SKPT Tidak Sama, Lelang Empat Rumah Mewah Batal

  • 20-06-2019 / 12:49 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal, Malang
SKPT Tidak Sama, Lelang Empat Rumah Mewah Batal MS. Alhaidary, SH, MH

MALANG- Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Malang membatalkan lelang empat rumah mewah di kawasan Perumahan Pahlawan Trip, Kota Malang, Rabu (19/6) pagi. Informasi yang didapat malangpostonline.com, pembatalan lelang dilakukan karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari kantor pertanahan tidak sama dengan objek lelang.

“Ya benar. Dibatalkan karena 34 SKPT tidak sama dengan objeknya. Sehingga lelang terpaksa dibatalkan. Bukan ditunda. Kalau eksekusi pertama dulu, memang ditunda karena ada perlawanan dari termohon. Kalau sekarang, memang sudah dibatalkan,” tegas sumber malangpostonline.com di lingkungan KPKNL Malang, Rabu (19/6) malam. 

Seperti diberitakan sebelumnya, muncul pemberitaan empat rumah mewah sitaan yang siap dilelang usai lebaran lalu. Yakni rumah dengan SHGB No.414, luas 677 meter persegi dan dilelang dengan harga Rp 9,2 miliar. Sedang tiga rumah yang dilelang dengan harga masing-masing Rp 7,1 miliar yakni SHM No.1232, luas 634 meter persegi. 

Lalu rumah dengan SHM No.1234, luas 635 meter persegi serta terakhir, rumah SHM No.1233, luas 636 meter persegi. Lelang rumah tersebut, berhubungan erat dengan perseteruan antara bos PT. Hardlent Medika Husada (HMH), DR. FM. Valentina, SH, M.Hum dengan Dr. Hardi Soetanto, MM, mantan suaminya.

Dikonfirmasi terpisah, MS. Alhaidary, SH, MH, kuasa hukum Valentina membenarkan pembatalan lelang tersebut. “Saya dengan juga dibatalkan. Ini sesuai dengan  surat permohonan pembatalan lelang yang kami kirim kepada Kepala KPKNL Malang, karena tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan menyimpang dari ketentuan juklak lelang,” terangnya. 

“Tidak ada satupun objek lelang yang atas nama pemohon. Karena harta gono gini, yang harus mengajukan lelang adalah pemilik. Kalau pemilik harus dua orang. Bukan Hardi sendiri. Harus bu Valent juga. Karena itu objek harta bersama, tidak bisa dieksekusi. Non eksekutabel. Putusan tidak sesuai dengan faktanya,” tegas mantan Ketua DPC Ikadin Malang itu.

Haidary, sapaannya menyebut, tidak ada satupun objek lelang atas nama Hardi. Namun atas nama orang lain. “Dokumen asli tidak punya. Padahal kantor lelang harus sesuai dasar SKPT. Jadi bagaimana bisa melelang. Sementara, di amar putusan tidak ada lelang. Tidak bisa dilakukan walaupun ada tulisan sah dan berharga,” urainya.

“Kalau sita jaminan atau conservatoir beslag, serta merta bisa meningkat jadi sita eksekusi,  kalau yang kalah tidak memenuhi kewajiban. Tapi ini bukan. Ini marital beslag dan tidak ada perintah dilakukan eksekusi. Amar putusan atau diktum putusan PN Tuban tidak ada satupun yang mengandung perintah untuk dilakukan penjualan lelang atas harta bersama yang disita,” tutupnya. (mar)

Editor : mar
Uploader : irawan
Penulis : marga
Fotografer : marga

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU