trial_mode: on
Kasus Hukum Tol Malang-Pandaan

Harga Lahan Atas Pertimbangan Rasional

  • 26-06-2019 / 22:49 WIB
  • Kategori:Malang, Kabupaten, Hukum Kriminal
Harga Lahan Atas Pertimbangan Rasional TERDAMPAK: Bangunan milik warga terdampak El Khamdy di Jalan Raya Madyopuro dianggap memiliki nilai harga lebih daripada yang ditawarkan pemerintah

MALANG-Warga Madyopuro yang terdampak pengerjaan Tol Pandaan-Malang akan berjuang habis-habisan dalam langkah hukum mereka. Bahkan jika memori kasasi ke Mahkamah Agung tidak berhasil, warga sudah menyiapkan upaya hukum lainnya. Sebab warga memiliki rasionalisasi harga, dan berkeyakinan bahwa kompensasi yang diterima adalah ganti rugi, bukan ganti untung.

Hal tersebut ditegaskan oleh Koordinator warga terdampak, El Khamdy kepada Malang Post, Rabu (26/6) kemarin. Ia menegaskan warga akan terus berusaha bertahan, setidaknya terus melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali,red) atau gugatan yang baru.

”Warga akan berjuang sampai mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil,” tegasnya kepada Malang Post.

Ia melanjutkan warga juga memiliki pemikiran atau wacana untuk melakukan judicial review ke MK (Mahkamah Konsitutusi) tentang Undang-Undang pengadaan lahan tersebut. Hal ini menjadi komitmen warga untuk melakukan upaya hukum lanjutan sampai tuntutan dipenuhi.

Ditegaskan Khamdy, pihaknya akan terus melakukan upaya untuk mendapatkan hak-haknya. Yakni mendapatkan ganti rugi atas lahan yang hendak diambil untuk kepentingan pemerintah tersebut.

“Ini tanah bukan tanah negara tapi tanah hak milik warga. Didapatkan dari cucuran darah dan keringat bertahun-tahun. Warga berharap ada upaya dialog dengan pemerintah dan Pimpro (pimpinan proyek) tol, untuk mencari win-win solution,” paparnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi mengenai nilai harga lahan versi tuntutan warga, El Khamdy menegaskan, seluruh pihak harus melihat secara jeli apa yang mendasari nilai harga lahan terdampak dari warga.

Ia menegaskan kembali yang saat ini diterima warga adalah ganti rugi bukan ganti untung. Perbandingan harga tanah yang diminta warga haruslah dibandingkan secara riil dengan harga rumah di sekitar area terdampak tol.

Khamdy mencontohkan sendiri rumah usahanya. Ia memiliki sebuah rumah usaha berada di pinggir Jalan Raya Madyopuro seluas 111 meter persegi. Oleh pemerintah lahannya dihargai sebesar Rp 872.731.703. Nilai ini tidak bisa ia terima.

“Alasannya, karena jika harus mencari rumah atau toko di sekitar tidak dapat membeli kembali karena sebuah ruko di sebelah tanah tersebut harganya sudah mencapai Rp 1,3 M. Malah sudah seharga Rp 2 Miliar ruko di sana sekarang,” ungkap Khamdy menjelaskan dasar penentuan harga tanah versi tuntutan warga.

Sementara itu, ia menjelaskan lagi rasionalisasi harga tanah yang dituntut warga terdampak lainnya, yakni milik Endik Sampurna. Dikatakan Khamdy, sesuai hasil inventarisasi, lahan atau bidang milik Endik dihargai lebih rendah dari yang seharusnya didapat.

Lahan dan bangunan yang berada di pinggir Jalan Ki Ageng Gribig milik Endik dihargai pemerintah sebesar Rp 320.961.640. Harga ini diketahui lebih rendah dari harga tanah milik seorang warga yang juga berada di kawasan pinggir sungai di kawasan tersebut.

“Luas tanah yang terkena lebih luas, punya Endik luasnya 46 meter persegi, sedangkan Tonimin (Warga yang dibandingkan,Red) hanya 35 meter persegi. Lokasi tanah di jalan raya disamakan dengan di pinggir sungai. Tempat lokasi merupakan sebagai tempat usaha dan ganti rugi dianggap tidak bisa beli lagi,” tegasnya.

Sementara itu, menurut data inventarisasi lahan warga, lahan milik Miskak (sebelumnya ditulis Malang Post memiliki nilai tuntutan hingga Rp 6 M, Red) juga memiliki alasan tersendiri mengapa harga lahan yang ditawarkan pemerintah tidak diterima.

Miskak, memiliki 3 bidang lahan yang terdampak. Masing-masing luasannya yakni 166, 81 hingga 47 meter persegi di kawasan Jalan Ki Ageng Gribig RW 03 yang terdampak pengerjaan tol. Oleh pemerintah tiga bidang ini dihargai total sekitar Rp 4,1 M.

Hal ini tidak diterima, dengan beberapa alasan. Yakni nilai ganti rugi tidak sesuai dengan kelas bangunan dan lahan yang berada di pinggir jalan raya. Lalu harga lahan dan bangunan tidak sesuai harga saat ini. Ketiga, rumah tersebut merupakan tempat usaha (soto,red) dan bangunan memiliki dua hingga tingkat lantai.

Selain itu bidang lahan milik warga lainnya, yakni Misna yang berada di kawasan Jalan Wisnu Wardhana seluas 199 meter persegi dihargai pemerintah sebesar Rp 2.293.991.855. Harga ini ditolak warga. Alasannya, bidang lahan ini berada di jalan raya dan berbentu rumah usaha dengan lima jenis usaha di dalamnya.

“Nilai ganti rugi tidak disetujui warga karena lokasi tanah di pinggir jalan raya dan lokasi sangat strategis. Nilai ganti rugi bila dibelikan rumah tidak dapat rumah usaha,” pungkas Khamdy.

Tidak hanya yang berada di pinggir jalan raya, warga terdampak yang memiliki bidang lahan di dalam kampung pun memiliki alasan sendiri tidak menerima harga lahan yang ditawarkan pemerintah.

Salah satunya milik Purwito yang memiliki bidang lahan di Jalan Ki Ageng Gribig seluas 41 meter persegi. Lahan ini dihargai pemerintah sebesar Rp 176.895.419. Alasan tidak menerima adalah nilai ganti rugi berdekatan dengan warga lain yang luasnya 40 meter persegi. Namun nilainya tidak sama yakni Rp  216.228.558.

“Nilai ganti rugi bangunan yang satu dengan yang lain berbeda, meskipun berdekatan. Nilai ganti rugi bila dibelikan rumah tidak dapat rumah hunian,” pungkas Khamdy.(ica/ary)

  • Editor : ary
  • Uploader : slatem
  • Penulis : ica
  • Fotografer : Firman

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI