Jadi 'Korban' Zonasi, Sekolah Swasta Sampaikan Harapannya ini

  • 02-07-2019 / 23:54 WIB
  • Kategori:Sekolah
Jadi 'Korban' Zonasi, Sekolah Swasta Sampaikan Harapannya ini Beberapa sekolah swasta hingga saat ini belum bisa memenuhi pagu yang mereka tetapkan.

MALANG – Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP ternyata menyisakan masalah tersendiri bagi sekolah swasta di Kota Malang. Beberapa sekolah swasta hingga saat ini belum bisa memenuhi pagu yang mereka tetapkan.

Khususnya sekolah swasta yang dikepung sekolah negeri. Mereka seolah jadi ‘korban’ zonasi, lantaran banyak siswa masuk sekolah negeri dengan berdasarkan jarak rumah dan sekolah. Akibatnya sekolah swasta tersebut sepi peminat.

Padahal sebelumnya sempat disebutkan banyak siswa yang tak dapat ditampung sekolah negeri hingga muncul usulan dari Komisi D DPRD Kota Malang untuk membangun sekolah negeri di sejumlah wilayah. Sisi lain, banyak SMP swasta yang masih membuka PPDB.

 

Baca Juga:

 

Seperti di SMP Sunan Giri Malang yang terletak di jalan Tlogosari Kecamatan Lowokwaru yang bahkan belum mencukupi pagu yang direncanakan yakni sebanyak 50 siswa. Hingga kini masih terdapat 20 siswa yang mendaftar pada sekolah yang sudah beridiri sejak tahun 1986 tersebut.

"Pagu kita itu 50, sampai hari ini baru ada 20 siswa yang mendaftar. Tapi ada 1 siswa yang hari ini menghubungi, jadi kalau jadi ya 21 siswa," kata Kepala Sekolah SMP Sunan Giri, Sri Yuni ketika ditemui oleh Malangpostonline Selasa (2/7).

Dari 20 siswa tersebut mayoritas merupakan lulusan dari SD Sunan Giri yang berada pada satu naungan yayasan dengan SMP Sunan Giri. Karena secara geografis lokasi SMP Sunan Giri Berdekatan dengan SMP negeri, sehingga dominan siswa di wilayah tersebut sudah terserap pada sekolah negeri. Membuat para guru dari SMP Sunan Giri ini harus berupaya keras untuk mendapatkan siswa.

"Jadi sekolah kami ini dikepung sekolah negeri, wilayah sini semua sudah terserap zonasi di SMP 4, SMP 13, dan SMP 25. Kita harus bagi tugas cari (siswa) ke wilayah lain, bahkan kita juga door to door," kata perempuan yang akrab disapa Yuni ini.

Pada tahun sebelumnya SMP Sunan Giri masih bisa mendapatkan hingga 40 siswa yang terbagi dalam dua kelas. Namun karena terimbas dari kebijakan zonasi pada SMP negeri, SMP Sunan Giri kesulitan mendapatkan siswa tambahan.

"Dulu waktu pertama kali berdiri SMP 25, sekolah kami tidak dapat siswa. Ini kembali terulang ketika PPDB zonasi negeri diberlakukan hingga 90 persen," ujarnya.

Padahal tak seperti sekolah lainnya yang mematok uang spp tinggi ditambah dengan uang gedung tambahan dan uang seragam, SMP Sunan Giri ini menjadi salah satu sekolah yang tak menarik biaya apa pun. Sejak tahun lalu, bebas biaya seragam menjadi inisiatif para guru yang sudah sertifikasi.

"Ada 8 dari 13 guru yang sudah sertifikasi, membantu membebaskan biaya seragam. Jadi siswa yang belajar di sini tidak membayar sama sekali," sambungnya.

Upaya tersebut dilakukan oleh para guru di SMP Sunan Giri agar sekolah ini bisa tetap memiliki siswa dan bisa bertahan. "Saya beri motivasi para guru untuk berupaya seperti ini agar tidak bingung mencari jam lain di luar sekolah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Yuni juga menyampaikan keluh kesahnya terkait usulan pendirian sekolah negeri di sejumlah daerah yang dinilai yang memperhintungkan sekolah swasta yang belum mendapat siswa seperti SMP Sunan Giri. Harapannya Dinas Pendidikan juga memperhatikan kelangsungan dari SMP swasta, agar bisa bersaing dan memiliki kualitas yang sama dengan sekolah negeri.

Sama halnya yang dialami oleh SMP Muhammadiyah 1 yang juga pagunya belum terpenuhi. SMP Muhammadiyah 1 sendiri lokasinya dekat dengan sejumlah SMP negeri yaitu di anataranya SMP 1, SMP 8, SMP 6, SMP 5, dan SMP 4. Hingga Selasa (2/7), masih terdapat 50 an pendaftar di SMP Muhammadiyah 1.

"Tahun ini kurang, tidak seperti tahun kemarin karena pengaruh dari zonasi. Tahun lalu bisa tiga rombel dengan 30 siswa, sekarang dua rombel saja masih kurang," kata panitian PPDB SMP Muhammadiyah 1, Rudi.

Kemudian Rudi juga menyampaikan harapannya agar usulan pendirian sekolah negeri baru bisa kembali dikaji. Lantaran banyak sekolah swasta yang perlu diperhitungkan sebaran siswanya. "Kalau ada usulan pendirian sekolah baru, harusnya dipikirkan dulu yang sekolah swasta ini bagaimana," tutupnya.

Sementara itu, penerapan kebijakan PPDB zonasi oleh Kemndikbud sendiri bertujuan untuk memeratakan mutu kualitas sekolah. Tidak ada lagi sekolah favorit, karena siswa sebaiknya menempuh pendidikan sesuai dengan zona wilayahnya masing-masing. Namun pemerataan tersebut masih berfokus pada sekolah negeri, dan justru berdampak sebaliknya bagi sekolah swasta yang siswa barunya tak memenuhi pagu. (mg3/bua)

Editor : bua
Uploader : slatem
Penulis : asa
Fotografer : asa

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU