Tuntut Kepala TNBTS Selesaikan Kisruh Pembatasan Kuota Jeep Wisata Bromo

  • 25-06-2019 / 09:51 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Tuntut Kepala TNBTS Selesaikan Kisruh Pembatasan Kuota Jeep Wisata Bromo SURAT: Anggota DPC Peradi Rumah Bersama Advokat Malang mengirimkan surat ke TNBTS Malang untuk penyelesaian penghadangan Jeep Wisata Malang Raya.

MALANG- Pembatasan kuota armada Jeep Wisata Bromo terhadap Paguyuban Jeep Malang Raya kembali terjadi. DPC Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) Malang, kuasa hukum paguyuban ini pun mengaku mengirimkan surat untuk penyelesaian masalah tersebut ke Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Mereka meminta agar Kepala TNBTS, Ir. John Kenedie turun tangan menyelesaikan kisruh kuota jeep wisata itu.

Ketua DPC Peradi RBA Malang, Yayan Riyanto, SH, MH menerangkan, dalam surat yang dikirimkan ke TNBTS itu, menjelaskan tentang kronologi penghadangan-penghadangan yang dilakukan paguyuban jeep lokal kepada paguyuban Jeep Malang Raya. “Desember 2018 sudah ada mediasi yang dilakukan pihak TNBTS dan dihadiri aparat keamanan serta muspika, dengan kesepakatan tidak ada lagi penghadangan jeep,” ungkapnya.

“Nyatanya, penghadangan Jeep Malang Raya terjadi berulangkali. Jeep Malang Raya tidak pernah merugikan jeep lokal karena tidak pernah mengambil wisatawan di Tumpang. Mereka hanya ambil di daerah Malang. Hingga akhirnya tanggal 9 Mei 2019, ada rapat koordinasi antara Jeep Malang Raya dan jeep lokal di kantor Seksi II TNBTS di Tumpang,” ungkap advokat yang sekarang menempuh pendidikan doktor itu.

Dijelaskan Yayan, sapaannya, dalam rapat yang dipimpin Kepala Seksi II TNBTS di Tumpang, Tatag Hari Rudhata, SH, dalam jangka waktu tiga jam, Ketua Paguyuban Jeep Malang Raya, Idhamsyah Putra menandatangani kesepakatan kuota 21 jeep yang boleh melewati pintu masuk Tumpang menuju Gunung Bromo. “Dia menandatangani surat kesepakatan itu dibawah tekanan,” tegasnya.

Masih kepada malangpostonline.com, alumnus SMAN 4 Malang itu mempertanyakan wewenang Tatag memberikan batasan kuota jumlah jeep Malang Raya tersebut. “Dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, terdapat tekanan kepada Ketua Jeep Malang Raya. Diberikan pilihan 21 jeep per hari atau tidak sama sekali. Pilihan tersebut sangat merugikan Jeep Malang Raya,” urai dia.

Yayan dengan tegas mengungkapkan, tidak ada peraturan yang mengatur tentang pembatasan jeep yang masuk wisata Gunung Bromo dan juga tidak dijelaskan bahwa hanya jeep lokal sebagai satu-satunya operator yang mengatur transportasi untuk memasuki wilayah wisata Gunung Bromo. “Kami juga tagih janji pak John Kenedie yang memberikan kuota 100 jeep untuk paguyuban Jeep Malang Raya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, gesekan dengan paguyuban lokal ini, sudah terjadi beberapa kali. Jeep anggota Paguyuban Malang Raya dihentikan oleh anggota paguyuban lokal di rest area Gubukklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Mereka menghitung jeep-jeep anggota Malang Raya yang sudah naik hingga mencapai 21 armada. Setelah itu, mereka menghentikan jeep yang lain.

Paguyuban Jeep Malang Raya berniat menggugat TNBTS terkait pembatasan kuota armada yang diperbolehkan melayani penumpang ke Gunung Bromo. Alasan pembatasan kuota itu, karena paguyuban Jeep Malang Raya dianggap bukan sebagai warga lokal yang dianggap lebih berhak melayani pengunjung wisata Gunung Bromo. Sayangnya, John Kenedie juga enggan membalas pertanyaan yang dikirimkan kepadanya. (mar)

  • Editor : mar
  • Uploader : irawan
  • Penulis : marga
  • Fotografer : marga

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI