Home > > Opini

Kemana Pelaksanaan Permendikbud No. 30 Tahun 2017?

  • 23-08-2019 / 20:54 WIB
  • Kategori:Opini
Kemana Pelaksanaan Permendikbud No. 30 Tahun 2017?

Tulisan ini hendak mengusulkan kepada pemerintah dan masyarakat supaya ada semacam evaluasi dan cara baru tentang optimalisasi pendidikan. Lebih spesifik, dalam tulisan ini penulis ingin mengaji kebijakan pemerintah serta dampaknya dalam dunia pendidikan baru-baru ini. Sebab, tanpa peran yang optimal, cita-cita pendidikan nasional hanya tinggal cita-cita yang tak berguna. Pun, mau dan tak mau, pendidikan memiliki konsep tripusant, yakni pendidikan berpusat pada lingkungan Sekolah (formal), lingkungan Keluarga dan lingkungan masyarakat. Menurut hemat saya, tiga pusat itu harus optimal dan saling menguatkan satu dan lain.

Pemerintah, lewat kementerian pendidikan dan kebudayan telah membuat sejumlah kebijakan sesuai dengan arah pendidikan nasional. Pada tahun 2017 Prof. Muhadjir Effendy, mendikbud, menandatangani peraturan nomor 30 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Peratuan ini menurut saya cukup baik dan progesif.  Karena berupaya mengolaborasikan tripusat pendidikan.

Permendikbud tersebut, dalam pasal dua menyebut sejumlah tujuan. Yakni, 1) meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan; 2) mendorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak; 3) meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan Anak; 4) membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat; dan 5) mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Di samping itu, lebih praktis dalam permen yang sama, pasal delapan menerangkan, pelibatan keluarga dalam masyarakat untuk mendukung proses pendidikan anak dapat berupa: a) mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan dan/atau yang menganggu ketertiban umum; b) mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; dan c) mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik. Namun, bagaimana dengan pelaksanaannya?

Kebijakan seputar pendidikan di Indonesia memang tidak pernah lepas dari persoalan. Selain cenderung populis, kebijakan-kebijakan oleh pemerintah sering menuai perdebatan di masyarakat. Sebut saja misalnya Full Day School 2018, Zonasi PPDB 2019, tak lupa yang viral baru-baru ini tentang Hari Pertama Masuk Sekolah oleh Gubernur DKI, Anis Baswedan. Hal ini tentu saja wajar, karena pendidikan adalah menyangkut hal paling mendasar yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat juga penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara.

Oleh karenanya, kebijakan-kebijakan soal pendidikan harus selalu dikritik, dievalusi ketika bertabrakan dengan realitas di masyarakat. Adalah penting dikritik, dievaluasi agar ada semacam alternatif-alternatif baru dan penyempurnaan, atau solusi supaya sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Dari sekian banyak persoalan, ada salah satu diantaranya yang secara langsung serius berhadapan dengan pendidikan di tanah air, lebih khusus permendikbud nomor 30 tahun 2017 tesebut. Yaitu, tentang kenakalan dan kekerasan anak usia sekolah.

Menurut Komisioner Komisi Pelingdungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti di tahun 2019 per 13 Februari terdapat 24 laporan kasus yang melibatkan anak usia sekolah. Data lain menyebutkan, dari 6.000 sampling yang diambil datanya ternyata 91,58% anak telah terpapar pornografi 6,30 % sudah mengalami adiksi pornografi ringan, dan 0,07 % mengalami adiksi berat (KPAI 2018).

Pada Juli 2019 data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melapor, sejak tiga tahun belakangan laporan kekerasan seksual pada anak meningkat 100 persen setiap tahun. Tentu, masalah-masalah seperti ini tidak terlepas dari peran sekolah, keluarga juga masyarakat. 

Selain itu, di lingkungan masyarakat, tingkat kekerasan juga menjadi masalah serius. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 memaparkan, dari data Polri, jumlah kejadian kejahatan(crime total) pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi sebanyak 357.197 kasus pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 336.652 kasus. Data ini menunjukkan, walaupun cenderung fluktuatif selama periode tahun 2015–2017, tindak kejahatan di masyarakat sangat memprihatinkan karena kerap melibatkan anak usia sekolah.

Banyak dari kalangan peneliti dan pengamat menilai, era revolusi teknologi digital menyebabkan manusia tanpa batas (borderless society), temasuk anak usia sekolah. Sehingga, mereka bebas mengakses dan melakukan apa saja menggunakan media baru (intenet). Hal inilah yang menjadi kendala cukup berat dalam upaya penanganan masalah yang kerap terjadi pada anak usia sekolah.

Oleh karena itu pendidikan dalam keluarga juga perlu memperhatikan aktivitas anaknya di dunia digital. Orang tua tidak boleh tinggal diam dan membiarkan anaknya mengakses internet secara bebas. Dalam rangka pengontrolan ini juga saya kira pihak sekolah formal dan orang tua bisa bekerja sama. Sebab, ketika lingkungan sekolah formal dan keluarga -yang sebagaian besar waktu anak usia sekolah ada pada keduanya- sudah berperan maksimal dalam pendidikan anak. Maka, lingkungan masyarakat sebagai pusat pendidikan berikutnya-yang lebih luas- dapat terbentuk secara baik.

Akhirnya, sebagai penutup dari kritikan ini penulis berpendapat bahwa, butuh integrasi ketiga pusat tersebut secara maksimal. Sungguh ironi, tercatat telah tiga tahun pemendikbud tersebut dibentuk. Namun, disaat yang besamaan pula berbagai data melaporkan tingkat kekerasan pada anak terus meningkat. 

Pertanyaan berikutnya patut kita munculkan seperti; Apakah pemerintah sudah berperan maksimal dalam pelaksanaan permendikbud tersebut? Bagaimana dengan lembaga sekolah, keluarga dan masyarakat? Sudahkan ber-evalusi, ber-kolaborasi? (*/Malangpostonline.com)

  • Editor : oci
  • Uploader : irawan
  • Penulis : ist
  • Fotografer : ist

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI