Program Studi Advokat Menristekdikti Harus Gandeng Organisasi Advokat

  • 20-07-2019 / 20:57 WIB
  • Kategori:Malang
Program Studi Advokat Menristekdikti Harus Gandeng Organisasi Advokat SEPAKAT: Sekjen DPN Peradi RBA, Sugeng Teguh Santoso bersama Rektor Unidha Malang, Suko Wiyono menerangkan tentang rencana program studi advokat yang akan dilakukan Kemenristekdikti.

MALANG- DPN Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) mengaku sudah menyampaikan dua hal terkait terbitnya Peraturan Menristesdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Menristekdikti menyerahkan penyelenggaraan pendidikan advokat ke kampus-kampus Fakultas Hukum minimal akreditasi B.

Padahal, selama ini pendidikan pengacara itu dilakukan oleh organisasi advokat sendiri. Ditemui di sela kegiatan PKPA DPC Peradi RBA Malang, Sugeng Teguh Santoso, SH, Sekjen DPN Peradi RBA mengaku telah diundang Dirjen Dikti tentang rancangan peraturan Menristekdikti yang menegaskan, advokat masuk dalam prgram studi.

“Kami memang tidak bisa mengintervensi kewenangan departemen pendidikan untuk menjadikan advokat sebagai program studi,” ungkapnya kepada wartawan. Tapi harus diingat, lanjutnya, mulai proses rekrutmen, pengangkatan hingga penyumpahannya sebagai advokat pasti dilakukan oleh organisasi advokat.

“Jadi Menristekdikti dan Dirjen Dikti tidak bisa mengabaikan fungsi organisasi advokat begitu saja. Tidak bisa mereka membuat program studi advokat tanpa melibatkan organisasi advokat yang sudah ada. Gampangannya begini. Silakan saja dididik. Kalau kami tidak mau angkat bagaimana?,” tambahnya lagi.

“Jadi tidak boleh ada ego sektoral. Harus dibicarakan cermat. Kalau tidak, pasti peraturannya akan dipersoalkan,” pungkas pria ini. Rektor Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Malang, Prof. Dr. H Suko Wiyono, SH, MH menambahkan, ia sudah memberikan masukan kepada Menristekdikti bila mereka harus bekerjasama dengan organisasi advokat.

“Saya sepakat bahwa Menristekdikti memiliki kewenangan untuk pendidikan apapun. Tapi tentunya harus bekerja sama dengan organisasi profesi advokat yang sudah ada. Tanpa itu tidak mungkin. Dan mereka nampaknya mengerti dan tidak akan mengambil alih semuanya,” ujar Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Malang itu.

Dia menyontohkan seperti notaris. “Mereka hanya mendidik saja. Tapi setelah itu, mulai ujian notaris dan seterusnya tidak lagi masuk dalam kewenangan Menristekdikti. Kerjasama PKPA seperti yang digelar DPC Peradi RBA dan Fakultas Hukum Unidha, seperti inilah yang benar dalam mendidikan calon advokat,” tegas Suko, sapaannya. (mar)

  • Editor : mar
  • Uploader : slatem
  • Penulis : marga
  • Fotografer : marga

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI