Jadi Perseroan, Modal Luar BPR Tugu Artha Dibatasi

  • 18-07-2019 / 17:07 WIB
  • Kategori:Malang
Jadi Perseroan, Modal Luar BPR Tugu Artha Dibatasi Pengelolaan modal BPR Kota Malang menjadi bahasan dalam rapat paripurna siang tadi.

MALANG-Perubahan nama Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Arta yang yang akan menjadi Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang akan mempengaruhi sistem pengelolaannya pula. Utamanya dalam pengelolaan modal yang dibatasi.

Hal ini ditekankan Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menjawab pandangan anggota legislatif yang mempertanyakan bagaimana penyertaan modal BPR dengan sistem perseroan tersebut.

“Karena bedanya kalau dijadikan perseroan orientasi tujuan perusahaan lebih ke profit. Kalau bentuknya perumda orientasinya pelayanan publik dan profit. Dan menurut kajian kami, BPR memang lebih baik di perserokan,” tegas Sutiaji.

 

 

Konsekuensinya, jika BPR nantinya di bentuk persero akan ada sistem pemegang saham. Artinya pihak luar atau non pemerintah akan masuk berkaitan dengan penyertaan modalnya.

Meski begitu, nantinya penyertaan modal masih akan diatur dengan adanya pembatasan. Di mana saham yang bisa dijual ke luar maksimal hanya 49 persen saja. Sementara 51 persen saham sisanya dipegang Pemerintah Kota Malang.

“Dengan begitu walaupun ada penyertaan modal dari luar, tapi pemerintah Kota Malang nantinya tetap bisa menentukan arah kebijakan jika nanti ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham,red). Artinya tetap kita bisa mengontrol,” jelas pria berkacamata ini.

Upaya pembatasan itu menurut Sutiaji juga menjadi salah satu upaya Pemkot Malang untuk memerangi rentenir dan bank titil yang selama ini banyak meresahkan masyarakat.

Sehingga, nantinya masyarakat tidak lagi tergantung pada bank titil, tapi memilih meminjam dana dari Perseroan BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang.

"Bunga yang ditetapkan juga kecil," paparnya.

Ketentuan itu menurutnya sudah mulai dipersiapkan. Karena bukan tidak mungkin, beberapa tahun ke depan Badan Perkreditan Rakyat milik Pemkot Malang itu akan dilirik investor. Sehingga, agar semangat pemanfaatan dan perekonomian kerakyatan tetap berjalan, maka saham yang dijual dibatasi sampai 49 persen saja.

Perlu diketahui pula, diubahnya pengelolaan BPR menjadi perseroan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan adanya perubahan itu, secara otomatis harus ada restrukturisasi di dalam tubuh badan usaha milik daerah.

“Dan amanat aturan ini mengakibatkan rekonstruksi organisasi menjadi lebih besar dan bersifat corporate,” pungkasnya. (ica)

Editor : ica
Uploader : slatem
Penulis : ica
Fotografer : Guest

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU