trial_mode: on
Cederai Komitmen Tiga Kepala Daerah Malang Raya

Tak Etis Segel Sumber Wendit

  • 10-07-2019 / 23:43 WIB
  • Kategori:Malang, Kabupaten
Tak Etis Segel Sumber Wendit POLEMIK: Papan pengawasan yang dipasang Satpol PP Kabupaten Malang masih ada hingga (10/7).

Urusan Administrasi Kalahkan Kepentingan Publik

MALANG-Persoalan pengelolaan sumber air Wendit oleh PDAM Kota Malang seharusnya tak jadi masalah. Apalagi penyegelan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Malang sampai mengundang perhatian Gubernur Jatim. Tindakan itu dinilai tak etis.

“Seharusnya jangan sampai melakukan penyegelan sumber Wendit. Itu tindakan tidak etis. Harus mempertimbangkan kepentingan publik,” sesal Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Nawang NugraningWidhi, SH.

Menurut dia, jangan sampai kepentingan publik dikorbankan hanya karena urusan administrasi. Sebab banyak warga yang kebutuhan airnya dipasok dari sumber Wendit. Lagi pula proses hukumnya belum menghasilkan keputusan. “Kan gugatannya masih proses sidang,” katanya.

Nawang mengingatkan agar kasus serupa jangan terulang. Sebab tindakan penyegelan yang dilakukan Senin (8/7) lalu mengundang perhatian. Pemprov Jatim bahkan sampai turun tangan pascakasus tersebut. “Sudah dibuka segelnya. Gubernur Jatim yang meminta dibuka dulu segelnya,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Wakil Ketua Komisi C, Dito Arief Nurakhmadi secara terpisah juga menyesalkan tindakan Pemkab Malang itu. “Apa yg dilakukan Pemkab Malang mencederai komitmen bersama tiga kepala daerah untuk memajukan pembangunan terintegrasi di Malang Raya, khususnya menyangkut hubungan antara Kota Malang dengan Kabupaten  Malang,” sesal Dito. 

Ia bahkan mempertanyakan kepemimpinan Plt Bupati Malang atas aksi yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.”Tentunya tidak bijak dan berisiko menciptakan konflik dan jelas-jelas mengorbankan kepentingan masyarakat Kota Malang sebagai pengguna sumber air,” kata politisi PAN ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti juga menyoroti polemik tersebut. Fransiska mengingatkan Pemkab Malang agar mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sebab Pemkot Malang patuh regulasi yang telah ditetapkan oleh pusat.

Kota Malang akan membayar apapun atau berapapun besarannya asal telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini, kan ada aturannya, ada rumusnya,” tegasnya

Fransiska memaparkan, persoalan di PDAM awalnya akibat perkara kompensasi. Dikatakannya, sebetulnya Pemkot Malang mengacu pada perjanjian awal, yakni evaluasi dalam tiga tahun. Dalam perjanjian itu, juga diberi tenggat waktu sejak 2002 hingga 2022.

“Nah ini belum habis, mereka minta dievaluasi.  Sebetulnya itu kan sudah ada acuannya dari Kementerian PUPR. Tapi dari Kabupaten Malang ditolak karena dianggap terlalu kecil atau tidak sebanding. Tidak sebanding itu ukurannya di mana?” ungkapnya.

Seiring berjalannya waktu, Guberunur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menengahi atau memberi solusi kepada pihak Pemkab Malang. Namun solusi dari gubernur tidak bisa diterima oleh Pemkab Malang.

Berdasarkan informasi yang ia terima, terkait adanya pemasangan papan peringatan di PDAM Kota Malang, kinerja PDAM Kota Malang tetap berjalan normal. Tidak ada intervensi hingga mengganggu kinerja perusahaan milik Pemkot Malang itu.

“Tapi kalau sampai ada penghentian pasokan air, itu pidana. Saya yakin masih bisa dibicarakan. Tetap pada koridor perjanjian yakni disepakati bersama,” tegasnya.

 

Pemda Tunjukkan Sikap Kurang Baik

Konflik tentang sumber air antara kedua daerah ini dinilai menjadi konflik yang seharunsnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak seharusnya sampai menimbulkan masalah berkepanjangan hingga saat ini.

Hal ini disampaikan akademisi bidang Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB), Drs Fadillah Amin, MAP, Ph.D saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut.“Seharusnya ada cara lebih baik karena ini sumber air, untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pemda di wilayah Malang menunjukkan sikap yang kurang baik dilihat oleh masyarakat. Pasalnya wilayah Malang memiliki sebutan Malang Raya. Maka tidak sepantasnya antarwilayah menunjukan sikap gontok-gontokan  untuk perkara air.

Secara administrasi publik, sudah ada undang-undangnya soal sumber daya. Hakikatnya merupakan milik negara yang utamanya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyrakat umum. Meski begitu, ia mengakui ada kelemahan dalam sistem aturan atau kebijakan yang membuat konflik seperti ini berlanjut-lanjut.

“Sejak awal pemda di Malang Raya tidak memiliki semacam aturan kerjasama. PP (Peraturan Pemerintah,red)  sudah ada, yang mengatur kerjasama antardaerah juga mengatur kewenangan di dalamnya. Hanya dalam kasus ini ego sektoralnya luar biasa,” ungkapnya.

Konflik ini juga menurut Fadillah menunjukkan orientasi pemda  yang kurang baik. Yakni orientasi bagaimana dapat mengelola sumber daya alam sehingga bisa menghasilkan PAD atau aset dan keuntungannya masing-masing.

Ia menyarankan satu-satunya jalan adalah kembali kepada undang-undang. Yakni kekayaan sumber daya alam bagi semua rakyat. Maka kembali duduk bersama secara kekeluargaan tetap menjadi opsi paling utama menyelesaikan konflik ini.  

 

Dipanggil Gubernur Jatim

Kepala Bakorwil III Malang Drs Benny Sampirwanto MSi menjelaskan pihaknya sudah mendengar kejadian yang mencuat itu. Pemprov Jatim kata dia segera menyikapinya.

“Iya dalam waktu dekat ini, kemungkinan minggu-minggu ini akan dipanggil keduanya (Plt Bupati Malang dan Wali Kota Malang) ke gubernuran,” ungkap Benny.

Ia mengatakan Gubernur Jatim memang sudah mengetahui kejadian tersebut. Bahkan memerintahkan Bakorwil III Malang untuk kembali hadir bersama dengan dua kepala daerah tersebut membicarakan konflik yang terjadi.

Disampaikannya, Pemprov Jatim akan memfasilitasi penyelesaian kasus konflik sumber air tersebut.  “Bu gubernur sudah mau mengundang. Ini kita menunggu saja surat perintah atau undangan resminya dalam waktu dekat,” tegas Benny.

 

  • Editor : van
  • Uploader : abdi
  • Penulis : ica
  • Fotografer : Ipunk
  • KOMENTAR ANDA

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI