Soal Penangguhan Pelayanan Publik Bagi Penunggak Iuran BPJS, Ini Kata BPJS Malang

  • 12-10-2019 / 15:29 WIB
  • Kategori:Malang
Soal Penangguhan Pelayanan Publik Bagi Penunggak Iuran BPJS, Ini Kata BPJS Malang

Malangpostonline.com - Aturan pemberian sanksi administrasi publik terhadap penunggak BPJS Kesehatan memang benar adanya. Sanski bisa berupa penangguhan pelayanan publik seperti pengurusan SIM, Paspor hingga IMB itu dapat diterapkan. Dan warga harus bersiap.

Akan tetapi aturan ini ternyata tidak serta merta diterapkan begitu saja. Diperlukan kerjasama, kesiapan pemda dan stakeholder terkait serta juga berkaitan dengan kearifan lokal atau otonomi daerah sendiri.

Maka dari itulah, Malang belum menerapkan aturan tersebut. Meskipun sudah ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan KC Kota Malang, Wenan Setyo Nugroho kemarin kepada Malangpostonline.com

"Memang ada dan sudah ada PP nya kan. Tetapi di Malang memang belum diterapkan. Kami masih membahasnya terus," jelas Wenan.

Ia menjelaskan aturan yang tertuang dalam PP 86 Tahun 2103 memang menyebutkan adanya sanksi penangguhan pelayanan publik bagi penunggak BPJS Kesehatan. Akan tetapi tergantung pada banyak hal untuk penerapannya.

Hal ini perlu koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti kepolisian dengan SIM, Imigrasi dengam Paspornya sampai Pemda dengan urusan pelayanan administrasi publiknya seperti IMB.

Diperlukan kesiapan pemda pula. Hal inilah yang juga terpenting. Sebagai pemegang kebijakan yang dapat membentuk regulasi tersebut.

"Karena BPJS kan tidak punya wewenang memberi sanksi tersebut. Yang kita lakukan adalah koordinasi dengan instansi tersebut untuk bisa menjalankan aturan sesuai PP tadi. Tetapi tetap ada otonomi daerah yang harus dipertimbangkan," tegasnya.

Wenan menjelaskan lagi jika selama ini BPJS Kesehatan KC Malang juga terus melakukan koordinasi tersebut. Hanya saja, kembali lagi pula pada kesiapan pemda tadi.

Dikatakannya Kota Malang pun juga memiliki kebijakam terkait Universal Health Coverage (UHT).

Dimana pemda akan mewajibkan dan mengcover seluruh warganya untuk ikut dalam kepersetaan BPJS Kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan ditargetkan seluruh warga Kota Malang menjadi peserta BPJS.

"Nah kalau seperti ini pun penerapan PP tadi jadinya tidak akan efektif. Karena semua warga juga sudah jadi peserta dan dicover," tegasnya.

Hal-hal inilah yang dkmaksud Wenan sebagai pertimbangan di daerah akan penerapan PP ini.

Ia kembali menegaskan, bahwa aturan ini belum diterapkan di Kota Malang. Jika pun nantinya ada instansi yang mau mengkerjasamakan ini maka penerapan sanksi bisa dilakukan.

Hingga saat ini penerapan sanksi penangguhan pelayanan publik belum ada yang secara resmi dikerjasamakan dengan instansi terkait. (ica/Malangpostonline.com)

Editor : ica
Uploader : slatem
Penulis : ica
Fotografer : ica

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU