Mencari Solusi Polemik Sumber Air Wendit (1)

Awalnya Empat Mata, Pembahasan PKS Mulus

  • 12-07-2019 / 23:34 WIB
  • Kategori:Malang
Awalnya Empat Mata, Pembahasan PKS Mulus ​​​​​​​MASIH KOMPAK: Suasana diskusi di Graha Malang Post kemarin berlangsung gayeng. Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Samsul Hadi, Dirut PDAM Kota Malang M Nor Muhlas, Pemred Malang Post Dewi Yuhana, Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Kepala DLH Kabupaten Malang Budi Iswoyo tersenyum lebar ketika membahas awal pembahasan PKS. 

KESEPAKATAN pengelolaan sumber air Wendit antara Pemkot Malang dengan Pemkab Malang dimulai dari pembicaraan empat mata lalu delapan mata. Dilakukan pada tahun 2002 lalu. Pembahasan pemanfaatan sumber air untuk PDAM Kota Malang itu berlangsung mulus. Bagaimana historinya, mengapa kini jadi konflik dan bagaimana menyelesaikannya?

Diskusi rutin Malang Post, bertajuk ‘Mencari Solusi Polemik Sumber Air Wendit’ Jumat (12/7) mengulasnya. Diskusi yang dipimpin Pemred Malang Post Dewi Yuhana itu menghadirkan para pemangku kebijakan dan pihak terkait. Di antaranya Sekda Kota Malang yang juga Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Malang Wasto, Dirut PDAM Kota Malang M Nor Muhlas, Direktur Teknik (Dirtek) Ari Mukti.

Sedangkan dari Kabupaten Malang yakni, Kepala Bappeda Tomie Herawanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Budi Iswoyo, Plt Kepala Dinas PU SDA, Avicenna Medisica,

Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan, Samsul Hadi dan Kasi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Malang, Suhandoko. Selain itu perwakilan dari Bakorwil III Malang juga ikut dalam diskusi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, Budi Ismoyo masih ingat betul ceritanya. Sekitar tahun 2002 lalu, saat awal membahas perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Malang dan Pemkot Malang ia menjabat sebagai Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Pemkab Malang.

“Pada waktu itu Bupati Malang dijabat Pak Sujud Pribadi, Wali Kota Malang Pak Peni Suparto,” kata Budi Ismoyo. Pertemuan empat mata (dua kepala daerah), lalu delapan mata. Yakni dua kepala daerah dan sekda Kota Malang serta Kabupaten Malang. Barulah setelah itu bersama PDAM. “Awalnya baik-baik saja. Cukup empat mata, delapan mata,” ucapnya sembari tertawa.  Pembahasan PKS pun mulus. Budi Ismoyo masih ingat, setelah kepala daerah berdiskusi

kala itu, PKS dibahas terkait pemanfaatan tiga  sumber air di wilayah Kabupaten Malang. Yakni  Wendit, Sumber Sari dan Karangan.  Dari tiga sumber itu yang dimanfaatkan untuk Kota Malang sebanyak 1.500 liter per menit.

Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto menjelaskan seharusnya dilakukan peninjauan kembali PKS tiap tiga tahun. Ini merupakan salah satu klausulnya. “Akan tetapi sempat mandek di tahun 2015. Saat itu kita bersurat sampai tiga kali, untuk melakukan peninjauan kembali PKS. Tetapi tidak ada respon, disinilah kita bertanya-tanya PKS ini apa kemudian dibiarkan begitu saja,” papar Tomie.

Dirtek PDAM Kota Malang Ari Mukti juga menjelaskan di tahun 2002 pihaknya mulai memanfaatkan Sumber Air di Wendit. Hal ini tertuang pada aturan kerja sama dalam PKS yang masa berlakunya akan berakhir di tahun 2022.

Ia mengakui selama tiga tahun sekali, kedua pihak harus kembali bertemu untuk melakukan peninjauan kembali PKS. Hal ini dikatakannya mengarah pada penyesuaian kembali tarif pemanfaatan sumber air. “Terakhir Rp 80 per meter kubik yang harus kita berikan ke kabupaten,” jelasnya.

Ari Mukti menambahkan, selama pemanfaatan sumber air Wendit, PDAM Kota Malang memberi kontribusi sebesar Rp 2,3 miliar per tahun dalam bentuk konservasi.  Di sisi lain, PDAM Kota Malang tak pernah menaikan tarif air ke pelanggannya.

Seiring waktu, pembahasan peninjauan kembali PKS kemudian mandek. Itu karena terdapat undang-undang baru yang diterbitkan pemerintah pusat. Yakni UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (UU Pengganti UU No 32/2004). UU ini mengembalikan beberapa kewenangan kebijakan ke tingkat pusat termasuk sumber daya alam.

Di tahun tersebut, Kota Malang membutuhkan banyak pertimbangan untuk meninjau kembali PKS dengan Pemkab Malang terkait pemanfaatan sumber air. (Penjelasan detailnya dibahas pada edisi berikut). 

“Barulah di tahun 2018 kita difasilitasi soal tarif ini. Ada penghitungan yang dilakukan oleh PJT I (Perum Jasa Tirta I) yang mengeluarkan hasil perhitungan tarif pemanfaatan sumber air sebesar Rp 133 per meter kubik,” papar Ari.

PDAM Kota Malang pun memiliki perhitungannya sendiri, yakni Rp 120 per meter kubik. Sementara Kabupaten Malang juga punya perhitungan sendiri,  Rp 405 per meter kubik. Dengan perbedaan ini, dan juga adanya perhitungan dari PJT I pun tidak menyelesaikan problem.

PDAM Kota Malang sejak saat itu tetap berpegang teguh pada aturan pusat. Sementara sejak saat itu pula Pihak Kabupaten Malang tetap mengacu ikuti PKS awal.

Dalam diskusi ini diketahui Kota Malang mengikuti pada aturan pemerintah pusat yang mengamanati segala urusan terkait pengelolaan sumber daya alam merupakan kewenangan pusat. Acuannya UU 23 Tahun 2014 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara Kabupaten Malang memiliki pandangan berbeda. Yakni tetap mengacu pada PKS  Pemkab Malang dan Pemkot Malang soal pengelolaan sumber air yang dibuat pada tahun 2002.(ica/van)

Editor : van
Uploader : abdi
Penulis : ica
Fotografer : Guest

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU