Dinas Perizinan Inventarisasi Toko Modern di Kota Batu, Ini Tujuannya

  • 17-07-2019 / 16:17 WIB
  • Kategori:Batu
Dinas Perizinan Inventarisasi Toko Modern di Kota Batu, Ini Tujuannya TOKO MODERN: Toko modern di Kota Batu tengah dilakukan pendataan untuk diketahui memiliki izin operasional.

BATU - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Batu tengah melakukan inventarisasi bagi toko modern di wilayah Kota Batu. Sampai saat ini pihaknya masih mendata 37 toko modern dan perkirakan masih akan bertambah.

Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Batu, Bambang Kuncoro mengatakan bahwa inventarisasi yang dilakukan bertujuan untuk penertiban toko modern tak berizin. Pendataan tersebut untuk menyesuaikan aturan Perda Toko Modern dan Pasar Tradisional yang baru saja digedok bulan Maret 2019.

"Saat ini kami tengah melakukan inventarisasi toko modern di seluruh Kota Batu. Inventarisasi ini kami lakukan karena banyak toko modern yang baru saja berdiri melanggar aturan atau Perda," ujar Bambang kepada Malangpostonline.com, Rabu (17/7) siang.

Ia menguraikan, dari inventariasi tersebut nantinya akan diketahui toko modern yang tak memiliki izin. Khusunya bagi toko modern yang baru saja berdiri setelah bulan Maret 2019. Karena Perda tentang Toko Modern dan Pasar Tradisional baru disahkan di bulan tersebut. 

"Dengan inventarisasi toko modern akan diketahui mana yang sudah diterbikan Hinderordonnantie (HO) atau surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat," bebernya.

Kemudian setelah dilakukan pendataan, akan diketahui toko modern yang keberadaan diakui atau yang sudah punya HO. Bagi toko modern yang baru saja berdiri bulan Maret akan dilakukan proses pembuatan perizinan hingga dilakukan penutupan. Sedangkan untuk toko modern yang sudah berdiri sebelum bulan Maret 2019 akan diprioritaskan izinnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk toko modern yang dimaksud seperti Indomaret dan Alfamart, hingga swalayan yang telah tertuang dalam Perda. 

Sementara untuk Perda Toko Modern dan Pasar Tradisional yang terbaru seperti aturan tentang jarak. Khususnya aturan bagi toko modern di jalan daerah harus berjarak minimal 1000 meter, sedangkan untuk jalan provinsi minimal jarak 500 meter.

"Untuk aturan jarak itu berlaku antara toko modern satu dengan yang lainnya. Misalnya antara Alfamart dengan Indomaret jaraknya tak boleh lebih dari aturan tadi," tegasnya.

Bambang berharap dengan adanya inventarisasi toko modern dengan menyesuaikan Perda baru akan ada peningkatan retribusi izin mendirikan bangunan. Hingga akhir bulan Juni 2019 telah terealisasi Rp 285 juta dari target Rp 2,8 miliar. (eri)

Editor : eri
Uploader : slatem
Penulis : eri
Fotografer : eri

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU