trial_mode: on
Diprediksi Lima Banding Empat

Hakim MK Beda Pendapat

  • 26-06-2019 / 23:02 WIB
  • Kategori:Malang, Hukum Kriminal
Hakim MK Beda Pendapat RAZIA MASSA JAKARTA: Petugas Polres Malang ketika melakukan pemeriksaan kendaraan yang melintas di Jalan Raya Ngebruk, Sumberpucung.

Polisi Razia Massa ke Jakara

MALANG-Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, Kamis (27/6) hari ini. Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Dr. Sulardi, S.H, M.Si memprediksi putusan hakim tidak bulat. Polanya bisa 5 : 4 atau bahkan 7 : 2, yang disebabkan adanya 'dissent' atau perbedaan opini di antara para hakim.

Ya, sidang putusan awalnya akan digelar pada Jumat (28/6), namun kemudian diajukan menjadi hari Kamis (27/6). Sulardi menegaskan putusan MK kali ini mungkin akan jauh berbeda dengan pada sengketa Pilpres 2014. Lima tahun lalu, sembilan hakim MK sepakat untuk menolak gugatan karena alat bukti dinilai tidak dapat membuktikan apa yang disampaikan oleh pihak penggugat.

"Keputusan akan sangat bergantung pada masing-masing hakim. Tapi mungkin kali ini suara hakim tidak bulat seperti Pilpres periode sebelumnya," kata Sulardi ketika dihubungi tim Malang Post.

Hal itu bisa saja disebabkan, karena sebelumnya MK  menegaskan secara berulang bahwa institusinya tidak akan bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Selain itu, MK kali ini cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hal tersebut merujuk dari sindiran sebelumnya, bahwa MK tidak boleh hanya menjadi 'Mahkamah Kalkulator'.

Kemudian putusan MK kali ini juga mungkin bisa mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh kubu 02. Lantaran adanya fakta terkait status calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin yang masih tercatat, sebagai dewan pengawas di salah satu anak perusahaan BUMN. Meskipun KPU maupun kubu 01 menyampaikan, bahwa institusi yang masih menaungi Ma'ruf Amin adalah anak perusahaan BUMN bukan BUMN itu sendiri.

Namun kemudian Sulardi menambahkan, sebelumnya Mahkamah Agung (MA) pernah memberi putusan, bahwa anak BUMN merupakan bagian dari BUMN. Hal itu bisa saja menjadi gambaran, bahwa KPU sudah terbukti menyelenggarakan pemilu yang tidak sesuai dengan amanah undang-undang.

"Jika MK sepakat dengan putusan MA itu, tentu diskualifikasi menjadi putusan yang akan sangat mungkin diberikan," lanjut Sulardi.

Lebih lanjut, melihat dari beberapa proses persidangan kali ini, Sulardi menyebutkan bahwa kemungkinan gugatan akan diterima maupun ditolak masih 50 : 50. Mengingat pertimbangan para hakim yang sama sekali tidak bisa ditebak, jika hanya berdasar pada pola beberapa persidangan yang sudah dihelat.

"Kemungkinannya 50 : 50, tidak bisa ditebak. Karena pertimbangan masing-masing hakim pasti berbeda," imbuhnya.

Sementara itu, pandangan berbeda datang dari pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H. M.H yang memprediksi bahwa MK akan menolak permohonan dari pihak penggugat. Prediksi tersebut merujukpada penilaian, bahwa pihak pemohon tidak bisa membuktikan apa yang disampaikan dalam persidangan. Baik bukti kuantatif maupun kualitatif yang ditunjukkan pada saat persidangan. Serta tidak bisa menunjukkan terjadinya kecurangan yang disebutkan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

"Menurut saya dalil-dalil pemohon tidak terbukti di persidangan, baik itu terkait dengan selisih suara maupun terkait dengan terjadinya kecurangan, kemudian pemohon tidak bisa membuktikan penghitungan hasil yang mendukung klaim bahwa mereka menang," urai pria yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tersebut.

Kecurangan yang disebutkan terkait dengan DPT tidak terbukti sebagai sebuah pelanggaran, meskipun memang ada persoalan terkait DPT. Namun hal itu belum cukup membuktikan yang disebutkan oleh pihak pemohon sebagai pelanggaran TSM. Kemudian juga, Ali menyampaikan bahwa status Ma'ruf Amin sebagai dewan pengawas di salah satu anak perusahaan BUMN bukan menjadi persoalan. Karena tentunya KPU sejak awal sudah melakukan pemeriksaan berkas, dan kemudian dinilai tidak masalah.

"Ma'ruf Amin sebagai dewan pengawas salah satu anak perusahaan BUMN kan, bukan pegawai," pungkas Ali.

Terpisah, Juru Bicara Mahkamah Kontitusi (MK), Fajar Laksono mengatakan majelis hakim MK dapat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Fajar mengatakan perbedaan pendapat mejelis hakim tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Fajar menerangkan putusan majelis hakim itu sudah diatur. Menurutnya berdasar aturan putusan mejelis hakim merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting.

"Bahwa putusan itu diambil begini, begini, begini, musyawarah mufakat, kalau tidak voting. Kalau ada hakim berbeda pendapat, itu menyampaikan pendapatnya yang berbeda itu ke dalam putusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan," kata Fajar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Sedangkan, Mantan Ketua MK Mahfud melontarkan prediksinya untuk bunyi tiga putusan MK yang akan diumumkan pada Kamis besok.

"Sehingga menurut saya, besok (hari ini) putusan MK itu akan berbunyi begini, 'Memutuskan, satu, menerima permohonan para pemohon. Dua, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait. Yang ketiga, mengabulkan atau menolak permohonan para pemohon,'" ujar sang Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII).

Dirinya menjelaskan pula, gugatan yang diterima MK tak selalu berarti dikabulkan.

"Jadi menerima itu belum tentu mengabulkan, menerima itu artinya memeriksa, dan itu sudah dilakukan. Diterima kan?" tuturnya.

Namun bisa juga, kata Mahfud MD, permohonan dalam sidang PHPU tidak diterima. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan.

Meski begitu, ia yakin, permohonan tersebut akan diterima, tetapi belum tentu dikabulkan.

"Mungkin juga nanti, mungkin, ada bagian-bagian yang tidak diterima. Menerima permohonan pemohon, kecuali dalam posita nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, karena, misalnya, terlambat diajukannya, karena disusulkan sesudah tenggat waktu masuk. Itu mungkin bisa begitu," jelas Mahfud MD.

"Tapi bahwa permohonan pemohon dapat diterima itu hampir dapat dipastikan 99 persen. Nah, soal dikabulkan atau tidak, itu nanti kita dengarkan putusan hakim, yang sekarang saya yakini sedang membaca kalimat per kalimat agar tidak terjadi kesalahan," tambahnya.

Razia Juga Buru Sajam dan Handak

Sementara itu, menjelang sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Polres Malang menggelar razia perbatasan Rabu (26/6) pagi. Ada dua titik kegiatan razia, yakni di Jalan Raya Karanglo, Singosari untuk wilayah utara dan Jalan Raya Ngebruk, Sumberpucung untuk wilayah selatan.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung mengatakan, razia gabungan skala besar yang melibatkan seluruh fungsi ini, sasarannya adalah semua kendaraan. Terutama mobil pribadi, bus, travel serta mobil boks.

"Kegiatan razia ini, untuk mengantisipasi adanya gerakan massa yang mau berangkat ke Jakarta, menjelang sidang putusan di MK," ungkap Yade Setiawan Ujung.

Dikatakannya, dalam giat razia gabungan tersebut, pihaknya menghalau kendaraan yang membawa rombongan untuk berangkat ke Jakarta. Polisi menghimbau supaya tidak ada gerakan massa, terutama warga Kabupaten Malang yang berangkat ke Jakarta.

"Ketika ditemukan, maka kami tidak mengizinkan untuk berangkat. Karena berkaca pada aksi unjuk rasa tanggal 21 dan 22 Mei lalu, banyak masyarakat yang menjadi korban. Karenanya kami mengantisipasi supaya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban," jelasnya.

Lebih lanjut, perwira polisi dengan pangkat dua melati ini, mengatakan bahwa razia tersebut tidak hanya menghadang pergerakan massa. Sebaliknya juga merazia benda atau barang berbahaya lainnya. Seperti senjata tajam (sajam) atau bahan peledak (handak).

"Dari hasil kegiatan razia selama dua jam, tidak ditemukan benda berbahaya ataupun pergerakan massa yang berangkat ke Jakarta," ujarnya.

Sesuai pantauan Malang Post saat kegiatan razia, selain melibatkan personel berseragam dinas dengan senjata lengkap, juga melibatkan personel tertutup. Seluruh kendaraan yang melintas, terutama yang mengarah keluar Kabupaten Malang diberhentikan untuk diperiksa.

Petugas memeriksa semua penumpang juga barang bawaannya. Kendaraan yang sudah melalui pemeriksaan dan tidak ditemukan indikasi ke Jakarta, langsung dipersilahkan melanjutkan perjalanan.

Menariknya, selama kegiatan razia berlangsung sejak pukul 09.00, sempat membuat pengendara motor yang melintas takut. Terutama yang tidak dilengkapi dengan surat ataupun kelengkapan lainnya. Beberapa pengendara motor yang melihat ada razia, memilih putar balik.

Razia serupa juga digelar Polres Malang Kota pada empat kawasan pergerakan arus datangnya warga dan keluar warga Kota Malang. Kabag Humas Polres Malang Kota Ipda Ni Made Seruni kemarin kepada Malang Post.

“Total personel 64 orang melakukan giat penyekatan (pemeriksaan jelang aksi massa terhadap keputusan MK,red),” tegasnya.

Sebanyak 9 unit bus malam dan pariwisata arah Jakarta diperiksa petugas, utamanya di Terminal Arjosari. Anggota Polsek Blimbing memeriksa penumpang juga dan menanyai hendak kemanakah mereka bepergian

  • Editor : ary
  • Uploader : slatem
  • Penulis : agp
  • Fotografer : agp

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI