trial_mode: on
Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Bawa 272 Boks Berkas, Bawaslu Setor 134 Bukti

  • 12-06-2019 / 22:43 WIB
  • Kategori:Nasional
KPU Bawa 272 Boks Berkas, Bawaslu Setor 134 Bukti Berkas yang disiapkan KPU dikirim ke MK dalam wadah boks plastik. Bukti berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

JAKARTA- KPU membawa berkas sebanyak 272 boks kontainer untuk menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK. Sedangkan Bawaslu menyerahkan 134 bukti. Sidang gugatan akan digelar pada Jumat (14/6) mendatang.

Lembaga penyelenggara pemilu itu menyerahkan bukti-bukti beserta jawaban tertulis terhadap gugatan Prabowo-Sandiaga ke MK, kemarin sore.  Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebutkan 272 boks berisi dari dokumen alat bukti dari 34 provinsi untuk menjawab gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Masing-masing 34 KPU provinsi akan menyerahkan delapan kontainer. Jadi akan diserahkan dokumen alat bukti sebanyak 272 (boks) kontainer," kata Hasyim.

Hasyim mengklaim jumlah alat bukti yang dibawa KPU sebagai keseriusan pihaknya menghadapi tudingan-tudingan Prabowo di MK. "Ini menunjukkan keseriusan KPU dalam mempersiapkan dan menghadapi gugatan PHPU Pilpres 2019 di MK," tuturnya.

 Jawaban serta dokumen yang dibawa KPU masih mengacu kepada permohonan awal Prabowo-Sandi. Belum menyertakan soal permasalahan jabatan Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di dua bank.

 “Ya masih berdasarkan permohonan awal, kami kan belum tahu perbaikan (tim hukum Prabowo-Sandi, red) itu nanti bisa diterima MK atau tidak,” katanya.

Sementara itu, Ketua B‎adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, pihaknya telah menyerahkan 134 alat bukti dan keterangan setebal 151 halaman ke MK terkait gugatan Pilpres 2019.

“Kami sampaikan rangkap dua belas, keterangan kami setebal 151 halaman. Kemudian kami juga sertai dengan alat bukti, alat bukti kami ada 134 alat bukti. Itu yang kami serahkan,” ujar Abhan.

Ia menjelaskan, dokumen 151 halaman itu terdiri dari empat materi. Pertama hasil pengawasan Pilpres 2019 yang dilakukan Bawaslu dari awal tahapan sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional.

Kedua adalah tindak lanjut laporan maupun temuan Bawaslu selama proses tahapan Pemilu 2019. ‎Ketiga soal keterangan atau jawaban-jawaban Bawaslu atas dalil-dalil permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi. Kemudian, untuk keempat terkait dengan jumlah dan jenis pelanggaran yang ada kaitannya dengan dalil-dalil yang diajukan Prabowo-Sandi.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan penanganan perkaraPHPU Pilpres 2019 bisa diputuskan sebelum tanggal 28 Juni. Tanggal tersebut kata dia, sebetulnya hanya tenggat waktu maksimal merujuk pada amanat UU MK bahwa PHPU Pilpres harus diputus setidaknya 14 hari kerja pascadicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Oleh karena itu adalah waktu maksimal, Anwar tak menutup kemungkinan andai putusan dihasilkan lebih cepat. "Oh, bisa (lebih cepat), sangat (bisa)," kata Anwar. Namun dia mengingatkan, keputusan tergantung dari upaya pembuktian dan pemberian keterangan dalam persidangan MK nantinya.

Usman pun menegaskan semua elemen di dalam MK sudah sangat siap menangani perkara PHPU tersebut. Menurutnya sejauh ini tak ada lagi hal-hal yang dianggap sebagai kendala untuk pelaksanaan sidang sengketa PHPU Pilpres 2019 yang akan sidang pertamanya akan digelar 14 Juni mendatang.

"Saya sudah katakan kami siap 100 persen, tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibahas atau menjadi kendala, ada sembilan hakim," tegas pria yang sudah menjadi hakim konstitusi sejak 2011 silam itu.

Selanjutnya, MK akan melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian dan pemeriksaan saksi yang dijadwalkan 17-24 Juni 2019.

 

Prabowo Imbau Pendukung Tak ke MK

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong mendatangi MK saat persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 digelar.

Prabowo meminta pendukungnya untuk percaya pada dirinya dan Sandi dalam menghadapi sengketa Pilpres yang mulai disidangkan 14 Juni mendatang.

"Saya dan Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," kata Prabowo dalam pernyataannya melalui video.

Dia menyebut bersama dengan Sandi yang menjadi calon wakilnya dalam Pilpres 2019 ini telah memutuskan untuk menjalani semuanya sesuai ketentuan hukum dan konstitusi. Prabowo menyebut semua langkah yang dia ambil telah dipikirkan demi kepentingan rakyat.

"Kami putuskan selesaikan semua melalui jalur hukum. Kami selalu pikirkan yang terbaik untuk rakyat," katanya.

Prabowo bahkan memohon agar pendukungnya tetap percaya pada pemimpin-pemimpin mereka. Kata dia, jika masyarakat memang masih percaya pada Prabowo-Sandi maka tak perlu hadir ke gedung MK.

Ia mengakui akan ada delegasi untuk mendampingi tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai oleh Bambang Widjojanto. Tapi kata Prabowo, delegasi ini tak perlu datang dengan jumlah massa besar demi menghindari fitnah dan provokasi yang justru akan menyerang massa ini.

"Ada delegasi untuk dampingi tim hukum tapi tidak perlu berbondong-bondong dengan jumlah massa untuk hindari fitnah dan provokator-provokator lainnya," kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku akan berusaha untuk percaya pada hakim MK. Kata dia, apapun keputusan yang kelak dikeluarkan oleh hakim, semuanya harus disikapi dengan tenang dan dewasa. (jpg/cni/van)

  • Editor : van
  • Uploader : hargodd
  • Penulis : -
  • Fotografer : -

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI