Tidak Ada Dasar Hukum Lelang Rumah Mewah. Advokat Haidary: Menyimpang Ketentuan Juklak Lelang

  • 12-06-2019 / 20:33 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Tidak Ada Dasar Hukum Lelang Rumah Mewah. Advokat Haidary: Menyimpang Ketentuan Juklak Lelang

MALANG- Perlawanan terhadap rencana lelang empat rumah mewah Perumahan Pahlawan Trip, Kota Malang terus berlanjut. Bahkan,  Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Malang diminta untuk membatalkan lelang eksekusi yang diumumkan di salah satu surat kabar harian di Jawa Timur tersebut. Diberitakan sebelumnya, muncul pemberitaan empat rumah mewah sitaan yang siap dilelang usai lebaran tahun ini. 

Yakni rumah dengan SHGB No.414, luas 677 meter persegi dan dilelang dengan harga Rp 9,2 miliar. Sedang tiga rumah yang dilelang dengan harga masing-masing Rp 7,1 miliar yakni SHM No.1232, luas 634 meter persegi. Lalu rumah dengan SHM No.1234, luas 635 meter persegi serta terakhir, rumah SHM No.1233, luas 636 meter persegi. Lelang rumah tersebut, berhubungan erat dengan perseteruan antara bos PT. Hardlent Medika Husada (HMH), DR. FM. Valentina, SH, M.Hum dengan Dr. Hardi Soetanto, MM, mantan suaminya.

MS. Alhaidary, SH, MH, kuasa hukum Valentina menegaskan, pihaknya mengirimkan surat permohonan pembatalan lelang kepada Kepala KPKNL Malang, Rabu (12/6) siang. “KPKNL atau pejabat penyelenggara lelang harus membatalkan lelang eksekusi ini karena tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan menyimpang dari ketentuan juklak lelang,” katanya. Dalam surat itu, ia mengungkapkan beberapa keberatan lelang yang akan dilaksanakan Rabu (19/6) nanti. 

Yakni berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan RI No 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang juklak lelang. “Yang dimaksud lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam melaksanakan putusan, harus sesuai dengan amar putusan. Artinya, apa bunyi amar putusan, itulah yang dieksekusi. Tidak boleh menyimpang dari amar putusan,” ungkap dia.

“Memang pengumuman kedua Kepaniteraan PN Malang tanggal 29 Mei 2019, tentang lelang eksekusi penetapan PN Tuban No. 1/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn Jo. No. 25/Pdt.G/2013/PN adalah semata-mata memenuhi permohonan bantuan delegasi kepada Ketua PN Malang. Tapi, dalam amar putusan atau diktum putusan PN. Tuban tidak ada satupun yang mengandung perintah untuk dilakukan penjualan lelang atas harta bersama yang disita,” urainya.

Ia menegaskan, amar putusan yang mengandung perintah atau menghukum kliennya, tidak ada perintah untuk dijual melalui pelelangan. “Ini sesuai fungsi dan tujuan sita marital untuk menjamin agar barang yang disita tidak dijual kepada pihak ketiga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 215 KUHPerdata sebagai sumber hukum sita marital,” terang advokat senior itu kepada malangpostonline.com.

Menurut mantan Ketua DPC Ikadin Malang itu, dalam putusan PN Tuban sama sekali tidak menyebutkan mengenai harta bersama yang dimaksud dan dokumen kepemilikan atau legalitas formal objek lelang sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjual lelang. “Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No 27/PMK.06/2016. Tidak disebutkan pula nomor dan tanggal sita marital sebagai dasari pelaksanaan lelang eksekusi pengadilan,” tegas dia.

Jadi, papar Haidary lagi, bila eksekusi lelang tetap dilakukan, sama saja cacat hukum karena sangat bertentangan dengan juklak lelang tersebut. “Selain tidak terdapat dokumen atau bukti kepemilikan berupa sertifikat ataupun Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari kantor pertanahan, juga terdapat perbedaan jumlah objek lelang. Pengumuman pertama bulan Februari 2018, jumlahnya 41 barang, yang sekarang 34 barang,” terangnya.

Masih menurut dia, tidak ada penjelasan atau keterangan secara lisan dan tertulis kepada kliennya sebagai termohon lelang atas perbedaan jumlah objek tersebut, baik dari PN Tuban, PN Malang ataupun KPKNL Malang sebagai penyelenggara lelang. “Misal, jika sudah laku terjual, berapa harganya dan siapa yang menerima uangnya. Jadi cukup alasan bagi KPKNL untuk membatalkan lelang eksekusi yang dipublikasikan di media massa itu,” pungkas Haidary. (mar)

  • Editor : mar
  • Uploader : irawan
  • Penulis : marga
  • Fotografer : marga

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI