Hakim Sahkan Pengurus PPLP-PT PGRI Unikama Soedja'i. Pengacara Christea: Kami Pasti Banding

  • 22-06-2019 / 11:17 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Hakim Sahkan Pengurus PPLP-PT PGRI Unikama Soedja'i. Pengacara Christea: Kami Pasti Banding MENANG: Majelis hakim PN Malang mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan PPLP-PT PGRI Unikama kubu Soedja’i melawan Christea Frisdiantara Cs.

MALANG- Polemik Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI ) Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) akhirnya berakhir. Penelusuran malangpostonline.com, Kamis (20/6), Hakim PN Malang mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PPLP-PT Unikama kubu Soedja’i.

Hakim ketua Sri Hariyani, SH, MH, beranggotakan Imron Rosyadi SH dan Byrna Mirasari, SH yang menyidangkan gugatan PMH bernomor 167/Pdt.G/2018/PN Mlg tanggal 16 Agustus 2018 tersebut. Melalui sambungan telepon, MS. Alhaidary, SH, MH, ketua tim kuasa hukum PPLP-PT Unikama kubu Soedja’i membenarkannya. “Hakim mengabulkan sebagian besar pokok perkara yang kami ajukan dalam gugatan,” ungkapnya.

Pernah diberitakan, PPLP-PT PGRI Unikama kubu Soedja’i menggugat empat orang pengurus PPLP-PT PGRI kubu Christea Frisdiantara. Tergugat pertama Christea yang tinggal di Jalan Terusan Tinombala Malang, tergugat kedua H. Soenarto Djojodihardjo, ayah Christea, tergugat ketiga yakni Drs Darmanto dan tergugat keempat, Dra Andriani Rosita. Sedangkan pengurus lain, menjadi turut tergugat. 

Mulai dari Prof. DR. Lilik Kustiani, Drs Selamet Riyadi, DR Susianto dan Budhy Pakarti. Tidak hanya itu, notaris Ario Hardickdo SH, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Riset dan Dikti RI serta Dikti ikut menjadi turut tergugat.

Gugatan PMH ini dilayangkan buntut dari konflik berkepanjangan kepengurusan akibat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0000001.AH.01.08 tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 dari kubu Christea.

Dilanjutkan Haidary, sapaannya, pokok perkara yang dikabulkan hakim adalah menyatakan akta pernyataan tentang keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) dan perubahan anggaran dasar PPLP-PT PGRI No 90 tanggal 28 Januari 2013 di hadapan notaris Benekdiktus Bosu sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. “Akta ini, disahkan Kemenkumham RI Nomor AHU-87.AH.01.08.tahun 2013 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengurus yang ditetapkan 6 Mei 2013,” tambahnya.

Hakim juga menyatakan sah penyelenggaraan RUA yang diadakan 10 Januari 2018 oleh H. Soedja’i sebagai penggugat I, Agus Priyono sebagai penggugat II, Abdoel Bakar Tunsiawan sebagai penggugat III dalam susunan masing-masing berurutan sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus PPLP-PT PGRI Unikama periode 2018 – 2023. “Termasuk disahkan pengangkatannya melalui Keputusan PGRI Provinsi Jatim No 004/SK/Jti/13/XXI/2018 dan dilantik 19 Januari 2018,” kata dia.

Dasar pertimbangan hukum lain, Christea yang juga mantan anggota DPRD Kota Malang itu, sudah bukan sebagai pengurus sah PPLP-PT PGRI Unikama sejak Juli 2017 karena divonis bersalah dalam proses pencalegan. Sesuai dengan putusan PN Malang 28 April 2014 No  239/Pid.Sus/2014/PN. Mlg Jo putusan PT Jatim 12 Me1 2014 No 223/Pid/2014/PT.Sby terhitung putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Poin pokok perkara lain yang dikabulkan, semua tindakan hukum para tergugat tersebut dan mengatasnamakan anggota perkumpulan maupun Badan pengurus PPLP-PT PGRI dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Salah satunya, akta pernyataan keputusan RUA semua tergugat No 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan notaris Ario Hardickdo cacat dan batal demi hukum,” urai mantan Ketua DPC Ikadin Malang Raya itu.

Hakim ketua Sri Hariyani juga menghukum tergugat dan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini dan membayar biaya perkara sampai selesai.

Dikonfirmasi terpisah, Erpin Yuliono, SH, kuasa hukum para tergugat mengaku akan mengajukan upaya banding. “Kita upaya hukum banding. Putusannya suka-suka karena ada perkara pidana pak Soedja’i yang kita laporkan ke Polda Jatim, tanggal 15 Desember 2017 dikesampingkan hakim,” ucapnya.

Tidak hanya upaya banding. Erpin menegaskan pihaknya akan mengajukan gugatan tentang SK terbaru dari Kemenkumham itu tertanggal 18 Desember 2018. Pada SK Kemenkumham nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018 itu  mencantum Akta Notaris Benediktus Bosu SH nomor 35 tertanggal 17 Desember 2018. Isi SK Kemenkumham itu menerangkan bahwa Ketua PPLP PT PGRI Unikama adalah Drs H Soedjai.

“Ini belum kita sentuh. Ada empat anggota tidak ikut RUA dan tandatangan akta. Namun bisa masuk dalam SK Kemenkumham nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018. Ini ironi namanya,” tegas dia kepada malangpostonline.com. Nama-nama empat orang yang dimaksudnya adalah Soenarto Djojodihardjo, Darmanto, Andriani Rosida dan Fifa Andriani. (mar)

  • Editor : mar
  • Uploader : irawan
  • Penulis : marga
  • Fotografer : marga

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI