trial_mode: on

DPRD Terpilih Rapat Perdana di Malang Post

  • 23-08-2019 / 23:22 WIB
  • Kategori:Malang
DPRD Terpilih Rapat Perdana di Malang Post VISIONER: Anggota DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 menjabarkan prioritas kerja mereka bersama jajaran redaksi Malang Post yang dipandu Pemred Dewi Yuhana sehari sebelum dilantik, kemarin.

MALANG-Sejumlah anggota DPRD Kota Malang Periode 2019 – 2024 mengikuti diskusi di Graha Malang Post, kemarin. Tentu diskusi bersama jajaran redaksi Korane Arek Malang ini, menjadi semacam rapat perdana mereka sebelum resmi dilantik . Ulasan lengkap mengenai diskusi ini akan terbit mulai Senin (26/8).

Diskusi yang bertemakan “Prioritas Kerja DPRD Kota Malang 2019 – 2024” ini merupakan diskusi perdana anggota dewan baru di media. Meski begitu mereka yang hadir sudah sangat fasih dan mengerti apa saja yang akan dilakukan dalam masa kerjanya. 

Kualitas para anggota dewan baru tersebut teruji dalam diskusi ini. Ternyata mereka memiliki pemikiran yang visioner dan tegas. Utamanya berkaitan dengan prioritas kerja yang seperti apa yang akan dicapai dan dikejar dalam “era” mereka.

Jawabannya hampir sama dan satu suara. Yakni menuntaskan segala problematika yang menggerogoti Kota Malang sekian lama. Yakni problem yang belum terselesaikan yang sejak bertahun-tahun lamanya, sejak era walikota dan dewan dua periode sebelumnya.

Kemacetan, Jembatan Kedungkandang, Pasar Tradisional, hingga Jacking Tidar mencuat kembali dari bibir anggota DPRD Kota Malang yang baru ini. Salah satunya datang dari Anggota DPRD dari PKS, H Asmualik. Ia mengatakan dengan tegas bahwa DPRD Kota Malang harus kembali mengawal ideologi Pancasila kembali masuk dalam setiap kebijakan yang akan diambil Pemerintah Kota Malang.

 “Kami berharap kinerja kita kedepan bisa menjaga pancasila. Dengan itu saja cukup bagi kita untuk memakmurkan Kota Malang,” ungkap Asmualik saat mengutarakan prioritas partainya saat menduduki kursi DPRD Kota Malang hingga lima tahun kedepan.

Hal ini dijelaskannya sebagai suatu komitmen kader PKS yang duduk di DPRD Kota Malang untuk mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan dasar pelayanan kepada warga di Kota Malang. Termasuk menjaga keutuhan NKRI dalam keberagaman yang ada.

Disambung Anggota DPRD Kota Malang dari PKS lainnya yakni Akhdiyat Syabril Ulum mengatakan sebagai salah satu anggota legislatif dari kalangan milenial ia meyakini dirinya dan anggota dewan milenial lainnya akan memberikan warna lain.

“Yang senior dan muda akan berkolaborasi dengan baik. Karena saya lihat banyak juga yang dari golongan milenial di kepengurusan dewan kali ini. Termasuk salah satunya menjembatani permasalahan kota yang sejak dulu tidak pernah selesai,” tegasnya.

Ia menyebut dirinya pun berharap ada kader PKS yang dapat masuk dalam kelengkapan dewan di komisi yang membidangi pembangunan nantinya. Pasalnya, Akhidayat yang berasal dari Dapil Kedungkandang ini akan serius mengawal pembangunan dan rencacana kelanjutan Jembatan Kedungkandang.

Hal yang serupa juga ditegaskan Anggota DPRD Kota Malang Kol (Purn) Djoko Hirtono dari Partai Gerindra. Ia mengatakan apa yang sudah direncaknakan esekutif harus didukung dengan cara mengawasi dengan maksimal. Hal ini termasuk dalam mengawal problem menahun pembangunan.

Banyak program wali kota yang harus diperhatikan seperti pembangunan Islamic Centre, infratsruktur penunjang Exit Tol Pandaan-Malang, Jembatan Kedungkandang, terminal-terminal dan banyak lainnya.

“Kita akan mengawal eksekutif mulai dari sebelum penganggaran sampai penyerapannya tuntas. Apalagi yang belum selesai sejak dulu itu,” tegas pria asli Solo ini.

Sementara itu sebagai anggota dewan dari PDI Perjuangan, partai pemenang, H Wanedi pun menjelaskan prioritas partainya saat bekerja nanti. Salah satunya juga berkenaan dengan penyelesaian polemik pembangunan yang tidak dapat diselesaikan pada era-era legislatif sebelumnya.

“Insya Allah pandangan kami semua sama. Program yang belum selesai seperti Jembatan Kedungkandang lalu pasar-pasar seperti Blimbing dan Gadang akan menjadi tugas yang kami selesaikan. Tentu perlu kajian tetapi kami yakin bisa selesai,” tegas Wanedi.

Melalui diskusi ini saja, lanjutnya ia meyakini anggota dewan yang baru akan bahu-membahu menyelesaikannya bersama sesuai kompetensi bidang yang dikuasai.

Sama dengan Wanedi, anggota DPRD Kota Malang periode baru dari PDI Perjuangan Harvard Kurniawan juga menegaskan hendak mengawal kebijakan-kebijakan yang dianggapnya perlu diperbaiki. Ia mengaku belum dapat membeber dengan detail akan tetapi itu menjadi prioritasnya juga.

“Ada perda yang saya rasa harus diubah karena melangkahi aturan diatasnya. Ini yang hendak kami bawa dan seriusi untuk kelancaran pembangunan juga,” tegasnya.

Sementara itu dari Partai Demokrat, H. Imron pun menyampaikan apa yang hendak diprioritaskan pihaknya sendiri akan diawali dengan menjaga komitmen dan memberi jaminan pada warga agar anggota legislatif tidak akan “tersandung” kedua kalinya (tersangkut kasus korupsi,red).

Dengan komitmen ini ia meyakini apa-apa saja yang menjadi tugas kedewanan dapat berjalan sebagaimana mestinya secara profesional. Termasuk mengawal proyek besar yang tidak kunjung selesai tadi.

“Dewan jangan sampai kesandung kedua kalinya. Kita harus saling sinergi dan mengingatkan satu sama lain,” tandas Mantan Kemenag Kota Malang ini.

Dari Partai Golkar datang Rahman Nurmala dalam diskusi. Ia pun menyampaikan hal mendasar yang perlu diprioritaskan adalah mengawal hal-hal dasar terlebih dahulu.

Seperti menata dulu kelengkapan dewan dan satu lagi adalah mengawal rencana kerja (renja) eksekutif yang sudah ditetapkan. Pedoman renja inilah yang harus dikawal hingga selesai. Ini menjadi dasar kerja dewan untuk mengawasi semua kegiatan eksekutif termasuk melanjutkan mega proyek yang sebelumnya tidak kunjung berbuah fisiknya.

“Alat kelengkapan dewan kita harus ditata dengan baik lagi saya lihat yang kemarin masih ada satu nama menumpuk di tupoksi yang berbeda-beda,” tandas Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang ini.

Terakhir yang turut hadir dalam diskusi Malang Post, perwakilan anggota DPRD Kota Malang dari PKB yakni Arief Wahyudi. Ia menegaskan seluruh anggota dewan harus meninggalkan ego dan kepentingan partainya masing-masing terlebih dahulu dan menyamakan persepsi.

Satu kata dalam menuntaskan problematika yang harus diselesaikan dan menjadi tuntutan masyrakat Kota Malang bertahun-tahun lamanya. Ia mereferensikannya pada penyelesaian pembangunan Jembatan Kedungkandang, Jacking Tidar, Islamic Centre hingga penyelesaian revitalisasi Pasar Gadang hingga Blimbing.

“Dewan wajib kritis ke wali kota. Tunggakan-tunggakan masa lalu harus tuntas di era kita,” pungkas Arief.

Tidak hanya satu kata dalam menyelesaikan problem menahun Kota Malang, anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024 yang dilantik hari ini pun memiliki pandangan masing-masing terhadap apa saja yang harus mereka bereskan.

Pandangan yang muncul beragam bentuknya ini menuju pada satu hal. Yakni kembali menjalani tugas kedewanan dengan maksimal dengan mengontrol dan mengawasi kerja eksekutif secara maksimal.(ica/ary)

  • Editor : ary
  • Uploader : abdi
  • Penulis : ica
  • Fotografer : Guest

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI