trial_mode: on

Tim Pansel Harus Mampu Utamakan Capim Berintegritas

  • 19-08-2019 / 19:12 WIB
  • Kategori:Malang
Tim Pansel Harus Mampu Utamakan Capim Berintegritas DISKUSI PUBLIK: Diskusi publik “Pilih Capim KPK Berintegritas” di Universitas Widyagama Kota Malang, Senin kemarin, di Universitas Widyagama Kota Malang.

MALANGPOSTONLINE.COM - Sejumlah kasus korupsi yang belakangan terungkap di wilayah Jawa Timur menjadikan warga Jatim, termasuk Kota Malang memberi perhatian pada calon pimpinan (capim) KPK yang sedang dijaring. Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMAK) Jatim agar penjaringan berjalan secara transparan, akuntabel, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan upaya pemberantasan korupsi.

Senin (19/8) kemarin, KOMAK melakukan diskusi yang menjadi sebuah rangkuman masukan pada Panitia Seleksi (Pansel) KPK. Salah satu koordinator KOMAK Jatim Dr Sulardi SH MH menyampaikan beberapa masukan yang disusun. Hal ini dilakukan dalam Diskusi Publik “Pilih Capim KPK Berintegritas” di Universitas Widyagama Kota Malang.

“Oleh karena itu, kami mendesak agar proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Panitia Seleksi, harus mengutamakan calon-calon yang berintegritas dan berkomitmen untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi,” tegas pria yang juga Dosen Fakultas Hukum UMM Malang ini,

KOMAK Jatim juga menyatakan sikapnya, menyatakan korupsi sebagai musuh bersama dan memasukan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merusak demokrasi. Selain itu, Timsel harus mampu menemukan capim KPK yang berintegritas. KOMAK mendukung Timsel KPK yang transparan. Pansel juga harus memastikan indepedensi calon Pimpinan KPK.

“Karena tanpa indepedensi, berbagai upaya pencegahan dan penindakan hukum akan terkendala bila calon pimpinan KPK yang terpilih memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan pada sektor sumber daya alam,” tegasnya.

Ia melanjutkan, Pansel KPK harus menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK tidak hanya dilakukan melalui lembaga-lembaga resmi negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan.

Pansel KPK juga perlu mempertimbangkan sosok Capim KPK yang memiliki rekam jejak sebagai aktivis atau pegiat anti korupsi. Selain itu Pansel juga harus mempertimbangkan Capim yang mampu menjadi pengayom bagi para pegawai KPK.

“Pansel KPK harus mampu memilih Capim KPK yang mampu membangun hubungan harmonis dengan institusi penegak hukum lain, baik dari Polri maupun Kejaksaan, agar tidak terulang kembali kasus semacam “Cicak Vs Buaya,” pungkasnya.(ica/aim/Malangpostonline.com)

  • Editor : aim
  • Uploader : slatem
  • Penulis : ica
  • Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI