Kata Anak Buah Prabowo, Kubu Jokowi Kena Senjata Makan Tuan

  • 16-10-2018 / 11:18 WIB
  • Kategori:Politik
Kata Anak Buah Prabowo, Kubu Jokowi Kena Senjata Makan Tuan Pasangan Pilpres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin menyesalkan adanya lrangan kampanye di Pondok Pesantren. (Miftahul Hayat/Jpc)

JAKARTA - Aturan pelarangan kampanye di wilayah pesantren yang disesalkan oleh kubu Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) menuai komentar dari Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro.

Anka bush Prabowo itu menilai, permintaan timses Jokowi-Ma'ruf agar diberikan dispensasi soal larangan kampanye di Pondok Pesantren sebagai hal yang aneh. Karena tidak berkaca pada kritik-kritiknya yang dilontarkan pada kubu lawan.

"Mestinya kubu Jokowi-Ma'ruf berkaca. Karena sedari awal selalu mengkritik kegiatan cawapres Sandiaga Uno di kampus-kampus. Padahal kegiatan itu bukan kampanye, tapi pelatihan wirausaha dan diskusi kebangsaan," ucap Nizar, Senin (15/10).

Akan tetapi, menurut Nizar, alasan Sandi tersebut tidak dihiraukan, dan bahkan kubu petahana malah mendesak Bawaslu untuk bertindak. Akibatnya, Bawaslu selalu menguntit kegiatan Sandi, baik yang ke kampus maupun ke Pondok pesantren.

Legislator DPR itu juga mengatakan, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno justru merasa diperlakukan tidak adil. Karena di sisi lain, Jokowi-Ma'ruf terlihat bebas melakukan kegiatan di Pondok Pesantren.

"Kalau hari ini Bawaslu melarang kegiatan di kampus dan pondok pesantren, maka pihak kamilah yang terlebih dahulu dirugikan. Jika sekarang kubu Jokowi-Ma'ruf baru merasa dirugikan, maka kami anggap itu senjata makan tuan," tegasnya.

Lebih lanjut Nizar menjelasakan, sebenarnya Bawaslu dari awal tidak mempermasalahkan kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan silaturahmi. Namun karena desakan kubu Jokowi-Ma'ruf, akhirnya lembaga pengawas pemilu itu mulai bertindak.

"Maka jangan sesali apa yang sudah terjadi jika Bawaslu juga bersikap tegas kepada kubu pasangan pilpres nomor urut 01," tukas legislator asal Madura ini.

Karena itu, untuk menjaga Pemilu ini tetap demokratis, kata Nizar, sebaiknya jangan ada pihak yang melakukan tindakan yang kelewat batas. Apalagi baru-baru ini ada kegiatan diskusi kebangsaan yang diadakan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), dibatalkan dengan alasan yang tak masuk akal.

"Kami sangat kecewa acara diskusi kebangsaan di UGM dibatalkan secara sepihak hanya karena nara sumbernya berasal dari tim kampanye Prabowo-Sandi," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding bahkan merasa dirugikan atas adanya aturan ini. Alasannya, ada perbedaan antara pesantrem dan lembaga pendidikan umum.

Perbedaan itu terlihat dari peserta didiknya. Menurutnya di pesantren ada santri yang menetap bertahun-tahun di situ. Secara otomatis pengetahuan politik bisa dianggap kurang karena tak banyak informasi dari kuar yang bisa diserap.

"Undang-Undang (Pemilu) hanya bilang lembaga pendidikan (yang dilarang). Tapi PKPU sebut pesantren lembaga pendidikan. Ini yang  konslet," ujar Karding di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/10). (aim/JPC/bua)

  • Editor : bua
  • Uploader : buari

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Buktikan Pavel!, Bawa Arema FC Naik Level

JUmat Muda

Polisi Tangkap Nunung Terkait Narkoba

Sebelum Meninggal, Penjaga Rumah di Perum Araya Muntah Darah

7 Varian Pizza dan Pasta Amerika-Eropa

Ritual Perkawinan Joko dan Sri Gondel di Kawisari

Hastag Mandiri Eror Ramai di Twitter

Pendaftaran Jalur Mandiri Polinema Masih Dibuka

Pisah dari Song Joong-ki, Hye-kyo Tinggal di Vila Mewah

Jadwal Semifinal Indonesia Open 2019

Harga Tiket Perempat Final Indonesia Open 2019