Evaluasi PPDB Sistem Zonasi

Banyak Persoalan, Paling Gawat Demotivasi Siswa

  • 26-06-2019 / 22:43 WIB
  • Kategori:Malang
Banyak Persoalan, Paling Gawat Demotivasi Siswa BERIKAN SOLUSI: Seluruh peserta diskusi evaluasi PPDB sistem zonasi berfoto bersama Pemred Malang Post Dewi Yuhana di Graha Malang Post.

Berbagai persoalan terkait pelaksanaan PPDB zonasi dinilai menimbulkan polemik. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemangku kebijakan. Apakah kebijakan zonasi harus tetap dilanjutkan, ataukah harus dievaluasi atas polemik yang telah ditimbulkan. Pada diskusi terkait persoalan PPDB Senin (24/6), disepakati bahwa penerapan PPDB zonasi harus dievaluasi pada sejumlah aspek.

"Ada sejumlah catatan terkait dengan PPDB kali ini, salah satu di antaranya terkait dengan entri data pada aplikasi pendaftaran PPDB. Tapi yang jelas memang banyak yang harus diperbaiki ke depan," kata perwakilan MKKS Negeri Sri Nuryani.

Perangkat IT yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB kali ini cukup menimbulkan persoalan. Lantaran data identitas siswa yang diinput seringkali tidak sesuai, atau bahkan menunjukkan data sama dengan identitas lainnya. Hal tersebut dinilai cukup fatal, karena PPDB zonasi yang persentasenya paling besar berdasar dari data yang diinput tersebut.

Persoalan menjadi semakin bertambah ketika penerapan PPDB zonasi sangat minim sosialisasi. Sehingga para siswa yang tidak memahami terkait penerapan kebijakan baru tersebut cukup banyak, yang akhirnya tidak bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri. Selain itu, polemik juga timbul terkait dengan pemetaan wilayah zonasi yang kurang tepat. Sehingga terdapat siswa dari sejumlah wilayah yang sama sekali tidak terakomodir pada sekolah negeri.

"Jadi kemarin itu ada beberapa wilayah seperti Polehan dan Gadang yang siswanya hampir semua tidak terakomodir oleh sekolah negeri," lanjutnya.

Yang paling gawat, PPDB Zonasi juga dinilai menurunkan motivasi siswa untuk belajar. Karena acuan utama terdapat pada jarak rumah dengan sekolah, para siswa tidak memiliki motivasi yang memacu dirinya untuk belajar giat yang umumnya untuk bisa masuk pada sekolah favorit. Bahkan, ke depannya penerapan PPDB zonasi akan berdampak pada orientasi para wali murid yang akan berupaya mendekat pada wilayah sekitar sekolah negeri, dibanding harus mendorong anaknya untuk belajar.

"Ada unsur demotivasi di sini, meskipun pemerintah niatnya memberikan perbaikan terhadap sistem pendidikan," kata Kepala SMK Farmasi Maharani Rahayu Ndaru W.

Lebih lanjut, yang juga paling disoroti dan dinilai menjadi pemicu persoalan utama  adalah persentase jalur zonasi yang terlampau besar. Khususnya untuk tingkat SMP di Kota Malang yang mencapai sembilan puluh persen. Sedang untuk tingkat SMA/SMK persentasenya sebesar lima puluh persen. Persentase tersebut dianggap terlalu dipaksakan, lantaran fasilitas sekolah yang ada masih belum merata dan merugikan para siswa.

"Zonasi untuk peroentasenya terlalu ekstrem, apalagi sosialisasinya masih kurang. Seharusnya perlu diperhatikan kondisi psikis para siswa yang sudah jauh-jauh hari berusaha keras dan memacu dirinya untuk masuk sekolah favorit," lanjutnya

PPDB zonasi persentasenya dinilai terlalu besar, mengingat sistem seperti ini masih pertama kalinya diterapkan. Apalagi fasilitas yang ada juga masih belum mendukung, baik itu sebaran sekolah beserta fasilitas maupun juga terkait dengan sebaran guru. Oleh karenanya, seharusnya penerapan PPDB zonasi persentasenya diterapkan secara bertahap.

"Untuk SMP persentase zonasinya memang terlalu saklek, besarannya hingga sembilan puluh persen," kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang Yusana.

Besarnya persentase PPDB zonasi kali ini akhirnya berpengaruh besar pada wilayah-wilayah yang dalam pemetaan tidak tidak memiliki sekolah. Atau untuk kasus tingkat SMA/SMK besarnya persentase tersebut merugikan siswa yang berada pada wilayah irisan, yang merujuk pada Permendikbud No. 51 seharusnya bisa dikomunikasikan antar wilayah. Namun karena pemetaan sejak awal yang minim koordinasi dengan wilayah sekitarnya, membuat siswa-siswa di wilayah irisan tak terakomodir pada wilayah zonasi manapun meskipun persentasenya besar.

Sementara itu, berkaca PPDB zonasi pelaksanaan zonasi kali ini, semua elemen baik itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan, sekolah sebagai pelaksana, serta masyarakat secara umum, sama-sama mendapat 'PR' terhadap sistem PPDB yang diterapkan pada periode berikutnya. Ketiga elemen tersebut harus bersinergi, lantaran kebijakan PPDB di sekolah bagaimana pun masih akan menimbulkan persoalan, yang disebabkan oleh sebaran sekolah yang tidak seimbang mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK.(mg3/ary)

  • Editor : ary
  • Uploader : abdi
  • Penulis : Inasa
  • Fotografer : Guest

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Jelang Laga Bhayangkara, Latihan Sore Gajayana

Joko Driyono Divonis 1,5 Tahun Penjara

Jenazah Mahasiswi STIKI Dikawal Ketat Tim SAR

Passion Fruit Cake Dapur Cokelat

7 Varian Pizza dan Pasta Amerika-Eropa

Ribuan Mahasiswa Baru UM Rebutan Kursi Bidikmisi

Deadpool 3 Masih Tunggu Marvel 'Tenang'

The Doctor Belum Mau Pensiun