64 Pejabat di Jawa Timur Sudah Laporkan LHKPN

  • 19-07-2019 / 18:39 WIB
  • Kategori:Nasional
64 Pejabat di Jawa Timur Sudah Laporkan LHKPN Sekda Pemprov Jatim, Heru Tjahjono

MALANG-Sebanyak 64 pejabat di lingkungan wilayah kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewajiban melaporkan LHKPN sesuai dengan Pasal 5 Angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setiap penyelenggara negara harus bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur, Heru Tjahjono mengatakan, sebanyak 64 pejabat di wilayah kerjanya sudah melaporkan LHKPN. "Kami telah mengirimkan surat kepada sejumlah pejabat untuk segera melengkapi segala laporan yang diminta oleh KPK. Laporan tersebut kemudian nanti akan diperiksa oleh Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, ia menambahkan, beberapa waktu lalu, kehadiran Satgas KPK di kantornya untuk melakukan pengecekan terhadap berkas LHKPN yang telah disetorkan oleh oejabat kabupaten/kota. "Sebenarnya sudah ada undangannya (LHKPN). Itu yang kemudian diklarifikasi di kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan. Ada beberapa kepala daerah dan OPD kabupaten/kota. Itu adalah atas dasar ada undangan," jelas dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku terus menggenjot pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk melaporkan LHKPN dengan segera.

"LHKPN, saya dari awal sudah sampai menyurat. Tolong urus LHKPN cepat. Kalau kita sekarang kan tiap tahun ya update LHKPN. Kalau kita Insyaallah sudah sesuai waktunya, mungkin ada yang telat-telat," kata dia.

Pernyataan Khofifah tersebut menjawab pertanyaan soal  Satuan tugas (Satgas) LHKPN KPK yang memeriksa harta puluhan pejabat di Jawa Timur pada 8-12 Juli 2019 lalu. Harta 37 pejabat dari beragam latar belakang dan tingkat jabatan dari berbagai wilayah ditelisik.

"Saya minta ke Pak Sekda, ayo pak bikin surat edaran LHKPN supaya bisa dilaporkan sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah terkonfirmasi oleh masing-masing pejabat yang memang diwajibkan. Karena ada beberapa eselon yang belum diwajibkan oleh regulasi yang ada," tandas dia.(tea)

  • Editor : tea
  • Uploader : slatem
  • Penulis : tea
  • Fotografer : tea

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI