trial_mode: on

Wali Kota Minta Maaf, Tegaskan Tidak Ada Pemulangan Mahasiswa Papua

  • 19-08-2019 / 16:46 WIB
  • Kategori:Malang
Wali Kota Minta Maaf, Tegaskan Tidak Ada Pemulangan Mahasiswa Papua

MALANGPOSTONLINE.COM - Pernyataan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko terkait opsi pemulangan mahasiswa yang membuat kericuhan yang memantik demo dan kericuhan di Papua dan Papua Barat  diklarifikasi Wali kota Malang, Sutiaji, Senin (19/8). 

"Terlepas dari apapun, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tidak pernah ada kebijakan untuk memulangkan. Seluruh warga dari berbagai daerah, bahkan dunia boleh mencari ilmu di Kota Malang," tegas dia kepada Malangpostonline.com.

Pria berkacamata itu menjelaskan, terkait insiden yang terjadi belum lama ini, Pemkot Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang akan mengumpulkan seluruh rektor dari perguruan tinggi untuk membuat pakta integritas. “Kami juga mengajak stakeholder untuk duduk bersama dan menjaga perdamaian. Nanti akan kami masukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga,” kata dia.

Sutiaji juga menegaskan, selama ini pihaknya tidak pernah melarang siapapun yang tinggal di Kota Malang untuk melakukan investasi, mencari kerja dan mencari ilmu. “Kota Malang dan saudara-saudara dari Papua adalah bagian dari NKRI, tidak bisa dipisahkan. Kita harus hargai ke-Bhinekaan. Teman-teman dari Papua juga memberikan kontribusi untuk mengangkat nama Kota Malang,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kota Malang itu memohon maaf atas insiden yang terjadi. Dia juga mengungkapkan, selama ini, tidak pernah ada konflik sosial yang terjadi, baik antara warga Kota Malang dengan mahasiswa Papua maupun sebaliknya. Sebagai salah satu visi Kota Malang yang bermartabat, pihaknya menekankan pikiran positif kepada semua warganya. 

“Atas nama Pemkot Malang, kami mohon maaf sebesar-besarnya jika kemarin sempat terjadi insiden. Tidak ada konflik sosial yang terjadi. Dengan visi Kota Malang Bermartabat, kami positif thinking sama semuanya,” kata dia.

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, pihaknya akan mendengarkan pendapat masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Namun, harus sesuai aturan serta menjaga ketertiban dan keamanan. “Kalau menyampaikan orasi, memang hak mereka. Namun, ketika mengutarakan pendapatnya, harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia.

Sampai saat ini, pihaknya masih belum menjalin komunikasi dengan Gubernur Papua terkait insiden yang sempat terjadi. “Saya masih belum bisa berkomunikasi langsung. Yang jelas, dari kami, tidak ada kalimat pelarangan atau pemulangan mahasiswa Papua,” tandas dia. (tea/aim/Malangpostonline.com)

  • Editor : aim
  • Uploader : irawan
  • Penulis : tea
  • Fotografer : tea

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI