trial_mode: on
Home > > Opini

Merdeka dari Rasisme

  • 20-08-2019 / 18:00 WIB
  • Kategori:Opini
Merdeka dari Rasisme

Ingat Politik Apharteid

Aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) untuk memperingati 57 Tahun Perjanjian New York yang berujung pada kerusuhan di area Kayutangan Kota Malang, pada hari Kamis (15/8) minggu lalu, serta penangkapan mahasiswa asal Papua di Surabaya yang diduga melakukan aksi pembuangan Bendera Merah Putih akhirnya berbuntut panjang. Kerusuhan yang terjadi di Manokwari dan Jayapura pada Senin (19/8) diklaim sebagai aksi solidaritas sekaligus protes atas perlakuan rasis terhadap mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya tersebut. Perlu diketahui bahwa Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 membahas tentang nasib bangsa West Papua yang melibatkan Indonesia, Amerika dan Belanda dianggap sebagai momentum untuk meminta pertanggungjawaban Amerika atas aksi penjajahan di West Papua. Terlepas dari itu, penulis sangat menyayangkan kejadian kerusuhan serta perlakuan rasis tersebut, apalagi terjadi saat bangsa Indonesia tengah bereuforia merayakan 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa aksi demonstrasi bagian dari demokrasi, pun begitu kita harus memahami Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity) sebagai representasi spirit persatuan bangsa yang sejak awal sudah majemuk.Perbedaan telah menjadi keniscayaan, karena bangsa Indonesia terdiri dari ratusan etnik suku bangsa yang turut berkontribusi dalam melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak ada etnik suku bangsa yang boleh mengklaim lebih unggul dari etnik suku bangsa lain, terlepas itu terkait dengan persoalan ras, warna kulit, kebudayaan, agama, status sosial, status ekonomi, jenjang pendidikan dan pekerjaan.

Persoalan rasisme mengingatkan kita pada pejuang Apartheid fenomenal bernama Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Sebagaimana tertulis pada laman wikipedia, istilah Apartheid (Bahasa Afrikan) berasal dari kata apart (memisah) dan heid (sistem atau hukum). Sehingga diartikan sebagai sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan pada tahun 1930-an. Sistem rasis tersebut memicu berbagai aksi pemberontakan. Salah satunya yang dilakukan oleh African National Congress (ANC) dibawah pimpinan Nelson Mandela yang membuatnya harus mendekam dipenjara selama puluhan tahun sampai dibebaskan oleh Pemerintahan Frederik Willem de Klerk pada tanggal 11 Februari 1990. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 21 Februari 1991di hadapan sidang parlemen Afrika Selatan, Presiden Frederik Willem de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik Apartheid yang diikuti dengan penghapusan tiga undang-undang. Pertama, Land Act yang melarang orang kulit hitam memiliki homeland diluar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan; kedua, GroupAreas Act yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang kulit putih dengan orang kulit hitam; ketiga, Population Registration Act yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. Selain itu, pemerintah juga menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum tanpa pembatasan rasial.

 

Merdeka dari Rasisme

Persoalan rasis menjadi semacam bom waktu bagi keberlangsungan kita sebagai bangsa yang majemuk. Komitmen segenap elemen bangsa termasuk pemerintah untuk terus merawat nilai-nilai kebersamaan (kolektivisme) menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar. Fakta kemajemukan masyarakat yang bisa menjadi modal sosial (social capital) strategis di tengah disrupsi era Revolusi Industri 4.0 saat ini jangan sampai justru menjadi beban sosial yang kontraproduktif. Karena, salah satu subtansi dari ajaran demokrasi adalah jaminan proteksi terhadap kelompok minoritas, mulai dari faktor geografis, status sosial-ekonomi, agama, kebudayaan termasuk ras dan warna kulit. Bangsa Indonesia harus mampu menjadi ‘’Demokrat Sejati” yang mempraktikkan nilai dan ajaran demokrasi secara kontekstual. Tidak ada tempat bagi aksi dan tindakan rasis di wilayah republik yang demokratis, lebih-lebih bagi kita yang telah mengklaim sebagai umat beragama.

Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 harus menjadi momentum strategis bagi bangsa ini untuk melakukan refleksi kritis bahkan otokritik terhadap apa yang selama ini telah dilakukan utamanya dalam menjaga keutuhan NKRI. Terlalu murah jika makna kemerdekaan justru tereduksi menjadi berbagai kegiatan ritual yang normatif (anti-reflektif), tetapi sebaliknya kemerdekaan harus ditafsir secara kontekstual-futuristik. Kemerdekaan berarti membebaskan manusia dari segala bentuk penjajahan, baik dalam arti fisik yang menyangkut termasuk penguasaan ras dan warna kulit maupun yang non-fisik dengan melakukan berbagai upaya doktriner atas pemahaman ideologi maupun ajaran tertentu secara paksa. Usia kemerdekaan yang 26 tahun lagi sudah mencapai satu abad, harus mampu menjadi pelecut bagi bangsa ini untuk melakukan berbagai upaya akselerasi dengan melepaskan berbagai persoalan sektoral, primordial, diskriminatif serta rasisme. Kemerdekaan yang sedang kita rayakan jangan sampai menjadi sebuah paradoks, karena di saat yang bersamaan kita juga melakukan praktik penjajahan fisik atas suku bangsa lain dengan alasan perbedaan ras dan warna kulit. Para pendiri bangsa sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya hukum sebagai panglima. Kaitan dalam proses kerusuhan kemarin, semua pihak yang turut terlibat dan terbukti secara sah telah melanggar hukum, siapapun dia tetap harus mendapatkan punishment sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan terkemuka di Indonesia harus menjadi ‘rumah’ bagi semua, hidup dalam kedamaian diatas fakta keberagaman. Dialog harus menjadi media menjalin kebersamaan, karena tidak ada kemajuan tanpa perbedaan. Eksistensi organisasi mahasiswa daerah (Orda) harus mampu menjadi pelopor lahirnya kerukunan antar suku di kota-kota pendidikan seperti Malang. Kejadian kemarin harus menjadi refleksi bahwa kedewasaan berbangsa dan berdemokrasi kita masih dalam proses pematangan. Tidak ada yang patut dipersalahkan, biarkan hukum yang berbicara. Masing-masing pihak harus mampu menahan diri, karena agenda pembangunan bangsa ini masih jauh dari kata paripurna. Semua dari kita bersaudara, karena musuh sesungguhnya adalah persoalan ketidakadilan sosial. (*)

  • Editor : oci
  • Uploader : slatem
  • Penulis : ist
  • Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI