Siap Dialog Tapi Belum Terima Undangan Gubernur

  • 12-07-2019 / 01:33 WIB
  • Kategori:Malang
Siap Dialog Tapi Belum Terima Undangan Gubernur Hm Sanusi dan Drs. Sutiaji

MALANG- Wali Kota Malang Drs.H.Sutiaji dan Plt Bupati Malang Drs. HM Sanusi siap dipertemukan Gubernur Jatim  Khofifah Indar Parawansa. Dua pemimpin itu kini hanya menunggu waktu untuk berdialog mencari solusi terkait polemik penggunaan sumber Wendit yang selama ini digunakan PDAM Kota Malang.Namun

 sampai kemarin undangan pertemuan dari Pemprov Jatim tak kunjung diterima. Padahal semula rencananya mediasi bakal digelar dalam pekan ini. Jika mediasi kali ini diwujudkan maka tercatat sudah 12 kali pertemuan.  

Kepala Bakorwil III Malang Drs Benny Sampirwanto menyatakan pihaknya sudah melaporkan apa yang terjadi kepada Gubernur Jatim. Berkaitan dengan tindak lanjut pemanggilan masih menunggu lebih lanjut. 
Meski begitu tidak menutup kemungkinan komunikasi secara personal sudah dilakukan antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan Sutiaji dan Sanusi.  “Kami akan fasilitasi. Jika memang mediasi lagi akan diundang semua pihak. Yang jelas gubernur sudah mengetahui,” tegas Benny. 

Wali Kota Malang Sutiaji juga sudap siap mediasi.“Ya tetap mediasi diserahkan ke provinsi. Kita menunggu. Yang jelas kita mengikuti apa yang direkomendasikan pemerintah pusat dan provinsi saja,” kata Wali Kota Malang Sutiaji.

Ia mengatakan sudah 11 kali melakukan pertemuan dan dimediasi oleh Pemprov Jatim soal permasalahan sumber air.  Meski begitu tetap saja, belum ada penyelesaian nyata dikarenakan semua pihak belum sepakat. 
Sementara itu, sampai tadi malam, PltBupati Malang, Drs. HM Sanusi mengaku belum mendapat informasi pemanggilan dirinya oleh Gubernur JatimIa memastikan tak masalah jika harus mengikuti pertemuan lagi pascaperistiwa penyegelan aset PDAM Kota Malang di sumber Wendit.
Tidak ada apa-apa. Saya sudah konfirmasi dengan beliaunya (Gubernur Jatim). Kalau pun dipanggil terkait penyegelan, juga tidak ada apa-apa. Karena (penyegelan) ada dasarnyadan bagian tugas Satpol PP dalam penegakan hukum," terang Sanusi, ketika dikonfirmasi via telepon semalam.

Dikatakannya, penyegelan bangunan oleh Satpol PP merupakan upaya penegakan hukum, lantaran tidak adanya izin. "Ya mau bagaimana lagi, karena PDAM Kota Malang seperti itu (tidak ada kesepakatan jelas, red)," ujarnya.

Menurutnya, persoalan pengelolaan air Wendit merupakan masalah lama. Pemkab Malang sebenarnya kata Sanusi, sudah berkali-kali memberikan solusi. Namun tidak ada tindaklanjutnya.
Meskipun sebelumnya sudah difasilitasi oleh Bakorwil ataupun Gubernur Jatim, tetapi tetap tidak ada respon positif. Solusi yang diberikan oleh Pemkab Malang, seperti didiamkan begitu saja.Lebih

 lanjut Sanusi mengatakan bahwa persoalan ini, sebelumya juga sudah dibahas di Kemendagri. Pemkot Malang, dalam pertemuan itu dihadiri oleh Sekda. Dari pertemuan itu, lagi-lagi juga tidak ada kesepakatan.
Padahal dari Dirjen ataupun Gubernur Jatim, hanya menunggu kata sepakat dari Pemkot terkait pengelolaan air Wendit. Tetapi sampai saat ini, sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah mufakat," urainya.

Dikatakannya seharusnya Pemkot Malang berpikir secara rasional. Kalau memang tidak mau membayar, hanya tinggal menyampaikan saja. Tetapi, Pemkab Malang akan terus mempersoalkan pengambilan air karena sama sekali tidak ada kontribusinya.

Selama ini, lanjutnya, dalam pengambilan air Wendit, berpatokan pada Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) yang sudah keluar untuk Kota Malang. Padahal SIPA yang keluar itu salah, karena dilihat dari peta manapun, Wendit tersebut masuk wilayah Kabupaten Malang bukan Kota Malang. (ica/agp/van)

Editor : van
Uploader : angga
Penulis : agp
Fotografer : Guest

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU