Mediasi Konflik Paguyuban Jeep Wisata Bromo Sarat Kepentingan

  • 27-06-2019 / 12:38 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Mediasi Konflik Paguyuban Jeep Wisata Bromo Sarat Kepentingan MEDIASI: Suasana mediasi di aula kantor Balai Besar TNBTS Malang sempat dipindah ke ruang kerja Kepala TNBTS, John Kennedie. Namun tetap berakhir tanpa kesepakatan.

MALANG - Mediasi untuk penyelesaian perselisihan kuota antara Paguyuban Jeep Malang Raya dan Paguyuban Jeep Tumpang tetap berakhir tanpa kesepakatan. Padahal pertemuan yang diadakan di aula kantor Balai Besar  Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dimulai pukul 13.00 hingga 18.00, Rabu (26/6). Termasuk pula dihadiri jajaran aparat keamanan hingga Dishub Provinsi Jatim.


Kepada wartawan, Kepala kantor Balai Besar TNBTS, John Kennedie mengakui bila mediasi yang dilakukan belum menghasilkan kesepakatan apa-apa. “Belum ada titik temu. Dari paguyuban Malang Raya minta tambah, tapi paguyuban Tumpang kasih empat. Itupun hanya Sabtu minggu. Belum clear. Makanya kita mediasi,” katanya usai pertemuan yang berakhir menjelang malam tersebut.

Namun ia meminta kepada kedua paguyuban tersebut untuk berkoordinasi selama seminggu ini, untuk mencari solusi yang terbaik. “Mudah-mudahan ada solusi yang anteng dan adem.

Sementara kuotanya masih 21 jeep untuk paguyuban Malang Raya,” terang dia. Sementara itu, Yayan Riyanto, SH, MH, ketua tim kuasa hukum Paguyuban Jeep Malang Raya tetap  ngotot agar kuota untuk kliennya harus bertambah.

Ketua DPC Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) Malang itu menegaskan, dalam pertemuan tertutup itu, pihak Paguyuban Jeep Tumpang ngotot untuk memberikan kuota 21 jeep karena jumlah anggota mereka yang banyak. “Alasannya karena kedatangan jeep Malang Raya, penumpangnya lantas berkurang banyak. Padahal kita mencari rezeki di tempat lain. Tidak mencari penumpang di Tumpang,” papar dia.

Yayan, sapaannya akrabnya dan timnya sendiri sudah mencurigai sejak awal bila mediasi yang dilakukan di TNBTS sudah sarat kepentingan. Intinya, kata dia, Paguyuban Jeep Malang Raya dipaksa untuk menerima kuota 21 jeep tersebut. “Hanya ada tambahan empat jeep setiap Sabtu dan Minggu,” tambahnya. Dengan tegas, ia mengatakan kliennya tetap tidak mau mengakui kuota 21 jeep yang sudah ditandatangani.

“Sudah saya jelaskan, kesepakatan itu terpaksa ditandatangani karena dipaksa. Penandatanganan juga dilakukan di kantor Kantor Kasi II TNBTS, Tataq Hari. Klien kami dipaksa untuk menyetujui. Ini sekarang sedang dikoordinasikan dengan pengurus lainnya agar tidak ada kesepakatan yang tidak diketahui anggota Paguyuban Jeep Malang Raya. Kita slow down dulu,” terang advokat itu.

“Kalau kita perhatikan saat mediasi, kita tidak diberi peluang untuk menaikkan kuota. Tetap 21 jeep. Setidaknya, penambahannya separo dari keinginan kita. Saya pikir tidak merugikan. Ayolah berlomba untuk dapat wisatawan. Tumpang juga begitu. Berlomba dan jangan batasi yang seprofesi. Bagaimana caranya Wisata Bromo lebih baik. Kalau ngomong lokal bukan hanya Tumpang. Kabupaten Malang luas,” pungkasnya. (mar)

  • Editor : mar
  • Uploader : irawan
  • Penulis : marga
  • Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Jelang Laga Bhayangkara, Latihan Sore Gajayana

Joko Driyono Divonis 1,5 Tahun Penjara

Jenazah Mahasiswi STIKI Dikawal Ketat Tim SAR

Passion Fruit Cake Dapur Cokelat

7 Varian Pizza dan Pasta Amerika-Eropa

Ribuan Mahasiswa Baru UM Rebutan Kursi Bidikmisi

Deadpool 3 Masih Tunggu Marvel 'Tenang'

The Doctor Belum Mau Pensiun