketua PN Malang dan Ketua PN Tuban. Gunadi beralasan, tidak disebutkan secara rinci objek-objek yang akan dilelang dalam posita dan petitum gugatan penggugat incasu permohonan eksekusi, yakni Hardi dalam putusan Nomor: 598/PK/Pdt/2016.

Alasan lain, sesuai dengan sistem informasi penelusuran perkara PN Tuban, amar putusan yang dieksekusi adalah perkara Nomor: 593 /PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016; bukan putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 598/PK/Pdt/2016 yang berisi tentang pembatalan akta perjanjian nikah No 200 tanggal 8 Juli 1994.

“Ini dibuat dan ditandatangani turut tergugat yakni Eko Handoko Widjaya selaku notaris di Malang. Ini tidak benar karena perkawinan klien kami berakhir 4 September 2013. Sehingga secara hukum adalah batal dengan sendirinya. PN Malang telah melampaui batas atau tidak sesuai dengan putusan PK Nomor: 598/PK/Pdt/2016,” urainya.

Yang menarik, PN Malang juga dianggap terlalu aktif membuat surat untuk mendesak PN Tuban memberikan apa saja yang dimohonkan lelang oleh Hardi sebagai pemohon eksekusi hingga akhirnya PN Tuban mengirim surat kembali tentang barang-barang yang dimohonkan lelang oleh Hardi.

“PN Malang tidak pernah memberikan teguran atau Anmaaning dalam eksekusi kedua ini, termasuk tidak pernah melakukan sita eksekusi. Ini menjadi tanda tanya besar ada apa dibalik ini semua,” kata dia. Apalagi PN Malang membuat penetapan sendiri Nomor: No.01/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn Jo. No.25/Pdt.G/2013/PN.Tbn tanggal 21 Juni 2017 juncto  Nomor: No.01/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn Jo. No.25/Pdt.G/2013/PN.Tbn 22 Oktober 2018.

Dari berbagai alasan ini, Gunadi meminta Kepala Bawas MA untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap oknum-oknum yang terkait dengan proses lelang tersebut karena barang-barang yang akan dilelang ini, adalah milik orang lain atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan perkara tersebut. “Lelang ini sangat merugikan masyarakat lain,” tutup pria ini. (mar)

  • Editor : mar
  • Uploader : irawan
  • Penulis : marga
  • Fotografer : marga

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI