trial_mode: on
Mencari Solusi Polemik Sumber Air Wendit (2)

Pemkot dan Pemkab Malang Harus Samakan Persepsi

  • 13-07-2019 / 21:29 WIB
  • Kategori:Malang, Kabupaten
Pemkot dan Pemkab Malang Harus Samakan Persepsi TETAP KOMPAK: Sekda Kota Malang Drs. Wasto, Pemred Malang Post Dewi Yuhana, Plt Kepala Dinas PU SDA Avicenna Medisica Saniputera, Kepala DLH Kab Malang Budi Ismoyo, Dirut PDAM Kab Malang Syamsul Hadi (5), Dirtek PDAM Kota Malang Ari Mukti (6), Perwakilan Bakorwil Malang M Anas (7), dan perwakilan Satpol PP Kabupaten Malang berfoto bersama usai mengikuti diskusi Mencari Solusi Polemik Sumber Air Wendit di Malang Post.

Sejarah kerja sama pemanfaatan sumber air antara Kota dan Kabupaten Malang pada tahun 2002 awalnya berlangsung mulus. Namun pada perjalanannya, perjanjian kerja sama yang memiliki masa laku 20 tahun ini, terancam bubar jalan. Hal itu terungkap pada Diskusi Malang Post Forum “Mencari Solusi Polemik Sumber Air Wendit” Jumat 12 Juli di Graha Malang Post.

Ternyata terdapat perbedaan pandangan mengenai acuan aturan antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Malang. Celakanya, perbedaan itu muncul setelah PKS berjalan beberapa tahun lamanya. Seharusnya setiap tiga tahun sekali ada addendum PKS. Tapi akhirnya “mandek” di 2015.

Kota Malang mengacu pada aturan pemerintah pusat, yang mengamanati segala urusan terkait pengelolaan sumber daya alam merupakan kewenangan pusat. Aturan ini mengacu pada UU 23 Tahun 2014 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU ini adalah Pengganti UU No 32/2004)

Sementara Kabupaten Malang memiliki pandangan berbeda. Yakni tetap mengacu pada Perjanjian Kerjasama (PKS) Kabupaten dan Kota Malang soal pengelolaan sumber air yang dibuat pada Tahun 2002 silam. Di mana PKS mengamanatkan urusan pengelolaan sumber air ini harus mengikuti dan menghargai PKS yang sudah dibuat di awal.

Direktur Utama PDAM Kabupaten Malang Syamsul Hadi menjelaskan bahwa PKS merupakan sesuatu yang mengikat. Ia sebenarnya hanya sebagai saksi sejarah ketika PKS antara dua daerah itu disepakati.

“Kalaupun diruntut, perjanjian kerjasama ini juga asal usulnya adalah dari persetujuan kepala daerah keduanya. Di PKS disebutkan ada peninjauan atau evaluasi setiap 3 tahun. Menuju peninjauan keempat di 2015 kemudian tidak ada respons,” jelas Syamsul.

Ia menegaskan, amanah PKS sudah merupakan hal mutlak yang harus diikuti, secara hukum pun sah. Akan tetapi, Kota Malang tidak kembali pada PKS yang ada. Maka itulah, problematika terus berlangsung hingga saat ini. Ada addeendum tiga tahun sekali, tahun 2015 adala addendum keempat.

“Ada addendum satu sampai tiga selalu ada tambahan tarif. Itu amanah dari PKS. Jika bicara PKS PP 50 ada. Selama PKS belum berakhir masih bisa dilaksanakan. Biaya kontribusi setiap tahun bisa ditingkatkan. Saya amati selalu seperti itu,” urainya.

Saat ada perundingan di 2018 sampai 2019 ini, Syamsul pun mengakui harus ada persamaan persepsi. Meski begitu pihaknya tetap berpegang teguh juga pada satu hal. Kesepakatan apapun yang nanti hendak dibuat, baiknya menguntungkan segala pihak.

Atas dasar itulan Kabupaten Malang meyakini kesepakatan dapat ditemukan dengan kembali duduk bareng. Dengan prinsip sama, yakni sama-sama saling menguntungkan dua daerah. Di mana hal ini hanya dapat dilakukan oleh level kepala daerah. Ia menegaskan bahwa pihak Pemda harus ada penyamaan persepsi, selama ini belum ada penyeragaman.

“Saya yakin dengan duduk bareng bisa selesai. Perlu keterbukaan, apakah kota perlu meningkatkan kontribusi atau tidak sekali. Karena PDAM selalu diaudit BPKP, apakah sehat atau tidak.  Jika profit maka perlu ada ditingkatkan, itu menurut kami dari kacamata perusahaan,” urainya.

Kata dia, setiap tahun ada penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika mendapatkan WTP maka sebuah perusahaan dikatakan sehat alias untung terus. Utamanya untuk yang berbentuk BUMD, merujuk pada PDAM Kota Malang terus mendapatkan WTP.

“Kami menawarkan ada PP 122 tentang penyelenggaraan SPAM, untuk pengelola harus BUMD, itu barangkali solusi, karena ada regulasi,” pungkasnya.

Dalam diskusi itu, Direktur Utama PDAM Kota Malang M. Muhlas juga berpendapat. Ia mengatakan apapun yang diinginkan pihak kabupaten, Kota Malang tetap mengacu pada satu hal yakni aturan pusat. Menurutnya, PKS yang dibuat 2002 dulu pun juga harus menyesuaikan dengan aturan baru yang sudah diamanatkan.

“Kami pada dasarnya hanya taat aturan. Itu saja. Jika aturannya diserahkan ke pusat ya diurus pusat,” tegasnya.

Ia pun memberikan tanggapan terkait kejadian pemberian papan peringatan yang dilakukan Pemkab Malang pada fasilitas gedung yang dimiliki PDAM Kota Malang belum lama ini. Tindakan tersebut menurut Muhlas pun disayangkan.

Saat mendapat teguran, PDAM Kota Malang langsung merespons dan hari itu juga mengurus izin yang diminta. Akan tetapi Pemkab Malang memberikan waktu yang sangat singkat. Sehingga PDAM Kota Malang tidak dapat menyanggupinya.

“Itu adalah itikad baik kami. Saat urus itu kita terhalang dengan perizinan yang itu juga dikeluarkan oleh Pemkab Malang. Kita sebenarnya taat saja,” tegas Muhlas.

Sementara itu menambahkan, Direktur Teknik PDAM Kota Malang Ari Mukti menegaskan bahwa setiap tahunnya pun PDAM Kota Malang membayarkan biaya konservasi air sebesar Rp 2,3 Miliar kepada Kabupaten Malang sejak 2015.

Saat diketahui terbit undang-undang baru dari pemerintah pusat. Di mana UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pengganti UU No 32/2004). UU ini mengembalikan beberapa kewenangan kebijakan ke tingkat pusat termasuk sumber daya alam.

“Tidak hanya bayar konservasi air saja. Kita juga melakukan reboisasi, penanaman kembali di sekitar sumber. Kenapa kita melakukan itu, karena juga tiap tahun debit sumber Wendit menurun,” jelas Ari.

Dikatakan pula pemanfaatan sumber air di Wendit ini juga kerap banyak kekurangannya. Kota Malang sering mengalami hambatan akibat debit yang terjadi anomali. Diceritakan Ari pula, suatu waktu pernah debit sama sekali hilang dari sana.

Idealnya, setiap hari kebutuhan air pelanggan PDAM Kota Malang adalah 1.500 liter per detiknya. Dengan sering terganggunya debit di Sumber Wendit pun, PDAM Kota Malang berpikir untuk memanfaatkan sumber yang ada di Kota Malang kedepan.

“Juni ini pelanggan kita ada 166 ribu saluran,” tandasnya.

Untuk itu pula Kota Malang juga tetap berpegang pada peraturan undang-undang yang ada dari pemerintah pusat.(ica/ary/bersambung)

  • Editor : ary
  • Uploader : abdi
  • Penulis : ica
  • Fotografer : Guest

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI