Belang Penyogok Rendra Makin Terbongkar

  • 14-10-2018 / 01:50 WIB
Belang Penyogok Rendra Makin Terbongkar Ipunk Purwanto/Malang Post ALAT BUKTI: Penyidik KPK membawa dua koper berisi berkas yang diamankan dari penggeledahan di sejumah dinas di Pemkab Malang sejak Senin (8/10) lalu. (Ipunk Purwanto/MP)

MALANG - Sepak terjang Ali Murtopo dan Eryk Armando Talla, dua tersangka kasus dugaan suap Bupati Malang Dr H Rendra Kresna makin terbongkar. Saksi yang diperiksa penyidik KPK di Polres Malang, Sabtu (13/10) kemarin buka suara tentang tabiat dua karib yang kini bermusuhan itu ketika memainkan proyek DAK Pendidikan tahun 2011.

Dari 8 orang yang dimintai kete­rangan penyidik KPK, Hari Mulyanto merupakan salah satu saksi yang buka-bukaan kepada wartawan. Pemilik CV Karya Mandiri ini mengatakan pada tahun 2011 lalu, Eryk Armando Talla meminjam perusahaan miliknya untuk mengikuti lelang pengadaan buku dan komputer senilai Rp 7 miliar. Perusahaan milik Hari Mulyanto saat itu dinyatakan menang tender. 

“Begitu menang, pengadaan (pengerjaan proyek) dilakukan Eryk. Saya tidak tahu,” ungkapnya. Eryk baru nongol lagi saat akan mencairkan uang proyek. Itu karena pembayaran proyek yang didanai APBN 2011 tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening  Hari Mulyanto sebagai pemilik CV Karya Mandiri.  Hanya lewat, uang proyek Rp 7 miliar langsung diserahkan kepada Eryk dengan cara transfer.

Disinggung dapat jatah berapa persen pascapengadaan buku dan komputer pada tahun 2011 lalu,  Hari menegaskan tak mendapat uang. Ia mengaku pernah diberi Eryk sebesar Rp 93 juta namun langsung dikembalikan. Dia mengembalikan uang itu, karena saat itu Hari sudah menduga ada sesuatu yang salah. Sejak tahun 2013, Hari tak lagi berhubungan dengan Eryk.

Dia lalu membeber sosok Eryk Armando Talla dan Ali Murtopo sebagai broker proyek di Kabupaten Malang dan  wilayah lain. “Mereka itu banyak main proyek. Memang pintar untuk lobi-lobi,” ungkapnya. Sebelumnya kepada Malang Post, Ali Murtopo menegaskan tak mengetahui soal broker proyek. Ia membantahnya.

Namun demikian, Hari menegaskan dirinya tak mengetahui secara langsung Ali Murtopo dan Eryk Armando Talla memberi uang kepada Rendra Kresna.  “Kalau kenal Pak Rendra, ya kenal. Tapi kalau tahu ada pemberian uang, saya tidak tahu,” tambahnya.

Dari semua saksi yang diperiksa, Hari terbilang paling lama. Ia masuk tempat pemeriksaan pukul 10.00 WIB dan baru tuntas pukul 15.56 WIB. Ia sempat keluar masuk ruangan sekitar pukul 11.30 WIB untuk istirahat sebentar.

Tak beda jauh dengan pengakuan H. Moh  Zaini Ilyas  usia menjalani pemeriksaan. Direktur CV Sawunggaling ini dimintai keterangan seputar DAK pendidikan tahun 2011. Kala itu, perusahannya dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek pengadaan buku untuk peningkatan mutu pendidikan. Tapi dia mengaku tak tahu menahu proses pengadaannya.

Kepada Malang Post, pengusaha asal Dampit yang belum lama ini melaporkan artis Ahmad Dhani di Polda Jatim itu mengatakan, pada 2011 perusahannya dipakai Ali Murtopo untuk mengikuti lelang pengadaan buku. Atas kuasanya, dia menunjuk Ali Murtopo sebagai direktur di CV Sawunggaling.

“Tapi meskipun dia direktur, karena rekening masih atas nama saya, maka pencairan dana dari proyek itu  melalui rekening saya. Nilainya kalau tidak salah Rp 8,8 miliar,” kata Zaini.

Pria yang tampak santai saat keluar dari ruang pemeriksaan pukul 15.14  WIB mengatakan,  setelah menerima uang pencarian dari Dinas Pendidikan akhir tahun 2011, dia transfer ke rekening Ali Murtopo sebanyak empat kali. Pertama Rp 3 miliar, kedua Rp 3 miliar, transfer ketiga Rp 1,8 miliar dan terakhir Rp 650 juta.

Dari nilai proyek tersebut, perusahaan Zaini diberi Rp 350 juta. Uang sebanyak itu digunakan untuk keperluan pribadi Rp 250 juta, sedangkan Rp 100 juta dialokasikan operasional seperti  pengecekan proyek yang sudah dikerjakan. “Perjanjiannya kerjasama, dia (Ali Murtopo) memberi saya Rp 350 juta untuk perusahaan,” katanya.

Ali mengaku tak mengetahui Ali Murtopo memberi uang proyek kepada Rendra Kresna. Karena itu ketika pemeriksaan, dia menceritakan kepada penyidik tentang transfer uang dari dirinya kepada pria asal Bantur tersebut. “Ya seputar itu saja. Tadi juga ditanya apakah kenal sama Pak Rendra, Eryk dan Ali, saya mengatakan kenal,” urainya.

Usai pemeriksaan, ia mengungkapkan punya masalah pribadi dengan Eryk Armando Talla. Pria yang punya rumah di wilayah Kedungkandang itu punya utang kepada Zaini. Jumlahnya sebanyak Rp 1,8 miliar. “Utangnya bukan lewat saya langsung, tapi dengan Pak Darsono (rekan Zaini). Nah Pak Darsono yang meminjam ke saya, kemudian uang tersebut saya transfer ke Eryk. Kaitannya apa saya tidak tahu,” ungkap Zaini.

 

Penyidik Gilir Delapan Saksi

Juru bicara KPK, Febry Diansah mengatakan, delapan saksi yang diperiksa terkait dengan perkara suap dan gratifikasi tersebut merupakan pegawai Pemerintah Kabupaten Malang dan pihak swasta. Mereka masing-masing, mantan kepala seksi TK/SD di Dinas Pendidikan, Willem Petrus Salamena sebagai Kepala BPKAD,  lalu dari swasta adalah Ubaidillah, Wahyudi Choiriyah, H. Moh. Zaini Ilyas, Hadaningsih, dan Hari Mulyanto. Selain itu, ada Ir. Henry MB Tanjung, Kabag TU Sekda Kab Malang yang juga mantan Kepala ULP Pemkab Malang.

Ia menambahkan hingga kemarin sekitar 18 saksi telah diperiksa. “Selain itu 23 lokasi di Kabupaten Malang digeledah dalam 2 perkara di tingkat penyidikan. Yaitu  dugaan suap dan gratifikasi,” kata Febry.

Kepala BPKAD Kabupaten Malang, Willem Petrus Salamena menjalani pemeriksaan hingga pukul 15.26 WIB. Dia mengaku diperiksa terkait tupoksinya sebagai Kepala BPKAD, serta terkait dengan Bupati Malang Dr H Rendra Kresna, Eryk Armando Talla juga Ali Murtopo. Pertanyaan yang diajukan penyidik soal DAK tahun 2011.

Dia juga mengatakan, untuk DAK 2011 yang ditanyakan penyidik hanya Dinas Pendidikan. Terdapat 12 dokumen pengerjaan yang sudah diamankan KPK dalam kasus ini.

Dalam pemeriksaan kemarin, Willem ditanya soal  Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). “Saya menjawab ada 12 surat yang nilainya sudah saya katakan tadi kepada KPK. Tidak bisa saya katakan di sini,” kata dia.

Sesuai aturan, Willem menyebutkan BPKAD tidak memiliki kewenangan pengawasan di lapangan. “Sehingga secara administrasi kami layani. Yaitu dinas mengajukan pencairan berapa, itu yang kami layani. Kalau dinas mengajukan 100 secara administrasi ya saya mencairkan 100. Kalau 50 ya dicairkan 50,” katanya.

Willem juga menegaskan tak mengenal Eryk maupun Ali. Sebab tak pernah berhubungan. Dia hanya mengenal kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan bendahara dinas.  “OPD pengajuannya melalui bendahara dinas. Kami tak berhubungan dengan rekanan. Karena itu saya tak mengenal Eryk Maupun Ali,” tambahnya.

Sementara itu, Wahyudi, mantan Kepala Seksi TK/SD Dinas Pendidikan memilih bungkam. Ia buru-buru pergi usai menjalani pemeriksaan. Begitu juga dengan Ir. Henry MB Tanjung enggan berbicara.

Sementara penyidik KPK usai melakukan pemeriksaan tak memberi penjelasan . Mereka ke luar ruangan pukul 16.30 WIB  dengan membawa sekitra 7 koper dan kardus. (ira/van/han)

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terbanyak Diterima dari SMAN 5

Dipha Barus Pecah, Jejak Budaya Meriah

Malang Raya Penentu Kemenangan


GRATIS !!!

Untuk Berlangganan Berita Malang Post Online,
Ketik Nama dan Email di Form Berikut Ini.



VIDEO

-->