Warga Desak Kasus Korupsi ADD Banjarsari Segera Tuntas

  • 06-08-2019 / 17:34 WIB
  • Kategori:Hukum Kriminal
Warga Desak Kasus Korupsi ADD Banjarsari Segera Tuntas Imam Aspali, bersama beberapa perwakilan warga saat mendatangi Polres Malang.

MALANG - Perwakilan warga Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, kembali mendatangi Polres Malang, Selasa (6/8). Kedatangan mereka untuk menyerahkan bukti tambahan. Sekaligus menanyakan perkembangan kasus dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) tahun 2018 yang terjadi di desanya.

"Kami datang ke Polres Malang untuk menyampaikan informasi tambahan, terkait dugaan kasus penyelewengan ADD. Termasuk menyerahkan tambahan bukti," ujar Imam Aspali, salah satu perwakilan warga.

Tidak hanya itu, lanjut Imam Aspali, warga juga mendesak Polres Malang untuk segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi tersebut. Karena dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa (Kades) Banjarsari, berinisial SM ini, sudah meresahkan warga.

"Sejauh ini dari pelapor juga belum dimintai keterangan. Keinginan warga, hanya berharap kasusnya bisa segera kejelasan," tuturnya.

Sementara itu, penyidik Satreskrim Polres Malang, sudah mulai memanggil saksi untuk diperiksa. Ada dua orang saksi yang Selasa (6/8) diminta keterangan. Yakni Bendahara Desa, Puji Rahayu serta Sekretaris Desa (Sekdes), Siono.

"Seharusnya ada tiga orang saksi yang dipanggil hari ini (Selasa, red). Selain bendahara desa dan Sekdes, juga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Namun saksi dari TPK tidak hadir memenuhi panggilan," jelasnya.

Terpisah, KBO Satreskrim Polres Malang, Iptu Rudi Kuswoyo, dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan dua saksi. Ia mengatakan bahwa kasus dugaan penyelewengan ADD tersebut, masih dalam tahap penyelidikan.

"Kasusnya masih tahap penyelidikan. Kami masih meminta keterangan saksi-saksi terlebih dahulu," ucap Rudi Kuswoyo.

Sekadar diketahui, sebelumnya pada 3 Juni 2019 lalu, perwakilan warga ini melayangkan surat pengaduan dugaan korupsi ADD 2018 ke Polres Malang. Dugaan korupsi tersebut dilakukan oleh mantan Kepala Desa (Kades) Banjarsari, berinisial SM.

SM diduga telah menyelewengkan anggaran ADD 2018. Pasalnya, selain tidak transparasi dalam penggunaannya, juga banyak proyek pembangunan yang tercantum dalam rencana anggaran biaya (RAB) tidak terealisasi.

Diantaranya, terkait anggaran pembongkaran atau rehab Pendopo Balai Desa sebesar Rp 125 juta. Dalam RAB anggaran tersebut tercantum, namun tidak ada realisasinya.

Selain itu, anggaran untuk pengadaan kursi rapat Balai Desa sebesar Rp 17,5 juta dan pembelian neon box juga tidak teralisasi. Termasuk beberapa proyek pavingisasi yang juga tidak terealisasi. Sebagian pavingisasi yang sudah dikerjakan itupun, tidak sesuai ukurannya.(agp)

  • Editor : agp
  • Uploader : slatem
  • Penulis : agp
  • Fotografer : agp

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI