trial_mode: on

Latih Strategi Menyusun Buku Pedoman Kerja

  • 25-08-2019 / 17:28 WIB
  • Kategori:Malang
Latih Strategi Menyusun Buku Pedoman Kerja Tim Hukum Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta, B. Woeryono, SH., MH., MM. dan J. Doddy Priambodo, SS. memaparkan materinya kepada peserta workshop.

MALANGPOSTONLINE.COM - Workshop Hukum Ketenagakerjaan yang digelar oleh Komisi Pendidikan (Komdik) Keuskupan Malang dilaksanakan tiga hari hingga Hari Minggu (25/8) kemarin. Tiga hal penting dibahas dalam workshop tersebut. Yakni tentang peraturan kerja, peraturan kerja bersama, dan peraturan lembaga. 

Ketua Komdik Keuskupan Malang, Dr. Fr. M. Monfoort, BHK, SE., M.Pd., MM., MH.,M.AP,. mengatakan tiga hal tersebut dibahas tuntas dengan mengacu pada  UU nomor 13 tahun 2003. "Dengan mengetahui aturan yang sesuai dengan aturan pemerintah, setiap orang bisa bekerja dengan hati. Karena selama ini lembaga hanya menyadari ketika masalah itu datang dan tidak memberikan solusi yang harmonis," ungkap Dosen Universitas Wisnuwardhana ini.

Sebagai pemateri Komdik mengundang Narasumber dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, Tim Hukum MPK Keuskupan Agung Jakarta dan dari Komdik Keuskupan Malang sendiri. 

Hari pertama materi disampaikan oleh Mochamad Damhudi, SE dan Muji Rahayu, S.Sos dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang. Tentang sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. 

Di hari kedua, materi dipaparkan oleh Tim Hukum Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Materi disampaikan oleh B. Woeryono, SH., MH., MM. dan J. Doddy Priambodo, SS. 

Dalam kesempatan tersebut Woeryono menjelaskan sistem pembuatan dan strategi  dalam penyusunan buku pedoman kerja sesuai dengan aturan Disnaker. Selain itu ia juga menjelaskan tentang penerapan buku pedoman kerja yang telah disusun. 

Adapun sub materinya meliputi hukum ketenagakerjaan, penerapan peraturan ketenagakerjaan di lembaga pendidikan, kesehatan dan CU. Serta materi tentang tata cara penyusunan peraturan umum kepegawaian.

Kepada Malang Post, Woeryono mengatakan, hukum ketenagakerjaan penting diketahui untuk setiap lembaga dan instansi. Menurutnya banyak lembaga yang belum mengerti akan aturan tersebut. Sehingga dampaknya sangat besar terhadap ketentraman dan kesejahteraan banyak orang. 

"Akhirnya kita sadari bersama betapa pentingnya kepastian hukum baik bagi pekerja maupun pemberi kerja," katanya.

Dan bagi lembaga pendidikan peraturan tersebut menjadi lebih penting, sebagai lembaga pencetak generasi bangsa. Maka harus ada wadah hukum yang melindungi hak setiap karyawan dan pegawai di lembaga pendidikan. "Kalau kami lihat buku pedoman kerja mereka sudah bagus, hanya saja perlu peletakan yang tepat, mana yang perlu mendapatkan fokus dan tidak," tuturnya. 

Menurut pria yang juga HRD Advisor  PT. Kanefusa Indonesia ini, kebijakan yang dibangun atas dasar sifat murah hati kadang menjadi bumerang. Di masa yang akan datang bisa jadi kebijakan tersebut akan menyengsarakan lembaga. "Maka semuanya harus dibangun dengan aturan dan komunikasi yang baik dengan pekerja. Sebab ini sudah berdasarkan pengalaman empiris bukan teoritis," imbuhnya.  

Di hari kedua juga ada sesi sharing pengalaman oleh Ketua III Pengurus Yayasan Dhira Bhakti, Sr. Mariana Ita Batmomolin, OSU, S.Pi., M.Sc., tentang aturan ketenagakerjaan di sebuah yayasan. Sharing ini dinilai penting sebagai gambaran bagi peserta workshop untuk mengambil keputusan. 

Sementara itu, materi workshop di hari terakhir, lebih kepada rencana tindak lanjut setelah digelarnya workshop. Tindak lanjut ini dianggap penting sebagai langkah nyata terhadap karya-karya yang ada di lapangan. Dalam materi ini dipandu sendiri oleh Komisi Pendidikan Keuskupan Malang. (imm/Malangpostonline.com)

  • Editor : imm
  • Uploader : irawan
  • Penulis : Imam W.
  • Fotografer : Imam W.

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI